Pendataan Penyandang Disabilitas di Disdukcapil Harus Akurat, KND: Supaya Pembangunan Inklusif Terwujud

Liputan6.com, Jakarta Penyandang disabilitas harus terdata dengan akurat karena akan berpengaruh pada pemenuhan hak-haknya.

Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengatakan, penyandang disabilitas perlu terdata sebagai penyandang disabilitas dalam sebuah sistem pendataan nasional. Termasuk dalam administrasi kependudukan (Adminduk) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Menurutnya, saat ini penyandang disabilitas secara parsial terdata pada berbagai kementerian/lembaga dan dinas-dinasnya di daerah. Namun, data ini belum komprehensif merangkum semua individu dengan disabilitas.

“Data belum secara optimal menunjukkan keakuratan kondisi kedisabilitasan serta kebutuhan layanan khususnya. Termasuk terapi, alat bantu, obat-obatan serta infrastruktur yang memadai bagi mereka. Hal ini mengakibatkan perencanaan pembangunan yang inklusif disabilitas belum dapat diwujudkan dengan baik,” kata Dante dalam keterangan pers dikutip Minggu (24/8/2025).

Salah satu penyebab penyandang disabilitas belum terdaftar dalam Adminduk adalah karena mereka dan/atau kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas tidak mengisi formulir F1.01 nomor 28 dan 29 saat melakukan pelaporan data pada Disdukcapil. Ini karena masih banyak pihak yang belum memahami disabilitas dan masih adanya stigma yang kuat terhadap penyandang disabilitas.

“Atas dasar hal ini, KND bersama Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, dan seluruh mitra KND khususnya di Kota Bandung mendorong penyandang disabilitas untuk melakukan pemutakhiran biodata kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan mengisi formulir perubahan biodata F1.06. agar status mereka yang secara nyata adalah penyandang disabilitas terdata sebagai penyandang disabilitas,” imbau Dante.

Liputan6 Update Spesial Hari Disabiltas Internasional 2021 mengangkat tema Sudahkah Kita Peduli Disabilitas? Hari ini tanggal 3 Desember 2021 merupakan peringatan hari Disabilitas Internasional kali ini ada kedai kopi yang mengkampanyekan kesetar...

Perubahan Kependudukan Biodata WNI pada Adminduk memerlukan landasan atau yang menjadi dasar WNI melakukan perubahan biodatanya.

Dalam melakukan perubahan ini, penyandang disabilitas perlu membawa surat keterangan (Suket) Disabilitas atau hasil pemeriksaan oleh tenaga medis sesuai dengan ragam disabilitasnya.

Keabsahan hasil Suket Disabilitas dan hasil pemeriksaan tenaga medis  adalah hal yang krusial untuk dapat disediakan, sebagaimana mandat Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal empat (4) ayat dua menyatakan:

“Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Merespons hal ini, KND bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan proses asesmen yang dilakukan oleh tenaga medis di Kota Bandung.

Asesmen ini dilaksanakan pada 20-22 Agustus 2025, bertempat di tiga tempat berbeda yaitu Aula Sentra Wiyata Guna Kemensos RI, Kantor Our Dream Indonesia (ODI), dan Kantor Dinas Sosial Kota Bandung. Kegiatan digelar untuk memberikan kemudahan kepada para penyandang disabilitas untuk menjangkau tempat asesmen sesuai dengan wilayah masing-masing.

Asesmen dilakukan oleh Tim Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang diketuai oleh Prof. Yusfendi dan Kagama. Didukung Tim FK Universitas Islam Bandung (UNISBA) yang mengikutsertakan Dosen klinik dan preklinik. Serta melibatkan alumni Fakultas Kedokteran dan mahasiswa tahap profesi dalam pelaksanaan pemutakhiran data dengan dr. Gemah Nuripah, Sp.KJ., M.Kes sebagai ketua tim.

FK UNISBA menyediakan unit mobil EMUT, kendaraan yang dapat digunakan dalam pemeriksaan. Dalam proses asesmen, pemeriksaan dokter dilakukan sesuai dengan ragam disabilitasnya. Dokter yang hadir adalah dokter spesialis anak, dokter spesialis saraf, dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter spesialis kedokteran fisik, dan rehabilitasi medis.

“Pentingnya penulisan diagnosis yang tepat agar penulisan ragam disabilitas yang dimutakhirkan pada administrasi Disdukcapil benar. Di samping menyampaikan diagnosis, para dokter juga memberikan saran layanan dan terapi yang sebaiknya dilakukan oleh para penyandang disabilitas juga dukungan keluarga untuk memberikan layanan khusus di rumah,”kata dr Gemah.

“Kami juga menemukan beberapa kasus yang didiskusikan oleh beberapa dokter spesialis, untuk mendapat diagnosis yang lebih tepat,” tambahnya.

Berdasarkan data prelist yang dihimpun oleh Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) se-Kota Bandung, jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebanyak 598 orang.

Rinciannya, 249 orang perempuan dan 349 orang laki-laki. Berdasarkan kelompok usia, terdapat 320 anak dan 280 orang dewasa. Dari segi ragam disabilitas, jumlah penyandang disabilitas fisik mencapai 228 orang, penyandang disabilitas sensorik netra 20 orang, tuli 29 orang, serta penyandang disabilitas intelektual 222 orang.

Pada hari pertama pelaksanaan asesmen, jumlah penyandang disabilitas yang telah diasesmen sebanyak 255 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 15 orang berasal dari Kabupaten Bandung. Hari kedua, jumlah Penyandang Disabilitas yang telah diasesmen sebanyak 222 orang, tiga orang di antaranya berasal dari luar Kota Bandung.

Harapannya pada hari terakhir asesmen, penyandang disabilitas dari prelist dapat hadir di Dinas Sosial Kota Bandung. Asesmen bagi penyandang disabilitas perlu dilanjutkan dan ditindaklanjuti oleh pemangku kewajiban dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen KND dalam mengawal mandat UU No. 8 Tahun 2016. Kami memastikan Penyandang Disabilitas terdata sebagai Penyandang Disabilitas dalam sistem pendataan nasional Adminduk,” kata Dante.

“Harapan kami, data ADMINDUK dapat menjadi sumber data utama yang dimanfaatkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk perencanaan pembangunan inklusif dan pemberian layanan yang sesuai kebutuhan.”

Pendataan yang akurat harus diawali dengan asesmen oleh tenaga medis agar penegakan kedisabilitasan dan dukungan yang dibutuhkan tepat sasaran.