Gangguan Jiwa Posisi Kedua Penyebab Disabilitas di Indonesia, Kemenkes Perluas Akses Layanan Keswa

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maria Endang Sumiwi menyampaikan bahwa gangguan jiwa saat ini menempati posisi kedua penyebab disabilitas di Indonesia.

“Dengan prevalensi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mencapai 4 per mil atau sekitar 4 dari setiap 1.000 anggota rumah tangga,” kata Endang dalam penetapan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Pusat di Tangerang pada Kamis (30/10/2025).

Ia menegaskan pentingnya memperluas akses dan pemerataan layanan kesehatan jiwa hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa yang termasuk dalam gangguan jiwa antara lain depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, psikosis, dan demensia.

Menurut Data Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes 2024, diperkirakan 450 juta orang di seluruh dunia mengidap gangguan jiwa, neurologi, dan penyalahgunaan obat. Angka tersebut menyumbang 14 persen beban penyakit global. Sekitar, 154 juta di antaranya mengidap depresi.

Sedangkan secara nasional, prevalensi depresi di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1,4 persen. Prevalensi depresi paling tinggi ada pada kelompok anak muda (15-24 tahun), yaitu sebesar 2 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono membeberkan data, ada sekitar dua juta anak yang mengalami gangguan kesehatan mental. Data ini diperoleh dari pemeriksaan kesehatan jiwa gratis.

"Dari laporan yang kami terima dalam pemeriksaan kesehatan jiwa gratis dan telah menjangkau sekitar 20 juta jiwa, terdapat lebih dari dua juta anak yang mengalami gangguan kesehatan mental," kata Dante dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu.

Wamenkes melanjutkan, bagi warga yang mengalami stres, depresi atau memiliki keinginan bunuh diri, kini telah tersedia layanan konseling daring yang bisa diakses kapan saja. Yakni melalui healing 119.id.

Menurutnya, platform ini bisa menjadi tempat untuk berbagi keluh kesah secara anonim. Akan difasilitasi oleh psikolog sosial dan klinis yang siap mendengarkan 24 jam.

"Dalam waktu hanya tiga bulan, platform ini telah dikunjungi lebih dari 45 ribu pengguna. Ini adalah langkah kecil, tetapi berarti besar bagi upaya penyembuhan jiwa bangsa," kata Wamenkes.

Dante juga menyerukan gerakan bersama menuju Indonesia Bebas Pasung.

Ia menekankan bahwa persoalan kesehatan jiwa bukan hanya isu medis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah turut memberikan penghargaan kepada 12 kabupaten/kota yang dinyatakan bebas pasung sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja nyata pemerintah daerah dalam upaya pemulihan serta pelindungan ODGJ di wilayah masing-masing.

Guna memperkuat kebijakan dan tata kelola kesehatan jiwa nasional, pemerintah menetapkan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Pusat.

Penetapan TPKJM dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Keputusan Menko PMK Nomor 36 Tahun 2025 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Prof. Dr. dr. Sukadiono, M.M., menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan fondasi utama pembangunan manusia dan ketahanan nasional.

"Tanpa masyarakat yang sehat jiwa dan raga, mimpi menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai," tegas Sukadiono dalam kesempatan yang sama.