Mayoritas Penyandang Disabilitas Lulusan Perguruan Tinggi Masih Kesulitan Masuk Dunia Kerja, Alasannya?

Liputan6.com, Jakarta Hanya sekitar 2,8 persen dari 17,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi.

Hal ini disampaikan periset Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Istiana Hermawati, dalam rangkaian Pareto 2025, pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Dia menambahkan, sebagian besar dari 2,8 persen itu masih menghadapi hambatan saat memasuki dunia kerja profesional. Termasuk adanya stigma sosial, yakni minimnya akomodasi di tempat kerja dan lemahnya koordinasi kelembagaan di daerah.

“Implementasi pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas yang mewajibkan pemerintah dan swasta mempekerjakan minimal 2 persen dan 1 persen penyandang disabilitas masih jauh dari optimal,” ujar Istiana mengutip laman BRIN, Selasa (12/8/2025). 

Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya model tata kelola yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuannya agar hak-hak mereka benar-benar terakomodasi.

Maka dari itu, digelar diskusi panel terkait topik model tata kelola adaptif Unit Layanan Disabilitas (ULD). Tema ini dibahas sebagai upaya meningkatkan akses penyandang disabilitas, khususnya lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia kerja dengan setara.

Diskusi ini, sambungnya, menyoroti pentingnya menyusun model yang mampu mengatasi fragmentasi kelembagaan. Juga, memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah, serta menyesuaikan respons terhadap kebutuhan dinamis penyandang disabilitas lulusan perguruan tinggi. 

Terkait hal ini, Istiana melakukan penelitian dengan membagi empat lokasi studi, meliputi DKI Jakarta, Yogyakarta, Belitung, dan Surabaya. Masing-masing menunjukkan variasi dalam struktur unit layanan disabilitas (ULD) dan tantangan integrasi data yang masih terbatas.

Dijelaskannya, sistem pendukung dan sumber daya, termasuk dana, masih sangat bergantung pada inisiatif sementara dan belum berkelanjutan. Sementara itu, model ini harus mampu berjalan secara mandiri dan beradaptasi dengan konteks lokal, serta didukung oleh kolaborasi lintas sektor.

Keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang pria asal Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk terus menghasilkan karya. Pria disabilitas ini menyulap bambu menjadi mainan tradisional untuk anak-anak dan menghasilkan pundi-pundi rupiah b...

Istiana menyebut bahwa model tata kelola adaptif yang dirancang didasarkan pada empat pilar utama. Yakni regulasi dan implementasi, kapasitas kelembagaan, kolaborasi antar sektor, dan tata kelola yang responsif.

Sementara, empat aktor strategis, yaitu pemerintah, organisasi disabilitas, perguruan tinggi, dan dunia usaha diharapkan bekerja sama secara sinergis untuk memastikan proses berjalan efektif dan berkelanjutan.

Namun, lanjutnya, implementasi di lapangan masih menyisakan berbagai tantangan. Termasuk minimnya data terintegrasi, ketidakteraturan regulasi, terbatasnya SDM yang kompeten, serta kurangnya partisipasi langsung dari penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan. Penggunaan dana APBN, CSR, dan program hibah juga diharapkan mampu menopang keberlanjutan program ini.

Ke depan, tim ini berencana mengembangkan model berbasis konteks lokal, memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi dan dinas terkait, serta menyusun indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif.

“Upaya ini diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dunia kerja secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Istiana.

Istiana mengungkapkan, potensi penggunaan model ini terbuka luas, tidak hanya bagi perguruan tinggi dan pemerintah daerah, tetapi juga dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil.

Inovasinya diharapkan mampu menjadi game changer dalam mempercepat terciptanya ekosistem kerja yang ramah disabilitas di Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen nasional terhadap hak dan peluang yang setara bagi semua warga negara.

“Harapannya, pengembangan model ini bisa menjadi langkah nyata dalam mendorong implementasi kebijakan inklusif yang memberi manfaat langsung bagi penyandang disabilitas,” imbuhnya.

Terkait dengan itu, Darmawan Napitulu, periset dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri menanggapi dengan memberikan pandangan terkait penghargaan terhadap tenaga difabel.

Penghargaan tersebut tidak hanya berupa sertifikat atau foto, tetapi juga insentif yang dapat mengurangi beban pajak mereka. Ini berguna untuk meningkatkan motivasi dan pengakuan terhadap potensi mereka.

Darmawan juga menegaskan, tenaga difabel memiliki potensi yang kompetitif, terutama di bidang IT dan pengolahan data. Meskipun perusahaan sudah menempatkan mereka sesuai dengan keahlian, namun apresiasi yang diberikan masih terbatas.

“Saat ini, belum ada regulasi atau program terstruktur yang mendukung pendanaan atau insentif bagi tenaga difabel secara jelas sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terencana,” urainya. 

Maka, baginya, teknologi memegang peran penting dalam mendukung mereka. Terutama dalam mengatasi tantangan mobilitas dan memperluas peluang kerja, serta meningkatkan keterampilan dan produktivitas.

Sementara itu, untuk evaluasi yang lebih efektif, perlu adanya model pendukung yang jelas, termasuk peran teknologi dan pelatihan. Juga, indikator keberhasilan seperti peningkatan jumlah tenaga difabel yang bekerja, durasi kerja, dan produktivitas mereka,” pungkasnya.