Ketua Komisi E DPRD Jatim Nyatakan Siap Kawal Revisi Perda Disabilitas hingga Tuntas

Liputan6.com, Jakarta - Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas segera dibahas.

Pembahasan revisi semakin menunjukkan kepastian lantaran Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) telah memberikan lampu hijau.

Perda yang dinilai sudah kadaluarsa itu akan masuk tahapan pembahasan dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun ini.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Koalisi Difabel Jatim dan Ketua Komisi E di sela sidang paripurna DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura Nomor 1 Surabaya, Jumat (15/8/2025).

Koordinator Koalisi Difabel Jatim, Abdul Majid, menegaskan bahwa revisi Perda ini menjadi kebutuhan mendesak agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Perda lama sudah tidak relevan dan tidak mampu menjawab tantangan saat ini. Kami menekankan keterlibatan penuh Koalisi Difabel dalam semua proses pembahasan agar regulasi yang lahir benar-benar berpihak pada difabel,” ujar Majid kepada Disabilitas Liputan6.com melalui keterangan tertulis.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, memastikan pihaknya siap mengawal revisi perda ini hingga tuntas. Menurutnya, proses persiapan pembahasan akan dilakukan secara paralel dengan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, yang saat ini mulai masuk tahapan harmonisasi.

“Komitmen kami jelas, melibatkan Koalisi Difabel Jatim mulai dari penyusunan naskah akademik, penyiapan draft Perda, serap aspirasi, hingga pembahasan bersama OPD. Keterlibatan mereka adalah kunci,” ujar Sri.

Sisi Terang kali ini menghadirkan proses perjalanan para disabilitas netra dalam belajar Al-Qur'an Braille. Selain simak pula bagaimana proses pembuatan Al-Qur'an Braille yang telah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Sri juga berharap, dengan dukungan koalisi difabel, revisi Perda disabilitas dapat dirampungkan akhir tahun 2025.

Sementara itu, Megawati anggota pokja-1 bidang perlindungan perempuan dan anak disabilitas koalisi difabel jatim optimis jika proses revisi perda disabilitas akan rampung tahun ini.

Sri menambahkan, komunikasi intensif antara koalisi dan ketua komisi E yang baik menjadi landasan penting agar mimpi penyandang disabilitas Jawa Timur mempunyai payung hukum yang kuat dapat segera terwujud.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Pokja-5 Koalisi Difabel Jatim Bidang Perlindungan Hukum dan Hak Politik, Hakim Gunawan menilai bahwa langkah koalisi untuk mengadvokasi revisi perda disabilitas jatim sudah sesuai jalur dan berjalan progresif.

Advokat disabilitas fisik cerebral palsy itu menambahkan, untuk memastikan revisi perda disabilitas segera masuk pembahasan, koalisi harus menjalin berbagai komunikasi politik. Dan mengatur langkah strategis agar mendapatkan dukungan mayoritas dari berbagai anggota dewan.

Koalisi difabel Jawa Timur yang terdiri dari 27 organisasi penyandang disabilitas dan organisasi pendukung inklusi optimis dengan restu dari Komisi E, revisi perda disabilitas tidak hanya menjadi dokumen hukum. Namun, juga instrumen nyata untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Jawa Timur.