Ingin Digolongkan dalam Ragam Disabilitas, Pasien Penyakit Kronis Ajukan Permohonan ke MK

Liputan6.com, Jakarta Penyakit kronis kerap menghambat pengidapnya untuk menjalani hidup layaknya masyarakat umum.

Di sisi lain, mereka juga tidak tergolong dalam kelompok disabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Hal ini membuat dua pasien penyakit kronis, Raissa Fatikha dan Deanda Dewindaru mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan perkara ini terdaftar di Kepaniteraan MK dengan Nomor 130/PUU-XXIII/2025. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak adanya pengakuan eksplisit penyakit kronis sebagai bagian dari ragam disabilitas.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar MK pada Rabu (13/8/2025), Raissa Fatikha (Pemohon I) menjelaskan bahwa dirinya adalah penyintas Thoracic Outlet Syndrome (TOS) selama 10 tahun. Ia mengalami nyeri berkelanjutan di tangan, pundak, dan dada kanan atas dengan intensitas yang berfluktuasi. Kondisi ini membatasi fungsi gerak, stamina, dan mobilitas, terutama saat flare-up (kambuh/gejala memburuk). Meski demikian, ia tetap aktif mengedukasi publik melalui platform Ragam Wajah Lara.

Raissa juga menjelaskan kondisi Deanda Dewindaru (Pemohon II), yang merupakan penyintas penyakit autoimun Guillain-Barré Syndrome, Sjögren’s Disease, dan Inflammatory Bowel Disease selama tiga tahun terakhir.

Deanda mengalami kelelahan kronis dan flare-up yang membatasi stamina serta fungsi gerak. Ia aktif memberikan edukasi melalui platform Spoonie Story.

Keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang pria asal Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk terus menghasilkan karya. Pria disabilitas ini menyulap bambu menjadi mainan tradisional untuk anak-anak dan menghasilkan pundi-pundi rupiah b...

Kuasa hukum para Pemohon, Reza, menyatakan bahwa ketiadaan pengakuan eksplisit ini menghambat sosialisasi dan advokasi hak-hak bagi orang dengan penyakit kronis.

“Ketika melakukan sosialisasi mengenai layanan publik, para Pemohon harus menjelaskan kondisi mereka secara rinci. Jika penyakit kronis diakui sebagai ragam disabilitas, proses ini akan lebih mudah dipahami pemangku kebijakan dan memastikan hak mereka terpenuhi,” ujarnya di hadapan panel hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih mengutip laman MK.

Para pemohon menegaskan, kerugian yang mereka alami bersifat nyata dan faktual, khususnya dalam mengakses layanan publik yang menjadi hak istimewa penyandang disabilitas. Mereka meminta MK untuk memasukkan penyakit kronis sebagai salah satu ragam penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas.

Reza menambahkan, ketiadaan pengaturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena membatasi kesempatan para pemohon untuk mengembangkan diri, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mendapatkan layanan yang menjadi hak penyandang disabilitas.

“Pengakuan eksplisit akan mempermudah sosialisasi, memperkuat advokasi, dan menjamin hak orang dengan penyakit kronis terpenuhi secara setara,” ujarnya.

Menurut para pemohon, tidak dicantumkannya penyakit kronis sebagai salah satu ragam penyandang disabilitas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas maupun dalam penjelasannya, serta tidak diatur secara tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusional para pemohon.

Hal ini karena para pemohon mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang seharusnya merupakan hak istimewa bagi penyandang disabilitas.

Menanggapi permohonan para pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan agar para pemohon menjelaskan secara rinci kedua penyakit yang dimaksud, serta apakah gangguan kesehatan tersebut dapat menjadi dasar untuk memperoleh legal standing.

Para pemohon harus menguraikan alasan yang kuat yang menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya.

“Harus bisa menguraikan apa yang menjadi alasan yang sangat kuat yang menerangkan ada kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian itu,” kata Enny.

“Poin ini nanti Anda uraikan. Kenapa kemudian saya perlu menguatkan di bagian ini, karena ini kan yang saudara katakan gangguan penyakit kronis. Gimana saudara bisa menunjukkan bahwa ada kerugian konstitusional berkaitan dengan klasifikasi penyakit kronis,” tambahnya.

Majelis hakim memberikan waktu 14 hari kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Perbaikan permohonan paling lambat diterima MK pada Selasa 26 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB.