Indonesia Vs Malaysia, Mana Lebih Maju dalam Aspek Inklusi Disabilitas?

Liputan6.com, Jakarta - Pembina Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Ratna Suryana telah menilik akses bagi masyarakat penyandang disabilitas di negara serumpun, Malaysia.

Dari pengalamannya melihat langsung situasi di negeri Jiran, ia kemudian membandingkan kebijakan dan praktik aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan kondisi di Indonesia.

“Secara garis besar, pengertian dari Orang Kurang Upaya (OKU/penyebutan disabilitas di Malaysia) tidak jauh beda dengan yang tercantum di undang-undang penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Di Malaysia itu dibagi menjadi tujuh ragam disabilitas, sedangkan sesuai UU di Indonesia ada empat,” jelas Ratna dalam seminar bertajuk Inklusivitas dan Audit Aksesibilitas Unpad yang diselenggarakan Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang pada Senin, 21 Juli 2025.

Menurut Ratna, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari masih tergolong rendah.

Ratna mencontohkan kondisi di Malaysia, di mana masyarakat terbiasa memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas, seperti didahulukan saat menggunakan lift. Praktik sederhana seperti ini mencerminkan bahwa Malaysia telah menanamkan budaya inklusi, sesuatu yang masih perlu ditingkatkan di Indonesia.

Meskipun begitu, Ratna tetap mengapresiasi upaya Indonesia dalam menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di ruang-ruang publik. Ratna menyebutkan bahwa di beberapa tempat umum di Indonesia sudah tersedia informasi dalam bentuk visual dan suara untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik.

Keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang pria asal Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk terus menghasilkan karya. Pria disabilitas ini menyulap bambu menjadi mainan tradisional untuk anak-anak dan menghasilkan pundi-pundi rupiah b...

Selain itu beberapa fasilitas transportasi umum di Indonesia, seperti MRT, sudah mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dari sisi pendidikan, Ratna juga menyoroti pentingnya peran aktif institusi pendidikan tinggi, seperti Unpad, dalam mewujudkan lingkungan kampus yang inklusif.

Menurut Ratna, komitmen menerima mahasiswa disabilitas harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur, kurikulum, serta sumber daya manusia yang memahami kebutuhan khusus mereka.

“Ketika sebuah universitas sudah menyatakan menerima mahasiswa disabilitas, maka kita harus memastikan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik disabilitas atau mahasiswa disabilitas.”

“Kalau kita hanya bicara menerima mahasiswa disabilitas tanpa melengkapi apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa tersebut, itu belum cukup,” katanya.

Senada dengan Ratna, Direktur Bandung Independent Living Center (BILiC), Zulhamka Julianto Kadir, mengatakan bahwa kampus bukan hanya tempat belajar. Namun, juga ruang hidup yang harus dapat diakses dan mendukung semua individu tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang menyandang disabilitas.

“Aspek-aspek seperti penerimaan mahasiswa baru, jangkauan pelajaran, isi dan media pembelajaran, serta kemampuan peserta didik akan membutuhkan penyesuaian. Penilaian pembelajaran pun harus disesuaikan,” kata pria yang akrab disapa Anto mengutip laman Unpad, Rabu (13/8/2025).

“Jadi bukan sekadar menjalankan kewajiban formal, tetapi memastikan bahwa seluruh aspek benar-benar mendukung inklusivitas,” imbuhnya.

Anto menyebut, secara sistematis regulasi dan dukungan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pendanaan, dan jalur pendidikan telah tersedia. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat segera dieksekusi secara nyata agar lebih banyak individu penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan tinggi dan meraih prestasi, yang kemudian membuka peluang untuk berkontribusi di sektor formal.

Lebih lanjut, Anto mengapresiasi langkah Unpad yang mulai membuka proses kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada kelompok disabilitas. Dia menilai bahwa Unpad telah menjadi contoh baik dalam memulai proses menuju kampus inklusif. Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun lingkungan pendidikan tinggi yang setara dan berkeadilan bagi semua.

“Unpad sudah memiliki ULD (Unit Layanan Disabilitas), salah satu langkah yang harus diapresiasi karena belum ada di banyak kampus. Ini adalah salah satu contoh adanya pelibatan langsung kelompok atau lembaga disabilitas dengan Unpad,” katanya.

Pengguna kursi roda itu menilai, Unpad sudah menjadi salah satu contoh yang baik, yang sudah mau mulai berproses.