Dorong Hak Bekerja Penyandang Disabilitas, Menteri UMKM: Perlu Perluas Ruang Wirausaha

Liputan6.com, Jakarta Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berwirausaha dan merasakan terselenggaranya ekonomi inklusif. Hal ini diamini oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman.

Maka dari itu, Maman mendorong pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas dan meyakini bahwa mereka memiliki peluang besar.

“Hal ini tercantum dalam UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, bersama tiga hak utama lainnya yaitu hak atas pekerjaan, hak atas aksesibilitas, dan hak atas pendidikan," ujar Maman dalam Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Menurut Maman, konteks kewirausahaan harus dioptimalisasi agar bisa mewadahi penyandang disabilitas, sekaligus menjadi bentuk aksi afirmatif dari pemerintah. 

"Salah satu upaya memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas adalah mendorong semangat dan ruang-ruang berwirausaha. Selain itu, keberpihakan pemerintah akan menjadi efektif kalau kita berkolaborasi mengoptimalkan ekosistem kewirausahaan," ujarnya. 

Tidak semua perusahaan memiliki kesadaran untuk mengakomodasi penyandang disabilitas, sambung Maman, karena dihadapkan oleh realita dan kompetensi dunia industri.

Ia juga mengingatkan masih ada beberapa tantangan yang kerap dihadapi oleh UMKM penyandang disabilitas, seperti keterbatasan atas akses keuangan dan pembiayaan, kurangnya penerapan teknologi dan digitalisasi, sampai rendahnya daya saing usaha.

Mengusung tema Inovasi dan Kemitraan: Menyelaraskan Investasi dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan UMKM, Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan Forum Kemitraan Investasi 2024, Kamis (12/12/2024).

Terkait keterbatasan atas akses keuangan dan pembiayaan, Maman mengatakan, data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) tahun 2020 menunjukan hanya 24,3 persen penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening bank. Dan hanya 14,2 persen yang memiliki akses kredit perbankan. 

Sementara untuk penerapan teknologi dan digitalisasi, data menunjukan hanya 1,1 persen penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang menggunakan internet. 

"Padahal berdasarkan data yang sama ada 22,9 juta orang atau 8,5 persen dari total populasi di Indonesia adalah penyandang disabilitas, di mana 52,65 persennya berstatus sebagai wirausaha," katanya. 

“Hal inilah, yang perlu dikolaborasikan agar hak penyandang disabilitas atas pelatihan dan kewirausahan bisa terpenuhi, sesuai dengan amanah undang-undang,” pungkasnya.