Bupati Garut Dorong Penyandang Disabilitas Berperan Aktif dalam Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menekankan pentingnya pemberdayaan sosial yang mengedepankan nilai inklusif.

Dia mendorong penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam pembangunan serta memperluas akses terhadap layanan finansial guna mendukung kemandirian ekonomi.

‎"Kemarin saya dapat informasi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yaitu dimungkinkan mereka juga mendapatkan bantuan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, jadi kita dorong mereka untuk menjadi lebih produktif,” kata Abdusy dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Garut, Minggu (7/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, ‎Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sekarmaji, melaporkan bahwa penanganan isu disabilitas membutuhkan sinergi lintas sektor. Termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial.

Sepanjang 2025, pemerintah daerah menyalurkan berbagai bantuan alat bantu, seperti 45 tongkat, 125 kursi roda, dan 30 alat bantu dengar.

‎Sejumlah pihak juga menyerahkan bantuan sebagai bentuk solidaritas, antara lain empat motor listrik dari PT PLN Indonesia Power Kamojang, 40 kaki palsu dari Baznas Kabupaten Garut, pemasangan tujuh kaki palsu dari LDS Charity dan YPTD, serta 20 kursi roda anak dari Yayasan SAI Study Group Bandung.

‎Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Iyan Kusmadiana, mengapresiasi kolaborasi yang terbangun di Kabupaten Garut. Menurutnya, kerja sama antar unsur pemerintah dan masyarakat menjadi langkah penting dalam memperluas akses kesetaraan dan layanan sosial bagi penyandang disabilitas.

Dalam keterangan lain, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) Regional IV Kalimantan, Yadi Muchtar, menyampaikan, pemberdayaan penyandang disabilitas bukan soal memberi bantuan tapi tersedianya kesempatan untuk berkontribusi.

“Berdaya itu bukan hanya soal bantuan, tapi tentang kesempatan untuk berkontribusi,” kata Yadi dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Panti Rehabilitasi Kejiwaan Joint Adulam Ministry (JAM), Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (6/12/2025).

Dia menilai, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya dan tidak boleh dipandang sebagai kelompok yang memiliki kekurangan.

“Tolong jangan melihat teman-teman spesial ini sebagai individu dengan keterbatasan. Mereka tidak ingin dikasihani. Yang mereka butuhkan adalah akses dan kesempatan untuk bisa mandiri serta menunjukkan kemampuannya,” ujarnya.

Yadi menjelaskan, pemberdayaan penyandang disabilitas dapat diwujudkan melalui pemberian akses pendidikan, politik, ekonomi, dan ruang untuk menyalurkan aspirasi.

Yadi juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam membangun masyarakat inklusif. Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta harus bergerak bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

“Tujuan besar ini tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, dibutuhkan sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan sektor swasta,” katanya.

Yadi menegaskan, BBPKS berupaya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di wilayah Kalimantan.

Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan sosial melalui pendidikan dan pelatihan.

“Kami terus berupaya memperkuat layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan, khususnya bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, dan Utara,” ujarnya.