Pesan dari Nepal dan Kedaulatan Digital

Dalam perkembangan komunikasi, dari dulu media termasuk Tiktok dan Medsos lainnya, adalah bukti bahwa pesan melalui instrumen tersebut bisa mengubah struktur sosial. Media bisa berubah, tapi pesan tetap tidak berubah dan memiliki dampak yang signifikan.

Seperti diketahui, media ada sejak era jaman batu, dikenal Hieroglif, ukiran gua. Dipakai menyampaikan pesan propaganda kerajaan Romawi Kuno (59 SM), abad 15-17 ada Acta Diurna, Publikasi kebijakan Caesar, model agitasi elite. Abad 18–19 ada surat kabar cetak sebagai penyebaran ide dan reformasi, revolusi cetak (Gutenberg), Bermunculan majalah, pamflet, gerakan pencerahan, revolusi Perancis, anti-kolonialisme. Pada 1920-an Radio sebagau propaganda  perang, nasionalisme (Hitler, Roosevelt).

Pada 1945-1950 Bung Karno dan Bung Tomo di Surabaya memanfaatkan radio untuk mengusir penjajah. Tahun 1980-an televisi mulai memobilisasi massa, kampanye politik, revolusi budaya, sehingga politisi merasa perlu dekat dengan redaksi dan pemilik televisi.

Tahun 1990-an, era SMS dan email. Koordinasi gerakan bawah tanah (Iran, Filipina) memanfaatkan teknologi baru waktu itu yakni SMS. Tokoh karismatik Kardinal Jaime Sin dan Cory Aquino menggerakkan massa dan terjadilah revolusi di Filipina dengan tergulingnya diktator Ferdinand Marcos.

Joshua Wong, pemuda Hongkong pada tahun 2019 menggerakkan demonstrasi di Hong Kong, ditangkap pemerintah China. Dia memprovokasi warga untuk menolak kebijakan China yang menangkap dan mengadili warga Hong Kong di Cina daratan (Beijing). Dengan media sosial Facebook, Youtube, dan Twitter, dia melakukan penentangan. Juga yang dahsyat pakai Forum daring (LIHKG) yang hanya ada di Hong Kong sebagai tempat daring utama bagi para demonstran untuk berdiskusi, merencanakan taktik, dan membuat keputusan kolektif dalam gerakan protes tersebut. Media sosial juga menjadi faktor kunci terjadinya pergolakan di Timur Tengah dalam Arab Spring (Tunisia, Libya, Mesir) tahun 2010-an.

Setelah jaman batu, komunikasi era cetak atau pasca ditemukan bubur kertas, lalu merambah radio, televisi, internet (media online) kemudian media sosial (Tiktok/Youtube Live), ke manakah arah pergeserannya? Akankan AI menjadi pola komunikasi berikutnya, karena model pesan dan sebarannya juga berbeda. Di mana AI basisnya adalah promp atau kualitas pertanyaan pengguna, tapi dari pusat data yang besar (LLM: large language model). Komunikasi akan menemukan jalannya dan setiap generasi tahu bagaimana menggunakan secara efektif dan optimum. Oleh karena itu pemegang kebijakan tidak bisa ketinggalan mengenai perkembangan teknologi, harus lebih advance, untuk konteks melindungi warga negara. Negara harus hadir dan tak boleh kalah.

Sebab, dalam kasus Nepal selain kualitas penguasaan teknologi komunikasi yang lemah, penerapan regulasinya juga tidak tepat. Pelarangannya pun terkesan mengada-ada, di mana algoritma dihadapi dengan pendekatan konvensional. Padahal menurut sejarawan popular saat ini, Yuval Noah Harari dalam Nexus mengatakan, informasi sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial. Ia nenekankan, bahwa jaringan informasi bukan hanya sarana komunikasi, tapi juga instrumen kekuasaan negara dalam konteks perlindungan dan fasilitasi rakyat. Dalam konteks kerusuhan, penutupan platform sosial media bisa dilihat sebagai bentuk intervensi terhadap arus informasi, yang bertujuan mengendalikan narasi publik dan mencegah mobilisasi.

Dalam Nexus juga, Harari menunjukkan bahwa teknologi informasi bisa membebaskan masyarakat—misalnya, dengan menyebarkan kebenaran dan membangun solidaritas. Namun, ia juga bisa menjadi alat penindasan, seperti ketika negara atau aktor dominan memutus akses komunikasi untuk meredam protes.

Teori media Marshall McLuhan: "The medium is the message" dalam analisa kasus TikTok bisa dimaknai, bahwa TikTok bukan sekadar platform, tapi struktur kekuasaan. Sementara dalam analisa psikologi massa Gustave Le Bon mengatakan, bagaimana informasi visual memicu emosi kolektif. Oleh karena itu di era televisi pemerintah atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selalu mengingatkan dan membuat pedoman petunjuk liputan kalau ada kasus krisis tertentu.

Setelah batu, lontar, media cetak, radio, televisi, media online, dan medsos, maka AI ke depan bukan tidak mungkin tampil sebagai aktor politik baru. Sebab AI kini berperan dalam menentukan apa yang dilihat, dipercaya, dan disebarkan oleh masyarakat. Dalam kerusuhan, algoritma TikTok bisa menjadi medan tempur: siapa yang menguasai algoritma, bisa mengarahkan opini publik atau menyembunyikan fakta.

Bagaimana negara mengantisipasi hal itu ke depan? Bagaimana negara bisa memiliki kendali atas platform-platform yang lebih banyak dikendalikan korporat global? Komdigi dengan adanya direktorat pengawasan ruang digital, harus bisa menunjukkan kapabilitas dan kemampuan yang robust (tangguh) dan teruji. Bila tidak, taruhannya adalah kedaulatan (soverignty) bangsa. Antisipasi ini harus segera dan mendesak. Kalaupun sudah ada harus bisa diuji. Sebab, saat ini khusus pengguna TikTok di Indonesia sekitar 194 juta adalah terbesar di dunia. Jumlah pengguna tersebut bila dibanding dengan populasi penduduk Indonesia 286 juta, maka tingkat penetrasinya sebesar 67%, jumlah yang sangat signifikan. Potensinya makin berkembang. Perlu mendapat perhatian serius dengan bermacam tindakan preventif lainnya.

Selain medsos tak terkecuali TikTok, perlu diantisipasi perkembangan AI yang dahsyat. AI dari pengembang manapun, baik Chatt GPT, Gemini, Deep Seek, Genora, Vertex, TensirFlow, Grok, Copilot, Genora, AWS Sagemaker, dan lain-lain. Juga macam-macam model AI seperti generative AI, komputer vision AI, neuro language program (NLP), atau yang predictive AI dan sebagainya. Pemerintah harus segera cepat memahami banyak hal ini agar tetap bisa melindungi warga negara dan menjaga kedaulatan negara karena sebagian besar pengembang adalah korporat global.

Seperti kata Presiden Prabowo dalam sebuah pidato akhir Desember 2024 mengatakan, "Jajaran pemerintah harus memperbaiki diri, membersihkan diri, sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita (pemerintah), lebih baik kita bersihkan diri sendiri," kata Prabowo dalam acara Musrenbangnas dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Desember 2024.

Semoga kita berdaulat, termasuk di ruang digital dengan kapasitas orang-orang di pemerintahan. Kapasitas dan dedikasi akan menjamin kredibilitas, sehingga mendapat kepercayaan atas amanah yang diemban. Jangan sampai berpikir bahwa rakyat bisa dibodohi dan tinggal diam. Akhir Agustus sudah terbukti, Nepal pun memberi pesan nyata. Kalau tetap korup, tidak menjaga diri, tidak bersih, rakyat sewaktu-waktu akan membersihkannya.