Pertarungan Segitiga Global dan Ancaman Subversi Non-Militer

Liputan6.com, Jakarta - Tahun 2025 memperlihatkan dengan gamblang adanya pertarungan segitiga dalam politik global. Di satu sisi, Kapitalis Global berupaya mempertahankan hegemoni finansial internasional melalui instrumen rules-based order serta jaringan NGO dan LSM internasional. Di sisi lain, muncul kekuatan Ultra-Nasionalis—dipersonifikasikan oleh Donald Trump dan gerakan serupa di Eropa—yang menolak globalisme, menekankan isolasionisme, dan menentang keterlibatan militer luar negeri. 

Lalu ada blok ketiga, yakni China dan Rusia bersama Indonesia serta anggota BRICS, yang mendorong multipolaritas sebagai alternatif sistem ekonomi-politik dunia.

Ketiga kekuatan ini tidak hanya bertarung di meja diplomasi atau pasar global, melainkan juga di jalanan. Demonstrasi massa menjadi arena proksi, di mana kelompok marjinal kerap digerakkan melalui pendanaan NGO untuk menekan rezim yang dianggap anti-kapitalis atau pro-China, serta melemahkan legitimasi pemerintah nasionalis.

Mekanisme Pendanaan dan Subversi

NGO internasional memainkan peran penting sebagai saluran pendanaan. Program advokasi, bantuan sosial, hingga kampanye hak asasi manusia menjadi pintu masuk yang kemudian bertransformasi menjadi mobilisasi massa. Dana miliaran dolar per tahun digelontorkan oleh lembaga-lembaga seperti National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), Freedom House, Open Society Foundations milik George Soros, hingga National Democratic Institute (NDI) dan USAID.

Dana itu membiayai logistik aksi, mendukung aktivis dengan bantuan hukum, serta melatih relawan dalam advokasi digital dan mobilisasi protes. Dari perspektif Filsafat Intelijen, praktik ini adalah bentuk subversi non-militer. Biayanya jauh lebih murah dibanding intervensi militer langsung, tetapi dampaknya bisa melumpuhkan rezim sasaran.

Target di Rusia, China, dan India

Rusia menjadi sasaran utama pasca-perang dengan Ukraina. Sanksi Barat terbukti tidak cukup melemahkan Moskow, sehingga jalur NGO dipakai untuk menimbulkan gejolak sosial. Mobilisasi kaum muda di Moskow dan St. Petersburg digerakkan lewat isu lingkungan, kebebasan berekspresi, dan anti-korupsi. Meski Rusia menutup banyak NGO asing sejak 2022, dana tetap mengalir dengan tujuan strategis menciptakan “Moscow Spring” ala Arab Spring.

China pun tidak lepas dari strategi destabilisasi. Isu Uyghur, Tibet, dan Hong Kong dijadikan pintu masuk. Dana asing diarahkan pada kelompok HAM, aktivis buruh, hingga mahasiswa, dengan strategi menampilkan China sebagai negara represif agar setiap protes lokal bisa mendulang simpati global.

India, sebagai bagian dari BRICS, juga diguncang lewat gerakan petani di Delhi dan Punjab. Isu lingkungan, HAM, dan keadilan sosial menjadi kendaraan. Tujuan utamanya jelas: melemahkan pemerintahan Modi yang nasionalis sekaligus menggeser India dari orbit BRICS.

Indonesia menempati posisi strategis dalam pertarungan segitiga ini. Sebagai anggota BRICS dan negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia dipandang Kapitalis Global sebagai target destabilisasi politik.

Kita sudah menyaksikan pada 24 September 2025, lebih dari 25 ribu petani turun ke jalan dengan sembilan tuntutan nasional. Gerakan ini beririsan dengan buruh dan mahasiswa, memperbesar skala mobilisasi. Pada saat yang sama, isu lingkungan dan agraria menjadi amunisi. LSM internasional mendanai kampanye perubahan iklim, perampasan tanah, dan deforestasi untuk melemahkan program hilirisasi tambang dan perdagangan karbon Indonesia.

Kerusuhan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya menimbulkan kerugian ekonomi nasional hingga Rp 900 miliar–Rp 1,2 triliun, di luar kerugian sosial berupa trauma, turunnya produktivitas, dan berkurangnya kepercayaan investor. Aliran dana asing dari lembaga seperti NED, IRI, Freedom House, OSF, dan USAID diarahkan membangun jaringan oposisi permanen yang siap digerakkan kapan saja.

Dengan posisi geopolitik yang semakin tegas di kubu multipolaritas, Indonesia kini menghadapi tiga lapis tekanan: ekonomi melalui arus modal dan intervensi korporasi global, sosial melalui mobilisasi petani-buruh-mahasiswa, dan politik melalui upaya delegitimasi pemerintahan pro-BRICS serta pro-Palestina.

Kerugian Sosial Global

Pola serupa juga terlihat di Asia Tenggara, Eropa, hingga Amerika. Di Nepal, “Gen Z Uprising” menelan kerugian langsung Rp 22,7 miliar dolar AS, disertai turunnya pariwisata hingga 30 persen. Di Filipina, protes mahasiswa dan buruh menciptakan kerugian sosial USD 40–120 juta per hari.

Prancis mengalami kerugian €500 juta–€1 miliar akibat aksi buruh besar, sementara di Amerika Serikat protes rasial dan ekonomi menyebabkan kerugian USD 400 juta–1,2 miliar. Data ini menegaskan bahwa mobilisasi massa berbasis pendanaan NGO tidak sekadar fenomena politik, tetapi juga tragedi sosial-ekonomi global.

Dari sini, pola terlihat jelas. Kapitalis Global menggunakan dana NGO untuk melemahkan rezim anti-neoliberalisme. Ultra-Nasionalis seperti Trump menolak globalisme, meski polarisasi domestik juga mahal biayanya. China dan BRICS menjadi sasaran utama destabilisasi, sementara Indonesia menempati posisi rentan karena sikapnya yang pro-BRICS dan pro-Palestina. Rusia dan India pun tetap dibidik dengan isu HAM, minoritas, serta gerakan petani.

Pada akhirnya, pertarungan segitiga global ini menjadikan rakyat sebagai korban utama. Dana yang digelontorkan NGO internasional berbuah kerugian sosial luar biasa, dari ratusan juta hingga puluhan miliar dolar di Asia Tenggara, Prancis, Amerika Serikat, hingga berpotensi melemahkan stabilitas Rusia, China, India, dan Indonesia.

Fenomena ini menegaskan perlunya negara membangun ketahanan sosial yang tangguh. Lebih jauh lagi, diperlukan filsafat intelijen yang mampu membedakan gerakan rakyat yang sahih dari operasi subversif global. Tanpa itu, demokrasi mudah terjebak menjadi instrumen perang proksi yang merugikan bangsa sendiri.