Invasi Venezuela: Ambisi Minyak dan Risiko Midterm Elections

Liputan6.com, Jakarta - Pada Sabtu, 3 Januari 2026, pemerintahan Donald Trump mengguncang tatanan geopolitik melalui operasi militer tiba-tiba di Venezuela yang disebut "Operation Absolute Resolve". Dalam serangan yang hanya berlangsung selama 2 jam 20 menit, pasukan Operasi Khusus AS menyerbu kompleks kediaman Presiden Nicolás Maduro di Caracas. Operasi tersebut melibatkan lebih dari 150 pesawat untuk melumpuhkan pertahanan udara dan mengakibatkan sedikitnya 40 kematian, termasuk warga sipil.  

Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditawan dan segera dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan "narco-terrorism" yang dapat berujung pada hukuman penjara puluhan tahun. Pasca penangkapan, Presiden Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan "menjalankan" pemerintahan Venezuela untuk sementara, sebuah langkah yang mengindikasikan pembentukan wilayah protektorat jangka panjang.

Motif di Balik Invasi: Antara Kebijakan Strategis dan “Political Survival”

Investigasi The New York Times mengungkapkan, keputusan invasi Venezuela oleh AS menjadi kulminasi dari kampanya “maximum pressure” yang dirancang pada Mei 2025 dalam satu rapat di Oval Office. Paling tidak ada tiga tujuan yang digagas oleh figur-figur kunci di pemerintahan Trump. Penasehat senior Trump, Stephen Miller, memanfaatkan konflik AS-Venezuela untuk menghidupkan UU Alien Enemies Act yang bisa melegalkan deportasi imigran gelap asal Venezuela dengan mem-framing aktivitas gang seperti Tren de Aragua sebagai invasi asing.

Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, salah satu rising star di kubu Partai Republik yang mendapat dukungan kuat dari kaum Hispanik keturunan Venezuela dan Kuba yang anti pemerintahan sosialis di kedua negara tersebut memfokuskan pada upaya penggulingan pemerintahan Venezuela dengan dalih Maduro bukan kepala negara tapi "drug kingpin" dan "narco-terrorist" sehingga layak digulingkan dengan aksi militer. Pemerintahan Trump memfokuskan pada oil security dengan cara mencegah China mengambil alih sektor minyak Venezuela yang mencapai 18% total cadangan dunia.

Di samping ketiga pilar strategis tersebut, kubu Partai Demokrat menuding invasi ke Venezuela tidak lebih dari sebuah “desperate distraction” untuk mengalihkan perhatian publik dari jutaan file terkait Jeffrey Epstein, sehingga mantan chief strategist Bill Clinton, James Carville, menyebutnya sebagai bentuk “reptilian survival” dengan menyembunyikan pengungkapan file Epstain di belakang asap mesiu.

Juga dengan profil Trump sebagai figur yang sangat transaksional dan berorientasi jangka pendek, perubahan sikap Trump yang tiba-tiba dari “Peace President” menjadi “warmongering leader” dengan menginvasi Venezuela dan menebar ancaman ke negara-negara lain seperti Kolombia, Meksiko dan Greenland bisa jadi dipicu oleh kegagalannya meraih Hadiah Nobel Perdamaian. Di tengah pertemuan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada 29 Desember 2025 Trump terekam mengungkapkan kekecewaan kepada komite Hadiah Nobel Perdamaian karena penghargaan yang diidamkannya itu diberikan kepada pemimpin oposisi Venezuela, María Corina Machado. 

Selain untuk menangkap Maduro yang dituding sebagai gembong narkotika dan “narco-terrorist”, invasi AS ke Venezuela juga menggunakan dalih untuk mengembalikan aset-aset perusahaan minyak AS. Secara historis, AS dan Venezuela sempai menjadi mitra simbiosis dalam bisnis minyak: Venezuela memproduksi minyak mentah jenis “heavy sour oil” dan pengilangan minyak AS di wilayah Gulf Coast umumnya didesain untuk mengolah minyak jenis ini yang diimpor dari Venezuela, Meksiko dan Kolombia.

Tapi pada awal tahun 2000an, presiden Hugo Chavez melakukan nasionalisasi atas aset milik ExxonMobil, ConocoPhillips, dan Halliburton setelah ketiganya menolak menyerahkan saham mayoritas dalam proyek-proyek mereka. Trump menyebut pengambilalihan aset perusahaan-perusahaan minyak AS di masalah lalu tersebut sebagai aksi “pencurian”, sehingga invasi ke Venezuela di-framing sebagai sebuah keharusan bisnis untuk mengembalikan seluruh aset yang dicuri tersebut. Agar perusahaan-perusahaan minyak tersebut bisa membangun kembali infrastruktur mereka dan meraih keuntungan besar, AS akan menjalankan pemerintahan Venezuela untuk sementara waktu.

Realitas Pasar: Industri Minyak yang Enggan Kembali

Di balik ambisi “petro-corporatocracy" pemerintah Trump, membangun kembali sektor energi Venezuela tidak mudah. Analis di Center on Global Energy Policy (CGEP), Diego Rivera Rivota, mengatakan bahwa memiliki cadangan minyak terbesar di dunia tidak serta merta memiliki kekuatan pasar. Apalagi fakta di lapangan sangat suram.

Pertama, infrastruktur minyak Venezuela sudah usang akibat korupsi rezim Maduro, sehingga produksi minyak anjlok dari 3,5 juta ke 0,9 juta barel per hari. Kedua, harga minyak di kisaran US$56 per barel saat ini sudah berada di harga keekonomian terendah dalam lima tahun terakhir, sehingga perusahaan-perusahaan minyak tidak punya insentif finansial untuk berinvestasi di ladang-ladang minyak Venezuela yang berisiko tinggi.

Ketiga, pengalaman buruk tergusur dari Venezuela di era Chaves membuat Exxon dkk berhati-hati untuk kembali ke Venezuela di tengah ketidakpastian politik. Apalagi kepresidenan Trump hanya akan berkuasa hingga 2028. Keempat, penggulingan Maduro tidak otomatis melemahkan kekuatan militer pendukung setianya, sehingga ada potensi sabotase terhadap infastruktur minyak perusahaan-perusahaan AS oleh pasukan paramiliter pendukung Maduro yang dikelan sebagai colectivos atau  kelompok gerilia ELN guerrilla group.

Menurut laporan Politico, State Department and Energy Secretary, Chris Wright, sempat menghubungi perusahaan-perusahaan minyak utama AS untuk mengetahui minat mereka kembali ke Venezuela dan jawaban mereka: “No”.

Berdasarkan aturan hukum dan norma internasional, serangan AS ke Venezuela dan penangkapan Maduro jelas-jelas sebuah pelanggaran. Tapi AS sudah berkali-kali melakukan aksi militer dengan melanggar aturan internasional seperti penyerangan Libya dan penggulingan Muammar Khadafi di era Barack Obama, invasi Irak di era George W. Bush, dan pemboman Serbia di era Bill Clinton.

Bedanya, aksi-aksi militer sebelumnya tidak sepenuhnya unilateral. Serangan terhadap Libya tidak minta izin Kongres, tapi melibatkan sejumlah anggota NATO dan negara-negara Arab serta didukung suara mayoritas dalam opini publik. Aksi militer terhadap Serbia didukung mayoritas anggota Senat, opini publik dan NATO. Invasi Irak didukung oleh mayoritas Kongres, opini publik, NATO dan sejumlah negara Arab.

Invasi Venezuela oleh Trump dilakukan dengan sepenuhnya mengabaikan dukungan institusi, publik ataupun mitra strategis. Trump tidak pernah meminta restu Kongres, meskipun Partai Republik menguasai kursi mayoritas di DPR dan Senat. Tidak pernah ada koordinasi dengan sekutu AS di NATO maupun mitra-mitra dekatnya di Amerika Latin. Berbagai jajak pendapat juga menunjukkan bahwa mayoritas publik AS (4:1) menentang penggunaan militer untuk pergantian rezim.

Perpecahan di Internal Partai Republik

Invasi ke Venezuela menciptakan percepecahan yang cukup signifikan di kubu Partai Republik dan para pendukung gerakan “America First”. Sejumlah figur di faksi Partai Republik tradisional yang pro-aksi militer seperti Senator Mitch McConnell memuji operasi militer tersebut, dan mayoritas Senator Partai Demokrat berada di belakang Trump dalam isu Vanezuela.

Meskipun demikian, sejumlah anggota Kongres Partai Republik seperti Senator Rand Paul dan Anggota DPR Thomas Massie menyuarakan kekhawatiran mengenai “endless wars” baru dan tidak adanya rencana transisi pasca invasi, yang berpotensi menciptakan chaos seperti di Libya menyusul penggulingan rezim Khaddafi. Juga faksi MAGA Republican yang diwakili Marjorie Taylor Greene melihat hal invasi sebagai bentuk penghianatan terhadap prinsip non-interventionist yang dijanjikan oleh Trump pada saat kampanye pilpres.

Invasi AS ke Venezuela dan ancaman tindakan serupa terhadap negara-negara lain seperti Greenland dan Meksiko mungkin bisa memuaskan ego Trump. Tapi realitas politik dalam negeri memberikan fakta yang berbeda. Hanya seperempat warga AS menginginkan masalah luar negeri menjadi prioritas pemerintah di 2026 menurut jajak pendapat AP-NORC yang dirilis akhir Desember 2025. Mayoritas warga ingin agar pemerintah lebih fokus pada isu-isu penting di dalam negeri seperti kesehatan, ekonomi dan biaya hidup yang semakin mahal.

Terkait invasi Venezuela, mayoritas (63%) warga AS menentang aksi militer AS di sana, menurut jajak pendapat Quinnipiac pada pertengahan Desember 2025.  Jajak pendapat The Washington Post/SSRS Opinion Panel yang digelar pasca penangkapan Maduro juga mengungkapkan hanya 24% warga AS mendukung pengambilalihan kekuasaan di Venezuela oleh AS.

Situasi ini menjadi dilema bagi Partai Republik yang sudah menghadapi berbagai tanda peringatan bahwa kursi mayoritas mereka di Kongres terancam. Polling aggregate di Silver Bulletin menunjukkan bahwa net approval rating Trump saat ini mencapai -13%, anjlok 24.6% dari +11.6 pada 24 Januari 2025. Net approval rating untuk inflasi dan ekonomi – dua elemen penting yang membuat Trump terpilih di pilpres 2024 – mencatatkan nilai rapor terburuk, yakni masing-masing -28,8% dan -20,5%.

Dengan Net approval rating Trump yang berada di zona merah elektabilitas Partai Republik pun ikut terpuruk. Data dari situs analisis poling Race to The WH menunjukkan, Partai Republik saat ini mencatatkan skor net generic ballot -4,7% dan berpotensi kehilangan 13 kursi DPR di midterm elections 2026. Akibatnya, mereka hanya bisa meraih 207 kursi dan Partai Demokrat akan merebut kursi mayoritas dengan 228 kursi.

Ini bukan ancaman kosong. Sepanjang 2025 Partai Demokrat unggul di berbagai special elections dan pemilu-pemilu lokal, termasuk di purple dan red states dengan perolehan double-digit lebih baik dari pilpres 2024.

Jadi Trump boleh saja berbangga dengan keberhasilan invasi Venezuela dan menebar ancaman untuk melakukan aksi militer serupa di Greenland, Meksiko dan Kolombia. Tapi konsekuensi melupakan “urusan dapur” rakyatnya membuat partainya terancam kehilangan kursi mayoritas di DPR – dan mungkin juga Senat – yang berakibat berbagai agenda pemerintah dan Partai akan terhambat. Lebih buruk lagi, Trump sendiri terancam menghadapi pemakzulan untuk ketiga kalinya!