Belajarlah dari Kerusakan Politik Venezuela

Liputan6.com, Jakarta - Belajar dari kerusakan politik Venezuela berarti belajar dari kerakusan politik Presiden Hugo Chavez (1999-2013) dan Presiden Nicolas Maduro (2013-2026). Kerakusan politik yang berkesinambungan tersebut membawa represi tinggi dan korupsi di semua lini.

Pemerintah kehilangan legitimasi, rakyat apatis, intervensi asing datang. Alih-alih protes, rakyat malah membiarkan bahkan memberikan dukungan kepada Presiden Trump menghancurkan pemerintahnya. Tidak mungkin militer Amerika Serikat bisa bergerak kilat menangkap Maduro tanpa bantuan orang dalam: sipil maupun militer, aktivis maupun pebisnis.

Kerusakan politik yang berdampak pada kehancuran ekonomi Venezuela bermula dari popularitas Hugo Chávez, yang dilanjutkan otoriterisme Maduro.

Sebagai perwira militer, Chavez sangat kritis terhadap politik Venezuela yang didominasi Partai Accion Democratica (AD) dan Partai Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copie). Pada 1992 Chavez memimpin kudeta, tetapi gagal. Sekeluar dari penjara, dia memilih jalur demokrasi untuk merebut kekuasaan. Dia bikin partai politik untuk ikut pemilu.

Pada 1997, Chávez mendirikan Partai Movimiento Quinta República (MVR). Partai ini menggunakan strategi populisme: bersikap antipartai lama, beretorika rakyat versus elit, dan berjanji menjalankan demokrasi partisipatoris dengan konstitusi baru dan keadilan ekonomi. Popularitas Chavez naik cepat hingga menang besar pada Pemilu Presiden 1998.

Tetapi hasil Pemilu 1998 tidak membawa Partai MVR berjaya. Mayoritas Kongres (DPR dan Senat) tetap dikuasai Partai AD dan Partai Copie. Presiden Chavez tidak mungkin mengganti konstitusi lewat persetujuan kongres. Oleh karena itu dia menggelar referendum untuk pembentukan Asamblea Nacional Constituyente (ANC) atau Majelis Konstitusi Nasional.

Rakyat Venezuela memilih “Yes” untuk pembentukan ANC, lalu digelar pemilihan anggota ANC. Pada Pemilihan ANC Juli 1999, blok pro-Chavez menguasai 90% kursi. Tidak sampai enam bulan rancangan konstitusi baru selesai. Melalui referendum konstitusi itu disahkan. Konstitusi 1999 mengubah haluan negara: nasionalistik dan sosialistis. Sistem parlemen dua kamar (DPR dan Senat) diubah menjadi satu kamar (Majelis Nasional). Masa jabatan presiden diperpanjang dari 5 menjadi 6 tahun dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya.

Begitu Konstitusi 1999 berlaku, dilakukan reset jabatan: DPR dan Senat dibubarkan, masa kerja presiden dianggap habis. Lalu digelar Pemilu 2000 untuk memilih Majelis Nasional dan presiden baru. Hasilnya, PSUV menguasai mayoritas Majelis Nasional dan Chavez terpilih untuk periode pertama. Sesuai konstitusi, presiden terpilih bisa menentukan sendiri wakil presidennya.

Dengan dukungan penuh parlemen, Chavez membuat kebijakan populis: menasionalisasi perusahaan asing, menyalurkan hasil penjualan minyak untuk subsidi pangan, sandang, dan papan, menggratiskan layanan pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Dampaknya, ketimpangan turun signifikan, indeks gini membaik, akses pendidikan kesehatan meningkat.

Dengan bahasa rakyat, Chavez mengencangkan retorika populis: mencitrakan sebagai orang kampung dan prajurit rakyat, mengecam elit dan orang kaya, berkawan dengan buruh dan petani, mengkritik AS, dan menunjukkan diri sebagai bangsa paling hebat. Popularitas Chavez kian tinggi: dipuja rakyat dan dijauhkan kritik.

Chavez pun dirasuki kerakusan kekuasaan. Konstitusi 1999 sebetulnya sudah memperpanjang masa jabatan presiden dari 5 menjadi 6 tahun, dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya. Setelah Pemilu 2000, Chavez terpilih kembali pada Pemilu 2006 sehingga masa jabatannya habis pada akhir 2012. Namun Chavez ingin terus berkuasa. Maka, dengan modal popularitasnya, Chavez mengajukan referendum untuk mengubah konstitusi: masa jabatan presiden tidak dibatasi hanya dua periode. Hasilnya, 54% rakyat bilang setuju.

Maka pada Pemilu 2012, Chavez mencalonkan kembali dan menang 55,1% atas lawannya. Ini pemilu kompetitif dan dinilai free and fair oleh pemantau international. Chavez kemudian mengangkat Maduro, loyalisnya, sebagai wakil presiden. “Jika saya meninggal dunia, rakyat Venezuela harus memilih Maduro,” katanya setelah pelantikan.

Sejak 2011, Chavez menderita kanker usus. Dia menyadari usianya tak lama. Tetapi hasrat berkuasa mengalahkan kalkulasi kesehatan. Dia meninggal dunia pada 5 Maret 2013. Sesuai Konstitusi 1990, Wakil Presiden Maduro diangkat menjadi presiden sementara. Selanjutnya dalam jangka 30 hari, harus digelar pemilu untuk memilih presiden baru.

Dua calon tampil pada Pemilu 2013. Karena rekomendasi Chavez dan simpati rakyat, Maduro menang tipis 50,6%. Pemantau internasional menilai, pemilu presiden kali ini tidak sepenuhnya free and fair. Maduro menggunakan aparat birokrasi, media negara, dan program sosial untuk mencari suara. Rakyat bawah, pemilih suara terbanyak, diancam penghentian bantuan sosial jika tidak memilih Maduro. Polisi dan tentara terang-terangan jadi beking Maduro.

Pemihakan birokrat, polisi, dan tentara kepada Maduro terulang kembali pada Pemilu 2018. Bantuan sosial benar-benar jadi alat tukar suara. Banyak tokoh oposisi diasingkan dan dipenjara sehingga Maduro tidak dapat lawan sepadan. Dia menang 67%.

Rezim Maduro semakin represif terhadap oposisi, media, dan aktivis yang mengkritiknya. Namun situasi ekonomi semakin memburuk. Selain salah kelola, juga dampak dari penurunan global dan tekanan Amerika. Demi menjaga loyalitas birokrat, polisi, dan tentara, Maduro membiarkan korupsi. Pemerintahnya terlibat perdagangan narkoba, setidaknya membiarkan.

Di tengah ketidakpercayaan rakyat, Maduro menang 51.2% dalam Pemilu 2024. Ini hasil maksimal dari kerja keras birokrat, polisi, dan rakyat dalam mengintimidasi pemilih. Rakyat bosan menderita, sudah muak melihat kelakuan aparat dan politisi. Mereka tidak berdaya, tidak berpengharapan. Jangan heran, Trump datang, mereka merasa diselamatkan.