Pemerataan Edukasi Jaminan Produk Halal, BPJPH Sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas Netra

Liputan6.com, Jakarta - Penyelenggaraan jaminan produk halal harus memastikan keterjangkauan dan nilai inklusi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan. Untuk itu, pihaknya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal kepada anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), pada Minggu (28/9/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan diikuti sebanyak 30 peserta yang terdiri dari pengurus Pertuni serta pelaku usaha dari kalangan tunanetra.

Pria yang akrab disapa Babe Haikal menyampaikan, pihaknya ingin menghadirkan layanan yang ramah terhadap seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

“Prinsip dasar kami adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, serta membuka peluang usaha yang lebih luas bagi pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) di Indonesia,” ujarnya.

Sementara, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH), EA Chuzaemi Abidin, menyampaikan bahwa pembinaan JPH tidak hanya menyasar pelaku usaha besar dan UMKM, tapi juga bagi kelompok masyarakat. Tujuannya, diseminasi informasi jaminan produk halal tersampaikan secara memadai.

Penguatan pembinaan JPH menjadi salah satu kunci agar kewajiban sertifikasi halal bisa dipahami dan diimplementasikan secara merata.

"Dengan sinergi berbagai pihak, kita ingin memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan informasi maupun layanan halal,” ujar Chuzaemi.

Sementara Direktur Bina JPH, Mohammad Farid Wadjdi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang diatur oleh negara.

"Undang-Undang JPH secara tegas menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen di Indonesia,” jelas Farid.

Sertifikasi halal juga dipastikan memberikan manfaat yang besar, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Produk yang bersertifikat halal tidak hanya menjamin keamanan konsumen, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional.

Farid berharap, kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan membuka ruang diskusi agar semua konsumen, termasuk sahabat tunanetra, dapat merasa aman dan nyaman dalam memilih produk halal.

Atas terselenggaranya kegiatan ini, Ketua II Bidang Pemberdayaan dan Keorganisasian DPP Pertuni, I Nyoman Bawa menyampaikan apresiasinya kepada BPJPH.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perasaan bahagia tak terhingga kami karena BPJPH berkenan melibatkan kami, Pertuni, yang merupakan organisasi pemberdayaan para tunanetra di seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

Nyoman juga menegaskan bahwa sebagian besar anggota Pertuni merupakan pelaku UMKM sehingga informasi mengenai sertifikasi halal sangat dibutuhkan.

“Harapan kami kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa dilanjutkan secara door to door ke anggota Pertuni cabang di kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, informasi penting ini bisa tersampaikan secara luas kepada seluruh anggota Pertuni,” harapnya.