Di Rumah hingga Ruang Digital, Kekerasan pada Kelompok Rentan Termasuk Difabel Masih Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Kekerasan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, dan anak masih menjadi persoalan serius, baik di ranah domestik, ruang publik, maupun ruang digital.

Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah', Tri Hastuti, menekankan bahwa kekerasan dapat terjadi di mana saja.

“Sehingga upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dari rumah hingga ruang publik dan digital,” kata Tri dalam Kampanye Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah bersama Program INKLUSI ‘Aisyiyah di Loji Gandrung, Surakarta, Minggu (21/12/2025).

Koordinator Program INKLUSI ‘Aisyiyah ini juga mengingatkan meskipun terjadi penurunan, angka kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi, terutama kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis digital.

Kegiatan yang juga memperingati Hari Disabilitas Internasional dan Hari Ibu ini mengusung tema “Dari Rumah ke Ruang Publik: Membangun Budaya Tanpa Kekerasan dan Rasa Aman bagi Semua.”

Di momen ini, Tri juga menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas, serta memaknai Hari Ibu sebagai penguatan peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa.

Ketua LBH Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah, Siti Kasiyati, menegaskan bahwa kehadiran LBH ‘Aisyiyah merupakan upaya perlindungan bagi kelompok rentan melalui layanan hukum terpadu yang mudah diakses masyarakat. Layanan tersebut mencakup pendampingan hukum, psikologis, spiritual, hingga layanan kesehatan, serta diperkuat dengan pelatihan paralegal dan perluasan akreditasi layanan.

Sementara, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengapresiasi peran ‘Aisyiyah yang konsisten dalam advokasi, edukasi, dan pendampingan hukum bagi perempuan dan kelompok rentan.

“Pencegahan kekerasan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku dan keberanian masyarakat untuk bersuara,” kata Astrid.

Melalui Kampanye 16 HAKTP ini, ‘Aisyiyah menegaskan upayanya untuk terus menghadirkan layanan, advokasi, dan edukasi guna mewujudkan ruang hidup yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi semua.

Perempuan penyandang disabilitas memiliki risiko 2-5 kali lebih tinggi mengalami kekerasan ketimbang wanita non disabilitas.

Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2024 melaporkan adanya 330.097 kasus kekerasan berbasis gender, dengan 98,5 persen di antaranya terjadi di ranah domestik.

Dosen Studi Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana (SPs), Universitas Gadjah Mada (UGM), Ratna Noviani, SIP, M.Si., Ph.D mengatakan bahwa masih ada beberapa kendala untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan disabilitas. Ruang aman bagi perempuan disabilitas sulit tercapai meskipun sudah ada instrumen hukum yang mengatur hal tersebut.

Tantangan yang ada salah satunya soal penegakkan hukum yang masih lemah karena kurangnya komitmen yang nyata. Pemerintah sering berhenti di level retorika atau seremonial tetapi tidak menyediakan infrastruktur yang nyata dan substantif.

“Regulasi yang ada sering tidak disertai dengan aturan turunan dan penyesuaian teknis di lapangan, sehingga tidak mampu menyentuh kebutuhan perempuan dengan disabilitas,” papar Ratna, Selasa (7/10), mengutip laman ugm.ac.id.

Tantangan lainnya, program-program inklusif untuk perempuan disabilitas belum bisa diakses secara merata. Di sisi lain, infrastruktur untuk perempuan disabilitas masih minim dan terkadang tidak mempertimbangkan kebutuhan nyata. Misalnya, beberapa shelter untuk korban kekerasan sudah ada, tetapi masih jarang yang ramah kursi roda dan ramah disabilitas sensorik.

Tantangan yang masih dirasakan oleh perempuan disabilitas di ranah domestic adalah patriarki dan diskriminasi. Kedua masalah ini masih kuat dan berkembang di banyak institusi.

Hal ini membuat stigma terhadap perempuan disabilitas dinormalisasikan. Akibatnya, perempuan disabilitas semakin terbungkam, suaranya tidak didengarkan, dan dianggap tidak penting.

Menurut Ratna, dalam membangun ruang aman bagi perempuan disabilitas tidak cukup hanya lewat kebijakan, tetapi juga harus berangkat dari hal-hal kecil yakni kesadaran sehari-hari dari lingkungan sosial terdekat.

“Membangun ruang aman bagi perempuan disabilitas tidak cukup hanya menyediakan fasilitas atau membuat aturan, tetapi harus dilakukan dengan mengguncang logika sosial yang menormalisasi ketidakadilan sosial terhadap penyandang disabilitas (ableism),” tegasnya.