Geser Stigma Disabilitas sebagai Objek Belas Kasihan, Sleman Tegaskan Difabel sebagai Subjek Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Sleman mulai mensosialisasikan regulasi terbaru mengenai perlindungan penyandang disabilitas, yakni Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 5 Tahun 2022.

Sebanyak 75 peserta dari Kapanewon Seyegan, Minggir, Moyudan, dan Godean mengikuti sosialisasi yang berlangsung di Seyegan, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan yang difasilitasi oleh Anggota DPRD DIY Komisi D, Sri Muslimatun, ini menjadi ruang refleksi penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang terhadap kelompok difabel. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah menggeser stigma lama yang melihat disabilitas sebagai objek belas kasihan menjadi subjek hukum yang memiliki hak asasi sepenuhnya.

Narasumber dari Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL), Titik Purwaningsih, menegaskan bahwa prinsip utama dalam pemenuhan hak disabilitas adalah menghormati martabat dan otonomi individu tanpa diskriminasi. Hal ini bertujuan agar para penyandang disabilitas mampu mencapai kehidupan yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera.

“Perda ini menjadi refleksi penting bahwa pendekatan kepada penyandang disabilitas harus berubah, dari yang semula dianggap santunan menjadi pemenuhan hak asasi. Hambatan yang dialami mereka bukan semata-mata berasal dari kondisi individu, tetapi juga dari lingkungan yang belum menyediakan akses yang layak,” kata Titik Purwaningsih mengutip laman resmi Kabupaten Sleman, Senin (16/3/2026).

Dalam paparannya, Titik menjelaskan bahwa Perda DIY Nomor 5 Tahun 2022 menjamin kedudukan hukum yang sama bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan layanan bantuan hukum gratis, juru bahasa isyarat (JBI), serta pendamping yang sesuai dengan ragam disabilitas, baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Selain itu, aspek kerahasiaan data dan perlindungan dari stigma negatif juga menjadi poin krusial dalam regulasi tersebut.

Di sektor ketenagakerjaan, aturan ini menetapkan kuota wajib bagi penyandang disabilitas sebesar dua persen di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD, serta satu persen di sektor swasta. Dukungan terhadap kemandirian ekonomi juga mencakup larangan pemutusan hubungan kerja secara diskriminatif, pemberian insentif, serta akses modal dan pelatihan bagi pelaku UMKM difabel.

“Penyandang disabilitas mempunyai hak pendidikan dengan pilihan prioritas sekolah inklusif maupun pendidikan khusus. Pemerintah juga berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang paripurna dan terjangkau, mulai dari jaminan kesehatan, penyediaan alat bantu, hingga layanan home care,” tambah Titik.

Aspek infrastruktur pun tidak luput dari pembahasan. Pemerintah didorong untuk menyediakan akses tanpa hambatan melalui prinsip akomodasi yang layak. Perhatian khusus juga diberikan kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi ganda.

Menutup sosialisasi, Titik mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sleman untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah yang inklusif. Ia menekankan bahwa perbedaan dalam berkomunikasi atau berekspresi tidak boleh menjadi alasan diskriminasi, karena setiap individu memiliki mimpi untuk berkontribusi bagi pembangunan negeri.

“Semua bisa terjadi dengan bersinergi dan kolaborasi. Satu suara untuk menuju Kabupaten Sleman yang inklusif, tidak ada satu pun yang boleh ditinggalkan dalam pembangunan ini. Hilangkan hambatan dengan memberikan akomodasi yang layak, niscaya mimpi-mimpi itu akan terealisasi,” tutupnya.