Kalkulasi Kekuasaan di Balik Serangan Iran: Politik Elektoral, Bisnis, dan Risiko Transnasional

Liputan6.com, Jakarta - Pada 19 Februari lalu, Presiden AS Donald Trump menggelar pertemuan pertama “Board of Peace,” lembaga global bentukannya yang mengusung visi jangka panjang “mendorong stabilitas, perdamaian, dan tata kelola di wilayah-wilayah yang terancam konflik.” Ironisnya, selang sembilan hari setelah pertemuan yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto ini, AS dan Israel menciptakan perang baru di Timur Tengah.

Kedua sekutu abadi ini bahu membahu membombardir sasaran militer, intelijen, dan pemerintahan Iran di Tehran, Qom, Isfahan, dan Kermanshah. Dalam hitungan jam, sejumlah petinggi militer Iran tewas terbunuh. Bahkan, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan terbunuh bersama sejumlah anggota keluarganya.

Trump menyerukan kepada rakyat Iran agar mengambil alih pemerintahan. Tapi serangan bertubi-tubi dan seruan penggulingan pemerintah ini disambut dengan serangan rudal balistik ke Israel dan pangkalan-pangkalan militer AS di Teluk Persia, yang membuat lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz lumpuh dan wilayah udara di sebagian besar kawasan Teluk ditutup.

Kematian Ali Khamenei menandai tidak hanya eskalasi perang, tetapi juga sebuah tragedi besar dalam sejarah Republik Islam Iran dan Muslim Syiah: hilangnya seorang figur politik di negara dengan wilayah dan populasi terbesar kedua di Timur Tengah, sekaligus pemimpin tertinggi mazhab Muslim dengan jumlah penganut 150–200 juta di seluruh dunia.

Alasan AS Menyerang Iran

Trump berdalih serangan terhadap Iran didorong oleh penolakan Iran untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistik yang mengancam AS dan kawasan Timur Tengah, serta sebagai bentuk “hukuman” bagi pemerintah Iran yang telah membunuh ribuan demonstran pada awal Januari.

Tapi seperti halnya invasi Venezuela pada awal tahun, serangan besar-besaran terhadap Iran merupakan keputusan unilateral Trump tanpa konsultasi dengan Kongres dan didukung oleh opini publik.

Sejauh ini, hanya satu anggota DPR dan satu senator Partai Demokrat yang secara terbuka mendukung serangan terhadap Iran, dan hanya 21% warga AS yang mendukung serangan tersebut, menurut jajak pendapat University of Maryland sebelum serangan dilakukan. Bandingkan dengan serangan terhadap Irak pada 2003 oleh pemerintahan George W. Bush, yang secara resmi didukung oleh 81 anggota DPR dan 29 senator Partai Demokrat, serta 79% warga AS berdasarkan jajak pendapat Gallup saat itu.

Beberapa analis dan fakta politik mengungkapkan adanya sejumlah faktor kompleks yang mendorong Trump membuat taruhan berani dengan menciptakan perang baru di Timur Tengah.

Pertama, Trump ingin menegaskan kembali bahwa pemerintahannya menganut doktrin “iron laws” atau “hukum besi” yang meyakini bahwa politik internasional diatur oleh kekuatan, paksaan, dan kekuasaan, bukan oleh batasan-batasan institusional. Hukum inilah yang digunakan ketika Trump menyerang Venezuela, menangkap Presiden Nicolás Maduro, dan menguasai sumber daya minyak serta mineral negara Amerika Latin ini.  

Trump gagal menerapkan doktrin ini di Greenland karena ditentang oleh mayoritas negara-negara Uni Eropa dan anggota NATO. Aksi militer terhadap Iran memberi semacam sinyal kepada para penentangnya bahwa AS memiliki kemampuan untuk melakukan apa pun yang diinginkannya.

Kedua, realitas politik di dalam negeri yang ditandai dengan rendahnya dukungan terhadap kinerja pemerintahannya sehingga Partai Republik terancam kehilangan suara mayoritas di DPR dan sejumlah kursi di Senat pada midterm elections 3 November 2026 menuntut strategi yang tidak konvensional. Menurut data Silver Bulletin, saat ini net approval ratings Trump mencapai -13,4%, anjlok dari +11,7% pada 21 Januari 2025. Net approval ratings untuk isu-isu andalan Trump lebih parah lagi: -32,3% untuk inflasi, -22,4% untuk kebijakan perdagangan, -18,6% untuk ekonomi, dan -13,7% untuk imigrasi.

Dengan “rapor” merah Trump, Partai Republik diprediksi hanya akan meraih 205 kursi DPR, sedangkan Partai Demokrat akan meraih mayoritas dengan 230 kursi di midterm elections. Di Senat, Partai Republik dan Partai Demokrat diprediksi sama-sama meraih 50 kursi.

Situasi ini akan menjadi mimpi buruk bagi Trump karena jika menjadi penguasa baru di DPR, Partai Demokrat hampir dipastikan akan memberondong Trump dan anggota-anggota kabinetnya dengan panggilan testimoni dalam isu imigrasi, tarif, Epstein, dan banyak lagi, dengan ancaman penjara jika menolak hadir. Lebih buruk lagi, Trump terancam dimakzulkan di DPR untuk ketiga kalinya.

Berkaca pada Perang Teluk 1991 dan serangan 11 September 2001, di mana Rally-around-the-Flag Effect sukses mendongkrak dukungan publik terhadap Presiden George H.W. Bush dan George W. Bush dari kisaran 50% ke 90%, Trump berharap bisa meraih efek serupa dari perang dengan Iran dan warga AS untuk sementara akan mengabaikan isu-isu domestik.

Bagaimana dengan potensi protes dan demonstrasi anti-perang yang meluas di seluruh AS? Trump akan melihat ini sebagai anugerah. Protes yang diwarnai dengan kerusuhan akan memberi alasan bagi Trump untuk menerapkan undang-undang Insurrection Act. Undang-undang darurat ini memberi wewenang kepada presiden AS untuk menggelar tentara federal di berbagai negara bagian guna menegakkan hukum federal dan mengendalikan kerusuhan.

Trump tidak bisa menggunakan undang-undang ini untuk membatalkan atau menunda midterm elections, tetapi penerapannya berpotensi mempengaruhi hasil pemilu seperti dengan menurunkan tingkat partisipasi karena beberapa kalangan pemilih Partai Demokrat merasa terintimidasi oleh kehadiran tentara di sekitar TPS-TPS dan menghambat logistik pemilu termasuk pengiriman surat dan mail-in-ballots yang berpotensi meningkatkan jumlah suara tidak sah.

Ketiga, sejumlah pengamat juga menyoroti potensi konflik kepentingan mengingat jaringan bisnis keluarga Trump yang luas di Timur Tengah, termasuk proyek real estat dan dana investasi yang dikelola menantu Trump, Jared Kushner. Dalam konteks negara-negara Teluk yang tengah berupaya menciptakan stabilitas regional demi transformasi ekonomi, eskalasi konflik dengan Iran dapat memiliki implikasi terhadap kepentingan bisnis regional dan global.