Kenapa Kita Tak Perlu Panik Jika Harga BBM Harus Naik

Liputan6.com, Jakarta - ​Rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) seringkali merupakan kebijakan pemicu gelombang keresahan. Tetapi, jika benar harga harus naik, hal pertama wajib dijaga publik adalah ketenangan.

Kita tidak boleh terjebak dalam reaksi emosional yang dapat memperkeruh suasana ekonomi nasional. Sebagai negara pengimpor minyak (net-importer), Indonesia tidak dapat menghindar dari fluktuasi harga dunia.

Ketika harga pasar melampaui asumsi anggaran negara, secara matematis subsidi membengkak pada titik mustahil untuk dipertahankan.

​Setiap liter BBM mengandung selisih harga signifikan, harus ditambal oleh negara melalui APBN. Tanpa penyesuaian, beban subsidi tidak rasional ini akan menguras cadangan devisa dan melumpuhkan kapasitas fiskal untuk pembiayaan sektor krusial lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Mempertahankan harga statis di tengah badai global akan keberlangsungan napas pembangunan nasional.

​Jangan "Panic Buying"

​Salah satu risiko terbesar saat isu kenaikan BBM berhembus, terjadinya panic buying. Publik perlu memahami, kepanikan massal tidak menjadi solusi, sebaliknya justru memperburuk keadaan.

Ketika masyarakat berbondong-bondong menyerbu SPBU secara serentak, distribusi akan terganggu, antrian memanjang tak terkendali, dan psikologi pasar memburuk. "Panic buying" tidak akan membuat harga turun atau membatalkan kebijakan, malah menciptakan ketimpangan distribusi dan keresahan sosial tidak perlu.

​Menimbun BBM atau membeli dalam jumlah berlebih hanya akan memicu kelangkaan semu dan merugikan semua pihak.

Yang dibutuhkan dalam situasi ini adalah respons rasional, bukan emosional. Ingat, ketenangan publik merupakan bagian dari kekuatan ekonomi bangsa. Dengan tetap tenang dan tidak terjebak dalam arus kepanikan, kita membantu menjaga stabilitas keamanan dan memastikan bahwa pasokan energi tetap tersedia bagi mereka yang membutuhkan, tanpa harus memicu gejolak di lapangan.

​Penting bagi publik untuk membedakan secara jernih antara BBM non-subsidi dan bersubsidi. BBM non-subsidi seperti Pertamax atau Dexlite adalah Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) yang harganya dinamis mengikuti mekanisme pasar internasional, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, serta merujuk pada indeks Mean of Platts Singapore (MOPS).

Penyesuaian harga produk non-subsidi pada awal bulan hal lumrah dan merupakan bagian dari mekanisme pasar berjalan secara rutin. Sebaliknya, BBM subsidi merupakan instrumen perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Di sinilah pemerintah harus menghitung dengan sangat hati-hati sampai sejauh mana APBN mampu menahan beban.

Mempertahankan subsidi berlebihan di tengah krisis bisa jadi kebijakan berisiko tinggi. Defisit anggaran dapat melebar melampaui ambang batas aman 3% dari PDB, bisa berujung pada peningkatan utang luar negeri.

Ketidakberanian melakukan koreksi harga hari ini berisiko menciptakan lubang krisis moneter jauh lebih dalam di masa depan.

​Keadilan Energi Penyelamatan APBN

​Keadilan energi menuntut kelompok masyarakat bersedia berhenti mengkonsumsi produk subsidi.

Penggunaan BBM bersubsidi oleh pemilik kendaraan pribadi mewah sebagai bentuk ketimpangan distribusi kekayaan negara paling nyata.

Subsidi energi bukan hak istimewa kelas menengah atas, melainkan jaring pengaman sosial bagi warga prasejahtera dan pelaku UMKM. Penyesuaian harga harus dilihat sebagai langkah pengamanan terhadap "jantung" fiskal agar tetap sehat dan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal.

​Negara tidak boleh terus-menerus menanggung beban pengeluaran bersifat konsumtif atau "habis terbakar" di jalan raya. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk subsidi tidak tepat sasaran, kehilangan kesempatan membangun infrastruktur strategis atau fasilitas kesehatan masyarakat.

Pengalihan anggaran ke sektor produktif jauh lebih bermakna bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang daripada sekadar mempertahankan harga murah tapi semu.

​Tentu saja, kenaikan harga BBM membawa konsekuensi berat bagi biaya logistik dan inflasi pangan. Tetapi ini "obat pahit" yang harus ditelan demi kesehatan ekonomi nasional.

Sebagai kompensasi, pemerintah wajib memastikan kebijakan dibarengi dengan mitigasi presisi melalui jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi kelompok paling terdampak.

Langkah ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.​Di sisi lain, momentum ini harus menjadi pengingat bagi kita untuk melakukan transformasi gaya hidup.

Gerakan Hemat Energi Mandiri (GHEM) harus menjadi protokol wajib, mulai dari peningkatan penggunaan transportasi massal hingga efisiensi penggunaan energi rumah tangga.

Krisis global mengajarkan bahwa energi fosil selalu rentan oleh konflik geopolitik. Oleh karena itu, percepatan transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) dan penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle) merupakan solusi strategis melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil.

​Keputusan menyesuaikan harga BBM, langkah rasional dan konstitusional demi menjaga stabilitas nasional. Negara hadir bukan untuk membebani, melainkan memastikan struktur ekonomi tetap kokoh di tengah prahara global.

Perlu kedewasaan bersama dalam menyikapi isu ini, jangan sampai masyarakat dibiarkan menebak-nebak; komunikasi publik jujur dari pemerintah sama pentingnya dengan desain kebijakan itu sendiri.

​Pada akhirnya, ketahanan energi bukan sekadar soal jumlah pasokan, melainkan tentang kedewasaan pola konsumsi. Mari kita sikapi isu BBM dengan kepala dingin. Ketenangan publik adalah kunci untuk menghadapi tekanan global.

Matikan yang tidak perlu, gunakan yang utama, dan pertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui disiplin serta penghematan yang konsisten demi masa depan generasi mendatang yang lebih sejahtera.