Hari Pendidikan Nasional dan Janji yang Belum Tuntas

Liputan6.com, Jakarta - Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional. Spanduk dipasang, upacara diadakan, pidato disampaikan. Nama Ki Hadjar Dewantara kembali diingat sebagai tokoh yang memperkenalkan pendidikan nasional, di mana setiap anak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan.

Meski ada banyak kebahagiaan dalam perayaan itu, pertanyaan yang terus muncul adalah: Seberapa jauh janji pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia telah terpenuhi?

Hari Pendidikan Nasional seharusnya bukan hanya acara tahunan yang bersifat upacara semata. Momen ini seharusnya menjadi waktu untuk mengevaluasi secara nasional, apakah sekolah benar-benar menjadi tempat yang adil, apakah guru dihormati, dan apakah anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Karena, pendidikan bukan hanya tentang gedung sekolah, kurikulum, atau angka lulus, melainkan tentang masa depan manusia dan arah kemajuan bangsa. Meski ada banyak hal yang patut diapresiasi, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan diselesaikan.

Perbedaan kualitas, akses yang tidak merata, kesejahteraan guru, tantangan dalam digitalisasi, hingga kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan zaman menjadi janji lama yang terus diwariskan setiap tahunnya.

Akses yang Meningkat, Keadilan yang Belum Merata

Tidak bisa dipungkiri, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan. Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar kini berada di atas 100 persen, sementara Angka Partisipasi Sekolah usia 7–12 tahun mendekati 99 persen.

Pembangunan ruang kelas terus berlangsung, dengan ratusan ribu unit direhabilitasi dalam beberapa tahun terakhir, dan semakin banyak anak dari keluarga kecil yang bisa masuk perguruan tinggi. Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi juga telah menembus kisaran 31 persen. Program bantuan pendidikan, beasiswa, dan dukungan sosial telah membuka akses bagi jutaan pelajar untuk belajar dan melakukan penelitian.

Namun, akses belum otomatis berarti keadilan. Anak-anak yang sekolah di kota besar dengan fasilitas yang memadai memiliki kesempatan lebih baik dibandingkan anak-anak di daerah terpencil yang harus berjalan jauh untuk ke sekolah, belajar di ruangan yang sempit, atau menghadapi ketidakcukupan jumlah guru.

Di daerah terpencil, pendidikan masih menghadapi berbagai kendala seperti infrastruktur pendidikan yang rusak, akses internet yang kurang memadai, tidak adanya laboratorium, ketersediaan buku yang terbatas, serta kekurangan tenaga pengajar.

Sementara di kota-kota besar, sekolah-sekolah saling bersaing untuk menawarkan teknologi terbaru, kelas internasional, dan program-program yang Istimewa dan bermutu. Ketimpangan inilah yang menciptakan jurang kualitas antardaerah.

Meski konstitusi menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan, hak tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan kode pos, kondisi ekonomi, atau tempat geografis.

Jika anak di desa harus berusaha lebih keras hanya untuk mendapatkan layanan dasar yang sama seperti anak di kota, berarti janji tentang kesetaraan dan pemerataan belum benar-benar terwujud.

Guru yang Dipuji, Tapi Sering Diabaikan

Pada setiap perayaan Hari Pendidikan Nasional, guru selalu ditempatkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, ujung tombak pembangunan manusia, dan penentu masa depan bangsa. Semua itu benar. Namun penghormatan tidak cukup berhenti pada kata-kata.

Dengan jumlah guru di Indonesia yang mencapai lebih dari 3,3 juta orang pada berbagai jenjang pendidikan, peran mereka sesungguhnya menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia nasional. Tanpa kualitas dan kesejahteraan guru, mustahil cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan.

Masih banyak guru menghadapi persoalan kesejahteraan, beban administrasi berlebihan, ketidakpastian status kerja, hingga terbatasnya akses pengembangan kompetensi. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah guru non-ASN atau honorer masih mencapai ratusan ribu orang yang tersebar di berbagai daerah.

Sebagian dari mereka pernah menerima penghasilan jauh di bawah upah minimum daerah, bahkan ada yang hanya memperoleh honor antara Rp 300.000 hingga Rp 1 juta per bulan, terutama di sekolah swasta kecil dan daerah terpencil. Fenomena ini menjadi ironi: mereka diminta mencerdaskan bangsa, tetapi hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, perubahan zaman menuntut guru menjalankan peran yang jauh lebih kompleks. Mereka bukan lagi sekadar penyampai materi, tetapi fasilitator belajar, pembimbing karakter, pendamping psikologis siswa, sekaligus pengguna teknologi digital.

Rasio guru dan murid di Indonesia memang secara nasional relatif membaik, sekitar 1 guru melayani 16–20 siswa di banyak jenjang, tetapi distribusinya timpang. Di kota besar, jumlah guru bisa berlebih, sedangkan di daerah tertinggal satu guru kerap menangani beberapa kelas sekaligus. Tuntutan meningkat, tetapi dukungan belum selalu seimbang.

Kemampuan digital guru juga masih menjadi tantangan. Survei di berbagai lembaga pendidikan pascapandemi menunjukkan masih banyak guru yang menggunakan teknologi hanya sebatas presentasi dasar dan komunikasi daring, belum sampai pada pembelajaran interaktif berbasis data atau pemanfaatan kecerdasan buatan.

Padahal lebih dari 60 juta peserta didik Indonesia membutuhkan model pembelajaran yang relevan dengan era digital. Jika kompetensi guru tidak terus diperbarui, kesenjangan kualitas pembelajaran akan semakin lebar.

Negara perlu melihat guru sebagai investasi strategis, bukan beban anggaran. Saat ini anggaran pendidikan nasional memang dialokasikan minimal 20 persen dari APBN, tetapi efektivitas penggunaannya belum benar-benar diarahkan pada peningkatan mutu guru.

Rekrutmen yang baik, pelatihan berkelanjutan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan layak adalah syarat mutlak jika Indonesia ingin melahirkan generasi unggul. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa kualitas guru merupakan faktor sekolah paling berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Bangsa yang serius pada pendidikan selalu memulai reformasi dari kualitas gurunya.

Kurikulum yang Berganti, Esensi yang Tertinggal

Salah satu keluhan yang sering terdengar di dunia pendidikan adalah frekuensi perubahan kebijakan dan kurikulum yang terlalu sering. Setiap kali terjadi perubahan pemimpin, sekolah wajib menyesuaikan diri dengan arah atau kebijakan baru yang diterapkan.

Beberapa perubahan memang berasal dari keinginan yang baik untuk memperbaiki sistem, tetapi perubahan yang terlalu cepat juga membuat orang merasa lelah dalam menerapkannya.

Guru terus-menerus harus beradaptasi dengan aturan baru, kata-kata baru, dan cara pengevaluasian yang berbeda. Sekolah terlalu fokus pada kepatuhan teknis, sementara pendekatan utama dalam penelitian kualitas pembelajaran justru diabaikan.

Padahal inti dari pendidikan tetap sama: membentuk manusia yang pintar, memiliki karakter, bisa berpikir sendiri, bekerja dalam tim, serta bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Jika perubahan kebijakan hanya mengganti tampilan tanpa memperbaiki kualitas proses belajar, maka hasilnya tidak akan terasa berbeda.

Kurikulum yang baik seharusnya memberi kesempatan bagi guru untuk berkreativitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa depan, dan mudah diterapkan dalam pembelajaran. Pendidikan tidak membutuhkan kekacauan dalam konsep, melainkan kekonsistenan dalam arah.

Teknologi Membuka Peluang, Sekaligus Jurang Baru

Pandemi beberapa tahun lalu mengajarkan bahwa teknologi dapat menjadi penyelamat pendidikan. Ketika sekolah tutup, proses belajar tetap berlangsung melalui platform digital. Sejak saat itu, transformasi teknologi dalam pendidikan melaju lebih cepat.

Kini banyak sekolah menggunakan perangkat digital, kelas virtual, sumber belajar daring, dan kecerdasan buatan sebagai alat bantu belajar. Ini perkembangan positif. Anak-anak Indonesia perlu akrab dengan teknologi agar tidak tertinggal dalam kompetisi global.

Namun, teknologi juga melahirkan kesenjangan baru. Tidak semua keluarga memiliki gawai memadai, kuota internet, atau lingkungan belajar yang mendukung. Tidak semua guru siap menggunakan perangkat digital secara efektif. Akibatnya, transformasi digital kadang justru menguntungkan mereka yang sudah kuat sejak awal.

Selain itu, besarnya arus informasi di era digital membawa tantangan literasi. Anak-anak mudah mengakses pengetahuan, tetapi juga rentan terpapar hoaks, distraksi, dan budaya instan. Karena itu, pendidikan masa depan bukan sekadar mengajarkan cara memakai teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, etika digital, dan kebijaksanaan menggunakan informasi.

Pendidikan dan Dunia Kerja yang Belum Bertemu

Masalah lain yang sering muncul adalah jarak antara dunia pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja. Banyak lulusan memiliki ijazah, tetapi kesulitan menemukan pekerjaan sesuai kompetensi. Di sisi lain, industri mengeluhkan kurangnya keterampilan praktis, kemampuan komunikasi, dan daya adaptasi lulusan baru.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya sinkron dengan perubahan ekonomi. Dunia kerja bergerak cepat: otomatisasi, ekonomi digital, kewirausahaan baru, dan kebutuhan kompetensi lintas disiplin terus tumbuh. Sementara sebagian lembaga pendidikan masih bergerak dengan pola lama.

Sekolah dan kampus perlu lebih terbuka menjalin kemitraan dengan industri, dunia usaha, komunitas kreatif, dan sektor sosial. Magang, proyek riil, pembelajaran berbasis masalah, dan penguatan soft skills harus menjadi bagian penting proses pendidikan.

Tujuan pendidikan memang bukan sekadar mencetak pekerja. Namun, pendidikan juga tidak boleh memisahkan diri dari realitas ekonomi masyarakat. Anak muda membutuhkan ilmu yang memerdekakan sekaligus memberdayakan.

Pendidikan Karakter yang Sering Tertinggal

Di tengah perlombaan angka nilai dan prestasi akademik, pendidikan karakter kerap menjadi korban. Padahal bangsa ini tidak hanya membutuhkan generasi pintar, tetapi juga jujur, disiplin, peduli, toleran, dan bertanggung jawab.

Kasus perundungan di sekolah, kekerasan antar pelajar, intoleransi, hingga budaya mencontek menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual tanpa karakter dapat melahirkan persoalan baru. Sekolah harus kembali menjadi ruang aman dan tempat pembentukan watak.

Nilai karakter tidak cukup diajarkan lewat slogan di dinding kelas. Ia harus hidup dalam keteladanan guru, budaya sekolah yang sehat, kepemimpinan kepala sekolah, dan keterlibatan keluarga. Anak belajar bukan hanya dari buku, tetapi dari contoh sehari-hari.

Di sinilah relevansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tetap kuat: pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Tugas pendidik bukan memaksa, melainkan menuntun potensi terbaik agar berkembang.

Saatnya Menagih Janji Secara Serius

Hari Pendidikan Nasional perlu menjadi momentum memperkuat komitmen negara dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat dalam memajukan pendidikan nasional. Peringatan ini penting sebagai ruang refleksi bersama untuk menilai capaian yang telah diraih sekaligus menyempurnakan berbagai program yang masih memerlukan penguatan.

Evaluasi bukan berarti pesimistis, melainkan bentuk optimisme bahwa pendidikan adalah jalan utama menuju kemajuan bangsa. Negara yang besar adalah negara yang terus bergerak maju, berani melakukan perbaikan, dan tidak cepat berpuas diri atas capaian yang ada. Dalam konteks ini, kritik yang konstruktif menjadi bagian penting dari proses pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Sebab saat ini pemerintah terus menunjukkan komitmen melalui alokasi anggaran pendidikan yang besar, dan ke depan perlu dipastikan semakin efektif menyentuh peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, serta pemerataan sarana pendidikan.

Pemerintah daerah juga diharapkan menjadikan sekolah sebagai prioritas pembangunan daerah. Dunia usaha dapat mengambil peran dalam penguatan keterampilan generasi muda, orang tua menjadi mitra utama sekolah, dan masyarakat bersama-sama menumbuhkan budaya belajar. Dengan sinergi tersebut, pendidikan Indonesia akan semakin maju dan berdaya saing.

Pendidikan Sebagai Jalan Peradaban

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan sekadar ranking internasional atau jumlah gedung baru. Ukurannya adalah apakah anak-anak Indonesia tumbuh percaya diri, sehat, cerdas, berakhlak, dan punya kesempatan adil meraih masa depan.

Jika pendidikan berhasil, kemiskinan dapat diputus, ketimpangan dipersempit, inovasi tumbuh, dan demokrasi menguat. Jika pendidikan gagal, berbagai masalah sosial akan terus diwariskan lintas generasi.

Karena itu, Hari Pendidikan Nasional tidak cukup diperingati dengan seremoni tahunan. Ia harus dihidupkan dalam kebijakan yang konsisten, keberpihakan yang nyata, dan kerja bersama yang berkelanjutan.

Janji pendidikan Indonesia belum sepenuhnya tuntas. Tetapi janji itu masih bisa ditepati, selama bangsa ini mau menempatkan sekolah, guru, dan anak-anak sebagai pusat masa depan. Sebab di ruang kelas hari ini, sesungguhnya nasib Indonesia sedang ditulis.

Oleh: Zainal Habib, Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Ketua PP Ikatan Sarjana NU (PP ISNU)