Mengapa G20 Harus Tetap Menjadi Pusat Tata Kelola Ekonomi Global?

Liputan6.com, Jakarta - Dunia tidak lagi sama sejak krisis keuangan 2008 memperlihatkan rapuhnya tatanan ekonomi global yang dibangun setelah Perang Dunia II. Kini, berbagai tantangan hadir secara bersamaan dan saling memperburuk satu sama lain — mulai dari perubahan iklim yang mengancam stabilitas keuangan, krisis utang yang membelit banyak negara, fragmentasi digital, hingga ketegangan geopolitik yang tak kunjung mereda. Situasi seperti ini menuntut tata kelola global yang jauh lebih adaptif dan inklusif. Di sinilah Kelompok Dua Puluh (G20) menemukan relevansinya: sebagai forum utama untuk menghadapi apa yang kini disebut polycrisis — ketika berbagai krisis besar terjadi dalam waktu bersamaan dan saling memicu dampak yang lebih luas.

G20 memang kerap dikritik karena tidak memiliki sekretariat tetap maupun kewenangan hukum yang mengikat. Namun, rangkaian presidensi Indonesia (2022), India (2023), Brasil (2024), dan Afrika Selatan (2025) menunjukkan bahwa forum ini mampu berkembang mengikuti perubahan zaman. Dengan menempatkan kepentingan negara-negara Global Selatan di pusat agenda, keempat presidensi tersebut membuktikan bahwa G20 bukan sekadar forum penanganan krisis, melainkan pendorong lahirnya tatanan dunia yang lebih adil, tangguh, dan multipolar.

G20 sebagai Jembatan Utara–Selatan

Selama bertahun-tahun — mulai dari krisis keuangan 2008 hingga pandemi COVID-19 — G20 sering dipandang sebagai forum yang lebih banyak dipengaruhi negara-negara maju, sementara negara berkembang cenderung mengikuti arah pembahasan. Presidensi beberapa tahun terakhir perlahan mengubah dinamika itu, menjadikan G20 sebagai ruang yang lebih mampu menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang secara setara.

Indonesia (2022): Recover Together, Recover Stronger

Indonesia mengambil alih presidensi G20 di tengah situasi global yang tidak mudah — pandemi belum sepenuhnya usai, sementara perang Ukraina mengguncang geopolitik dunia. Namun, di tengah kondisi tersebut, Indonesia berhasil mendorong kerja sama konkret melalui Pandemic Fund dan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP). Lebih dari itu, Indonesia menunjukkan bahwa G20 tetap dapat berfungsi secara efektif meski dunia sedang menghadapi fragmentasi geopolitik yang semakin tajam.

India (2023): One Earth, One Family, One Future

Presidensi India meninggalkan capaian penting: masuknya Uni Afrika (AU) sebagai anggota tetap G20. Ini bukan sekadar penambahan anggota, melainkan langkah untuk memperbaiki ketimpangan lama dalam tata kelola global sekaligus memastikan suara Afrika mendapat tempat di forum ekonomi paling berpengaruh di dunia. India juga memperkenalkan konsep Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai model yang dapat diterapkan negara-negara berkembang untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat layanan publik digital.

Brasil (2024): Building a Just World and a Sustainable Planet

Brasil membawa diskusi G20 ke isu yang lebih mendasar: kelaparan, kemiskinan, dan ketimpangan. Melalui Global Alliance against Hunger and Poverty, Brasil menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika ketimpangan struktural terus dibiarkan.

Afrika Selatan (2025): Solidarity, Equality, and Sustainable Development

Menutup siklus kepemimpinan Global Selatan, Afrika Selatan memusatkan perhatian pada reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB), keberlanjutan utang, dan pembiayaan pembangunan. Fokus ini sekaligus memastikan isu ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran tetap menjadi bagian penting dalam agenda ekonomi global ketika presidensi G20 beralih ke Amerika Serikat pada 2026.