Siapa yang Layak Menjadi Komisioner KPI?

Regulator bekerja di ruang rapat.

Di situlah kualitas kepemimpinan sesungguhnya diuji.

Bagi calon yang berasal dari kalangan praktisi penyiaran, akademisi, maupun profesi lainnya, ukuran penilaiannya tentu berbeda. Pengalaman di bidang penyiaran merupakan modal penting. Namun menjadi regulator menuntut kemampuan yang lebih besar, yakni menjaga independensi, menghindari konflik kepentingan, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun sektoral.

Ada satu hal yang menurut penulis sering terlupakan. Regulator harus tegas. Tetapi regulator juga harus memiliki empati.

Empati bukan berarti melonggarkan aturan. Empati adalah kemampuan memahami persoalan secara utuh sebelum mengambil keputusan. Ketegasan tanpa empati hanya akan melahirkan jarak. Sebaliknya, empati tanpa ketegasan akan menciptakan ketidakpastian hukum. Regulator yang baik harus mampu menjaga keseimbangan di antara keduanya.

Komisioner KPI yang baru juga akan menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan.

Implementasi Analog Switch Off (ASO) masih menyisakan tantangan. Digitalisasi penyiaran merupakan langkah yang tepat, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari berhentinya siaran analog. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar menikmati layanan siaran digital yang merata dan berkualitas. Di sejumlah wilayah, persoalan jangkauan siaran masih menjadi kenyataan yang perlu diselesaikan.

Persoalan lain adalah ketidakadilan regulasi.

Lembaga penyiaran menjalankan usahanya di bawah aturan yang ketat. Mereka tunduk pada pengawasan isi siaran, proses perizinan, hingga berbagai kewajiban lainnya. Sementara itu, platform digital berkembang dengan pendekatan regulasi yang berbeda.

Penulis tidak sedang mempertentangkan media sosial dengan penyiaran. Keduanya memiliki karakter yang berbeda. Namun negara perlu menghadirkan tata kelola yang lebih berkeadilan. Jangan sampai lembaga penyiaran terus memikul beban regulasi, sementara kompetitor mereka bergerak dengan ruang yang jauh lebih longgar.

Pada saat yang sama, kondisi industri penyiaran juga memerlukan perhatian serius. Pergeseran belanja iklan ke platform digital berdampak langsung terhadap keberlangsungan banyak radio dan televisi. Masih tingginya biaya multiplexing (mux), tantangan dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran (IPP), hingga terbatasnya dukungan terhadap media lokal menjadi persoalan yang memerlukan sinergi antara KPI, DPR RI, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

KPI memang tidak dapat menyelesaikan semuanya sendiri. Namun KPI harus mampu menjadi penghubung yang mempertemukan kepentingan industri, pemerintah, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama.

Perhatian yang sama juga perlu diberikan kepada KPI Daerah (KPID). Di berbagai provinsi, KPID masih menghadapi keterbatasan anggaran, sarana pemantauan, dan sumber daya manusia. Penulis juga masih mendengar keluhan dari sejumlah lembaga penyiaran mengenai masih adanya komisioner yang belum cukup memahami dinamika regulasi sehingga ruang dialog belum berjalan optimal.

Harapan lembaga penyiaran sebenarnya sederhana.

Mereka tidak meminta aturan dilonggarkan tapi seyogyanya regulator memahami persoalan di lapangan, mau berdialog, dan mampu memberikan kepastian dalam penerapan regulasi.

Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di KPI maupun KPID harus menjadi agenda yang berkelanjutan. Regulator tidak boleh berhenti belajar, sebab dunia penyiaran berubah setiap hari.

Komisioner yang terpilih juga diharapkan mampu melanjutkan berbagai agenda strategis yang telah dirintis, termasuk kerja Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Struktur Penyiaran (PKSP) dalam menyusun penyempurnaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pekerjaan tersebut perlu diteruskan hingga selaras dengan pembaruan Undang-Undang Penyiaran agar regulasi mampu menjawab perkembangan konvergensi media tanpa meninggalkan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Bagi penulis, KPI ke depan tidak cukup hanya dikenal sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran atau menjatuhkan sanksi.

KPI harus menjadi pengorkestra ekosistem penyiaran Indonesia. Lembaga yang mampu mempertemukan kepentingan publik, industri penyiaran, pemerintah, DPR RI, KPID di daerah, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan, yaitu menghadirkan penyiaran yang sehat, adaptif, dan berkeadilan.

Pada akhirnya, jawaban atas pertanyaan siapa yang layak menjadi komisioner KPI memang berada di tangan Komisi I DPR RI. Kewenangan itu merupakan amanat konstitusional yang patut dihormati.

Namun harapan publik kiranya sederhana.

Pilihlah mereka yang memiliki integritas, rekam jejak dan kapasitas jelas. Memiliki keberanian mengambil keputusan. Tak kalah pentingnya kemauan bekerja yang tinggi.

Bukan sekadar mereka yang pandai berbicara. Bukan pula mereka yang hanya piawai membangun citra. Melainkan mereka yang mampu menjaga amanat Undang-Undang Penyiaran ketika sorotan kamera telah padam.

Sebab pada akhirnya, kualitas penyiaran Indonesia tidak akan pernah lebih baik daripada kualitas regulator yang menjaganya.

Oleh: Immanuel Yosua adalah Komisioner KPI Daerah Jawa Timur periode 2016–2025. Saat ini aktif di Mitra Publik Media & Broadcasting Watch