Hijrah Ekologi: Saat Bumi 'Gelisah', Tidak Sekadar Butuh Simulasi

Liputan6.com, Jakarta - Bumi sedang gelisah. Gelombang panas, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem bukan lagi peristiwa yang datang sesekali, melainkan kenyataan yang semakin sering hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas secara global sejak pencatatan modern dimulai pada 1880, dengan anomali suhu mencapai +1,48°C.

Di Jakarta, pada Juli 2025 suhu udara tercatat berada di atas 34°C selama 28 hari berturut-turut. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kerugian akibat bencana hidrometeorologi sepanjang 2024 mencapai Rp89,3 triliun atau meningkat 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Namun, di tengah situasi tersebut, respons masyarakat sering kali lebih sibuk membangun citra kepedulian dibandingkan mengubah akar persoalan.

Kita membeli tumbler, mengunggah kampanye lingkungan di media sosial, dan berbicara tentang gaya hidup hijau, tetapi tetap mempertahankan pola konsumsi yang boros energi dan menghasilkan limbah dalam jumlah besar.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat produksi sampah plastik nasional masih mencapai sekitar 18,2 juta ton per tahun, sementara Greenpeace Indonesia menemukan 63 persen produk berlabel "eco-friendly" di marketplace tidak memiliki sertifikasi Life Cycle Assessment yang memadai. Pada saat yang sama, Kementerian ESDM melaporkan emisi sektor aviasi meningkat 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya meskipun berbagai skema kompensasi karbon semakin populer.

Krisis ekologis akhirnya berubah menjadi panggung simbolik yang menghadirkan rasa nyaman psikologis tanpa menghasilkan perubahan substantif. Jean Baudrillard menyebut kondisi semacam ini sebagai simulacra, ketika simbol kepedulian menggantikan tindakan nyata.

Di sinilah gagasan hijrah ekologi menjadi relevan. Hijrah tidak hanya berarti berpindah tempat, melainkan berpindah cara pandang. Dalam konteks lingkungan, hijrah berarti keluar dari dunia simbol dan memasuki dunia tanggung jawab nyata.

Ketika bumi sedang 'gelisah', yang dibutuhkan bukan sekadar simulasi kepedulian, melainkan transformasi cara berpikir, cara berkuasa, dan cara manusia memaknai relasinya dengan alam.

Terjebak dalam Simulasi Hijau

Filsuf Prancis Jean Baudrillard dalam bukunya Simulacra and Simulation (1994) mengingatkan bahwa manusia modern hidup dalam dunia yang dipenuhi tanda dan simbol, sementara makna yang sesungguhnya semakin menghilang.

Ia menulis, “We live in a world where there is more and more information, and less and less meaning.”

Peringatan tersebut terasa sangat relevan dalam menghadapi krisis iklim saat ini. Kita menyaksikan maraknya kampanye lingkungan, sertifikasi hijau, hingga promosi produk ramah lingkungan. Akan tetapi, berbagai indikator menunjukkan bahwa kerusakan ekologis justru terus meningkat. Produksi sampah plastik nasional masih berada pada tingkat yang sangat tinggi meskipun kampanye pengurangan plastik telah dilakukan secara masif. Di saat yang sama, praktik greenwashing semakin meluas.

Banyak produk menggunakan label ramah lingkungan tanpa memiliki dasar ilmiah yang memadai. Sektor transportasi dan penerbangan juga terus mengalami peningkatan emisi meskipun berbagai skema kompensasi karbon dipromosikan secara luas.

Dalam bahasa Baudrillard, kondisi ini disebut simulacra—representasi yang menggantikan realitas. Kita tidak benar-benar mengurangi pencemaran, melainkan hanya menciptakan simbol yang membuat kita merasa telah berbuat sesuatu.

Botol minum stainless, tas kain, atau unggahan media sosial tentang lingkungan sering kali menjadi pengganti perubahan kebijakan dan transformasi perilaku yang lebih mendasar.

Masalahnya bukan pada tumbler atau kampanye lingkungan itu sendiri. Masalah muncul ketika simbol tersebut dianggap cukup untuk menyelesaikan krisis. Pada titik itu, kepedulian ekologis berubah menjadi konsumsi simbolik yang menghasilkan ketenangan moral tanpa perubahan nyata.

Hijrah dari Simbol ke Substansi

Jika Baudrillard menunjukkan jebakan simulasi, maka pemikir lingkungan Aldo Leopold menawarkan jalan keluar melalui konsep Land Ethic. Menurut Leopold, manusia tidak boleh memandang dirinya sebagai penguasa alam, melainkan sebagai anggota komunitas ekologis yang lebih besar.

Ia menulis, “A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community.”

Pandangan ini menggeser fokus dari sekadar tindakan simbolik menuju pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan, perilaku, dan sistem ekonomi kita benar-benar menjaga integritas kehidupan?

Dalam banyak kasus, jawaban atas pertanyaan tersebut masih negatif. Kita sering menyalahkan individu atas sampah yang mereka hasilkan, tetapi mengabaikan industri yang memproduksi jutaan ton kemasan sekali pakai. Kita menghukum pelanggaran kecil di tingkat masyarakat, tetapi kurang tegas terhadap pencemaran yang dilakukan oleh aktor ekonomi berskala besar.

Akibatnya, beban moral dan tanggung jawab lingkungan lebih banyak dibebankan kepada kelompok yang paling lemah. Padahal, sumber masalah sering kali berada pada tingkat struktural.

Karena itu, hijrah ekologi harus dimulai dari keberanian meninggalkan politik simbol dan beralih kepada kebijakan yang menyentuh akar persoalan. Salah satunya adalah penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR), yaitu kewajiban produsen untuk bertanggung jawab terhadap kemasan dan limbah yang mereka hasilkan hingga tahap akhir.

Pendekatan ini jauh lebih substantif dibandingkan sekadar kegiatan seremonial menanam pohon atau kampanye publik yang tidak diikuti perubahan sistem produksi dan distribusi.

Hijrah ekologis berarti memastikan bahwa tanggung jawab lingkungan tidak berhenti pada konsumen, melainkan melekat pada seluruh rantai produksi.

Deep Ecology dan Kesadaran Baru tentang Alam

Gagasan yang lebih radikal datang dari Arne Naess, pelopor gerakan Deep Ecology. Menurut Naess, krisis lingkungan terjadi karena manusia memandang alam semata-mata sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Ia menyatakan, “The well-being of humans and non-humans has value in itself.”

Kalimat tersebut mengandung pesan penting bahwa sungai, hutan, udara, dan berbagai makhluk hidup lainnya memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada manfaat ekonominya bagi manusia.

Sayangnya, pendekatan yang dominan saat ini masih berada pada tingkat shallow ecology atau ekologi dangkal. Kita melakukan penghijauan untuk memperbaiki citra perusahaan, menanam pohon untuk kebutuhan dokumentasi, atau berbicara tentang keberlanjutan sambil terus memperluas eksploitasi sumber daya alam.

Paradoks semacam ini menunjukkan bahwa persoalan ekologis bukan semata-mata persoalan teknologi, melainkan persoalan kesadaran.

Naess memperkenalkan konsep self-realization, yakni perluasan identitas diri hingga mencakup seluruh komunitas kehidupan. Dalam perspektif ini, kerusakan sungai bukan sekadar kerugian lingkungan, tetapi juga kerugian bagi diri kita sendiri. Kehancuran hutan bukan hanya masalah pohon, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan manusia.

Konsep tersebut memiliki kedekatan dengan nilai-nilai keagamaan yang memandang manusia sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, bukan pusat dari seluruh ciptaan. Semakin manusia memahami keterhubungannya dengan alam, semakin besar pula kesediaannya untuk menjaga keseimbangan ekologis.

Politik Lingkungan dan Ketimpangan Kekuasaan

Krisis iklim tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dengan relasi kekuasaan. Michel Foucault pernah mengatakan bahwa kekuasaan merupakan jaringan strategi yang bekerja dalam masyarakat.

Dalam konteks lingkungan, kekuasaan menentukan siapa yang dianggap bertanggung jawab, siapa yang dihukum, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi alam.

Sering kali masyarakat diarahkan untuk merasa bersalah atas penggunaan kantong plastik atau pembuangan sampah rumah tangga. Sementara itu, sumber pencemaran yang jauh lebih besar berada di luar jangkauan perhatian publik.

Ketimpangan ini menunjukkan apa yang dapat disebut sebagai biopower yang pincang. Individu didisiplinkan melalui berbagai aturan dan kampanye moral, tetapi struktur ekonomi yang menghasilkan polusi dalam skala besar tetap berjalan tanpa perubahan berarti.

Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pencemaran lingkungan berasal dari aktivitas industri dan sistem produksi massal. Oleh karena itu, strategi penanganan krisis iklim tidak dapat hanya berfokus pada perubahan perilaku individu.

Kebijakan lingkungan harus berani menyasar aktor-aktor yang memiliki jejak ekologis terbesar. Instrumen regulasi, pajak karbon, tanggung jawab produsen, dan transisi energi harus ditempatkan sebagai agenda utama.

Hijrah ekologi berarti menggeser fokus dari menyalahkan warga menjadi membenahi struktur. Perubahan perilaku masyarakat tetap penting, tetapi ia harus berjalan bersamaan dengan reformasi kebijakan yang menyentuh sumber masalah secara langsung.

Islam dan Etika Menjaga Keseimbangan Alam

Dalam tradisi Islam, kesadaran ekologis sesungguhnya memiliki fondasi teologis yang kuat. Al-Qur'an memandang manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu pemegang amanah yang bertugas menjaga, bukan merusak.

Dalam QS Al-Baqarah ayat 30, manusia diberi mandat sebagai khalifah fil ardh. Amanah tersebut mengandung tanggung jawab moral untuk memastikan keberlanjutan kehidupan. Kerusakan lingkungan bukan hanya masalah teknis, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan Tuhan.

Prinsip kedua adalah larangan berlebih-lebihan sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-A'raf ayat 31: “Janganlah kamu berlebih-lebihan.” Ayat ini relevan dalam menghadapi budaya konsumsi modern yang mendorong pemborosan energi dan sumber daya.

Konsumsi yang berlebihan sering kali dianggap sebagai simbol kemajuan. Padahal, dalam perspektif Islam, pemborosan merupakan bentuk penyimpangan moral yang berdampak pada kerusakan sosial dan ekologis.

Prinsip ketiga adalah konsep mizan atau keseimbangan sebagaimana disebutkan dalam QS Ar-Rahman ayat 7-9. Alam diciptakan dalam keseimbangan yang harus dijaga. Ketika keseimbangan tersebut terganggu oleh eksploitasi berlebihan, berbagai krisis ekologis muncul sebagai konsekuensi logis.

Karena itu, hijrah ekologi dalam perspektif Islam bukan sekadar gerakan lingkungan, melainkan bagian dari spiritualitas. Menjaga sungai, menghemat energi, mengurangi sampah, dan melindungi hutan merupakan bentuk ibadah sosial yang memiliki dimensi keagamaan sekaligus ekologis.

Pada akhirnya, bumi yang gelisah sedang mengirimkan pesan kepada manusia. Gelombang panas, banjir, dan berbagai bencana bukan hanya fenomena alam, tetapi juga cermin dari cara kita memperlakukan lingkungan selama ini.

Kita tidak kekurangan informasi tentang perubahan iklim. Kita juga tidak kekurangan teknologi. Yang masih kurang adalah keberanian untuk melakukan hijrah: meninggalkan simbol menuju substansi, meninggalkan pencitraan menuju tanggung jawab, dan meninggalkan eksploitasi menuju keberlanjutan.

Jika hijrah ekologis benar-benar dilakukan, maka upaya menyelamatkan bumi tidak lagi berhenti pada slogan, kampanye media sosial, atau aktivitas seremonial. Ia akan menjadi gerakan perubahan yang menyentuh cara manusia berpikir, berproduksi, mengonsumsi, dan memaknai keberadaannya di bumi.

Saat bumi sedang gelisah, itulah hijrah yang sesungguhnya dibutuhkan.

Oleh: Zainal Habib, Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Ketua PP Ikatan Sarjana NU (PP ISNU)