Mewaspadai Infiltrasi Kekuatan Supranasional dan Perang Hibrida dalam Gelombang Demonstrasi Mahasiswa

Liputan6.com, Jakarta - Bukan hal yang baru lagi dalam diskursus teori-teori mengenai ketahanan negara tentang adanya ancaman terselubung dalam suatu rangkaian penyampaian aspirasi jalanan oleh mahasiswa, yang cenderung sporadis dan anarkis.

Dalam sudut pandang teori perang hibrida (hybrid warfare) sebagai bagian dari insentif dari dinamika geopolitik modern, destabilisasi sebuah negara tidak lagi hanya dilakukan melalui ancaman-ancaman militer konvensional semata, melainkan juga melalui kombinasi dari berbagai bentuk serangan.

Seperti misalnya tekanan pada sektor ekonomi dan keuangan, perang informasi dalam berbagai bentuknya serta pemanfaatan aktor non-negara seperti elemen mahasiswa dan civil society untuk menciptakan kekacauan domestik dari dalam, meski dampak ini kadang tidak disadari dan tidak pernah menjadi tujuan langsung dari pada aktornya.

Kritisisme yang diwujudkan dalam gerakan fisik terkadang paradoksikal karena seringkali menjelma menjadi sesuatu hal yang kontraproduktif sekaligus overjustified karena adanya klaim yang berlebihan terhadap isu yang dijadikan landasan gerakan.

Kebebasan untuk berpendapat dan lain sebagainya yang dilindungi oleh konstitusi cenderung dieksploitasi untuk menebalkan gerakan fisik yang diposisikan sebagai last resort atau upaya terakhir, meski sebenarnya mainstreaming dan kanalisasi isu yang menjadi biang dari tumbuhnya keresahan publik telah memiliki berbagai macam alternatif pintu untuk saluran penyampaian aspirasinya.

Pertanyaannya kemudian adalah kenapa fitur demokrasi yang ini selalu dijadikan sebagai semacam bargaining chip untuk sebuah perbaikan dan perubahan kebijakan? Dan dalam berbagai contoh yang ekstrem dapat mendelegitimasi sebuah pemerintahan? Apakah wujud dari relasi antara negara dan publik harus selalu bergesekan pada titik dialektika dalam nuansa chaos yang tidak terkendali? Dalam skenario itu penulis ingin menyampaikan opini dalam sudut pandang yang lebih luas, yaitu mengenai kerentanan gerakan jalanan dari operasi tersembunyi yang menargetkan stabilitas negara dalam setting dinamika geopolitik.

Hybrid Warfare

Pertama, dari sudut pandang hybrid warfare, demonstrasi mahasiswa tidak boleh kita pandang sebagai sesuatu yang terisolasi dan bersih dari penyusup. Melalui kacamata teori ini, demonstrasi chaos-anarkis adalah bagian dari konfigurasi yang lebih besar, di mana ketidakstabilan ekonomi suatu negara dikendalikan melalui pusat finansial global seperti yang ada di Singapura, dan ketidakpuasan sosial disuburkan melalui pendanaan asing untuk menciptakan tekanan politik yang sistemik terhadap berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

Narasi 'Menuju Indonesia Bangkrut' yang diusung oleh sejumlah elemen mahasiswa perlu ditelaah dengan seksama dengan kacamata yang lebih objektif dan berbasis data yang berimbang. Karena di balik kritik keras yang dilontarkan, terdapat realitas kebijakan yang positif dan sebenarnya dirancang untuk melindungi stabilitas nasional dan kelompok masyarakat yang paling rentan di tengah gejolak geopolitik dunia yang saat ini tidak menentu karena terjadinya rekalibrasi rantai pasok dunia, sekaligus menguji resiliensi kita sebagai sebuah bangsa yang tentunya telah teruji tangguh dari masa ke masa.

Di sisi yang lain, narasi 'Antek Asing' dapat kita rujuk sebagai sebuah tudingan yang valid to some extent, karena ada pola sistemik di mana lembaga donor internasional, menyuntikkan dana besar ke lembaga riset dan media tertentu dengan justifikasi watchdog.

Dalam kerangka perang hibrida, gerakan demonstrasi dapat menjadi instrumen atau cover bagi agenda luar yang ingin mendelegitimasi pemerintah melalui isu domestik seperti MBG dan kenaikan BBM Non-subsidi.

Kedua, adanya serangan senyap pada nilai tukar mata uang. Melalui manipulasi finansial seperti melemahnya rupiah hingga menembus Rp 18 ribu per dolar dianalisis sebagai hasil dari 'serangan senyap' (silent attack) dari non-state aktor yang tidak menginginkan pemerintah berada dalam fase yang stabil dan bertumbuh.

Konfigurasinya dapat melibatkan aksi sell-off besar-besaran terhadap aset rupiah yang kemudian dilarikan ke luar negeri, atau bisa juga dalam modus lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepanikan ekonomi sekaligus untuk menguji seperti apa wujud dari resiliensi masyarakat kita dan seperti apa respons kebijakan dari pemerintah kita.

Kepentingan asing dalam arti oligarki supranasional yang memiliki kemampuan untuk menentukan kondisi ekonomi dalam sebuah kawasan sering kali merekayasa paham yang salah untuk menyerang pemerintah. Isu-isu sensitif seperti yang dijual melalui film dokumenter tertentu misalnya dapat saja digunakan untuk memicu sentimen negatif pada kebijakan terukur pemerintah dengan cara cherry-picking data dan fakta yang hanya mendukung narasi dan kepentingannya semata.

Terkadang generasi muda intelektual, sebagai kelompok yang ekspresif dan vokal, menjadi sasaran empuk untuk disusupi narasi-narasi yang terlihat idealis namun memiliki agenda destabilisasi disamarkan.

Sebagai contoh, kritik mengenai kenaikan harga BBM sering kali mengabaikan adanya kebijakan antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi. Faktanya, pemerintah sejauh ini tetap mempertahankan harga BBM subsidi (pertalite dan solar) agar tidak naik sebagai bentuk safety plan yang menjaga daya beli masyarakat yang lebih luas. Kenaikan harga sekitar 30% hanya terjadi pada pertamax, yang merupakan jenis BBM non-subsidi yang sejatinya diperuntukkan untuk segmen masyarakat sejahtera.

Langkah ini adalah upaya fiskal yang rasional di tengah kontraksi rantai pasok global akibat adanya rivalitas hegemon ekonomi global, termasuk sebagai dampak dari perang dan konflik di timur tengah.

Dengan melonjaknya biaya impor minyak dan gas sebesar 85,52%, pemerintah harus bertindak rasional agar APBN tetap terkendali. Penyesuaian harga Pertamax sebagai BBM non Subsidi hingga lebih dari 30% adalah sebuah langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan kebijakan fiskal di saat krisis energi.

Meski langkah ini tidak akan pernah menjadi langkah yang bijak bagi klaster masyarakat menengah ke atas yang terdampak, tetapi dalam sudut pandang pengelolaan ekonomi negara di masa krisis, pendekatan ini diharapkan dapat menjadi economical shock absorber dalam kurun waktu yang telah terkalkulasi.

Di saat bersamaan, konsumsi BBM subsidi seperti pertalite dan solar yang tidak naik harga diharapkan mampu berkontribusi pada ekonomi mikro dimana masyarakat menengah ke atas menjadi salah satu pilarnya. Transaksi di antara dua segmen masyarakat ini diharapkan dapat menjaga iklim ekonomi di arus bawah.

Supranasional

Ketiga, waspada pada skenario operasi oligarki supranasional. Di tengah pusaran informasi mengenai kondisi ekonomi Indonesia, selalu ada narasi alternatif yang untuk tidak mengatakan bahwa Indonesia sedang terseret ke dalam jurang krisis ekonomi atau resesi.

Indonesia tidak sedang krisis, tetapi lebih pada tengah berada di bawah tekanan ekonomi yang tidak biasa dan dapat saja sengaja diciptakan oleh pihak luar yang memiliki kemampuan itu. Asumsi ini berasal dari catatan masa krisis dalam sejarah negara-negara di dunia. Beberapa sumber yang melakukan penelusuran dan analisis terkait anomali ini memaparkan beberapa skenario yang valid sesuai konsep hybrid warfare yang menargetkan destabilisasi negara melalui kerentanan ekonomi.

Misalnya, pandangan umum menilai bahwa merosotnya rupiah semata-mata karena penguatan mata uang Dolar AS (US Dollar) secara global. Namun, narasi alternatif mengungkapkan dinamika yang berbeda.

Pelemahan rupiah dinilai bukan karena faktor dolar AS, melainkan akibat adanya aksi sell off atau penjualan aset secara besar-besaran di pasar domestik.

Menariknya, uang hasil penjualan aset tersebut tidak dikonversi ke dolar AS, melainkan dipindahkan secara masif dari Rupiah ke mata uang dolar Singapura (SGD).

Pergeseran modal ini memicu perdebatan mengenai kondisi pasar keuangan domestik. Jika mayoritas analis menganggap gejolak saat ini sebagai fluktuasi normal yang sejalan dengan pasar global, indikasi di lapangan justru menunjukkan adanya anomali.

Ketika pasar global cenderung stabil, hanya Indonesia yang mengalami aksi tekan berupa sell off. Isyarat kejanggalan ini mulai terendus sejak Mei 2026, di mana nilai Dolar AS sebenarnya bergerak stabil, tetapi Rupiah justru melemah signifikan secara spesifik terhadap dolar Singapura.

Pilihan respons kita sebagai sebuah bangsa yang beragam dalam situasi dunia yang sedang tarik ulur dan penuh dengan skenario rivalitas, baik secara global maupun dalam konteks kawasan seperti ini, memang tidak mudah dan tidak bisa disederhanakan sama sekali.

Tetapi gambaran yang lebih luas seharusnya tidak bisa kita tutupi dengan sketsa yang lebih kecil. Dan tentunya kita tidak ingin menjadi sebuah bangsa yang gagal dalam bernegara hanya karena luput dalam memahami alur dan peta yang mungkin sedang ditentukan atau digambarkan oleh kondisi eksternal.

Oleh: Subhan Yusuf, Pengamat Hubungan Internasional dan Magister Civitas University, Warsawa, Polandia