Sekolah Rakyat Didorong Jadi Ruang Aman untuk Anak Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Titi Eko Rahayu mengatakan bahwa Sekolah Rakyat harus mampu menghadirkan pendidikan inklusif dan aman bagi anak disabilitas.

“Sekolah Rakyat harus mampu menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, ramah anak, dan bebas diskriminasi bagi seluruh peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas,” kata Titi mengutip laman resmi KemenPPPA.

Dia memaparkan, Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 yang dilaksanakan KemenPPPA menunjukkan sebanyak 83,85 persen anak penyandang disabilitas pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Dan sebanyak 64,57 persen-nya pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir (dari sejak survei dilakukan).

Menurut Titi, prevalensi kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas ini harus dipahami oleh orang dewasa di sekitar anak, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan non-guru di Sekolah Rakyat.

"Anak penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan tidak hanya itu, anak penyandang disabilitas juga memiliki keterbatasan akses layanan pendidikan dan pendampingan,” ujar Titi.

Jika melihat prevalensi kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang tinggi, maka hal ini harus juga diwaspadai oleh orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak, termasuk yang ada di Sekolah Rakyat.

“Harus dipahami bahwa anak penyandang disabilitas adalah kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," ujar Titi Eko.

Titi menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari terbukanya akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun, juga harus dilihat dari kemampuan sekolah dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, pendampingan, dan pemenuhan hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas intelektual.

“Hal ini harus benar-benar dipahami oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan non-guru di Sekolah Rakyat. Pemerintah memiliki sistem perlindungan anak yang sudah lama dibangun dan harus bisa menjawab kebutuhan anak-anak secara inklusif dan berperspektif pada kepentingan terbaik anak," ujar Titi.

Dalam keterangan yang sama, Perwakilan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi dari Kementerian Sosial, Ika Nugrahaeni mengungkap jumlah anak penyandang disabilitas di Sekolah Rakyat.

Berdasarkan hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh Kementerian Sosial,  saat ini  ada 6 anak di tingkat SD, 66 siswa di tingkat SMP yang tersebar di 25 Sekolah Rakyat, dan 71 siswa di Sekolah Rakyat tingkat SMA.

Mayoritas merupakan anak dengan disabilitas intelektual yang membutuhkan pendekatan pembelajaran dan pendampingan khusus. Menurut Ika, masih banyak sekali kendala dalam pengasuhan dan penanganan anak penyandang disabilitas.

"Kami masih menghadapi kendala penanganan anak penyandang disabilitas seperti stigma terhadap anak disabilitas, kelelahan emosional pendamping dan wali asuh, minimnya pemahaman keluarga terkait kebutuhan khusus anak, hingga keterbatasan layanan pendampingan,” katanya.

 “Selain itu, sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendamping khusus, belum adanya pelatihan pendidikan inklusif bagi guru, dan sistem asesmen yang belum adaptif," ujar Ika.

Ika juga mengakui bahwa anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan.

"Anak penyandang disabilitas lebih rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perundungan, dan kekerasan seksual. Masih ada kasus diskriminasi dan perundungan yang dialami anak-anak tersebut. Satu hal lagi, hambatan komunikasi yang dialami sebagian anak juga menjadi salah satu problem dalam mekanisme pelaporan kasus kekerasan,” tambah Ika.

Sementara itu, Kepala SMP Sekolah Rakyat 10 Bogor, Fitri Puspitasari mengatakan pihaknya saat ini mendampingi 10 anak penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses belajar dan pengasuhan sehari-hari.

“Anak-anak ini membutuhkan pendampingan yang berbeda, baik dalam pembelajaran maupun pengasuhan sehari-hari. Karena itu, kami membutuhkan dukungan lintas sektor agar sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang aman, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan anak,” ujar Fitri.

Untuk itu, perlu dilakukan berbagai langkah, yakni:

• Penguatan sistem pengasuhan dan perlindungan anak disabilitas
• Penyusunan pemetaan potensi dan kebutuhan anak penyandang disabilitas
• Peningkatan kapasitas guru dan pendamping
• Penguatan kolaborasi dengan Sekolah Luar Biasa dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
• Pengembangan mekanisme monitoring bersama lintas kementerian/lembaga.

Kemen PPPA bersama Kementerian Sosial berencana melanjutkan joint monitoring ke Sekolah Rakyat guna memastikan layanan perlindungan, pendidikan, pengasuhan, dan pendampingan bagi anak penyandang disabilitas berjalan optimal dan terintegrasi dengan layanan di daerah.