Politik Amerika: Dari Polarisasi ke Radikalisasi

Liputan6.com, Jakarta - Pada Sabtu, 24 April waktu AS, dalam ajang White House Correspondents’ Dinner (WHCD), seorang pemuda berusia 31 tahun bernama Cole Tomas Allen yang bersenjatakan senapan, pistol, dan beberapa pisau mencoba menerobos area keamanan tinggi di tempat Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance berada. Allen berhasil diamankan dan didakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap Trump. 

Penyerangan bersenjata oleh pelaku dari kalangan muda menegaskan bahwa kekerasan politik di AS tidak lagi terbatas pada pria dewasa dari kelompok-kelompok pinggiran atau ekstremis garis keras. Kini, kekerasan politik yang melibatkan upaya pembunuhan terhadap figur politik penting juga merasuki kalangan orang muda akibat iklim politik “toxic” di AS yang diwarnai kemarahan, ketidakpercayaan terhadap institusi, dan perasaan terisolasi.

Sebelum insiden WHDC, pada 10 September 2025, komentator konservatif Charlie Kirk tewas ditembak oleh seorang pemuda berusia 20 tahun, Tyler James Robinson, di Utah Valley University, Utah. Pada 13 Juli 2024, Trump lolos dari upaya pembunuhan dengan senjata mematikan jenis AK-15 saat berpidato dalam sebuah kampanye di dekat Butler, Pennsylvania. Lagi-lagi pelakunya berasal dari kalangan anak muda, Thomas Matthew Crooks yang berusia 20 tahun.

Pola berulang ini menunjukkan bahwa sejumlah anak muda AS lebih memilih jalan kekerasan daripada apatisme dalam merespons iklim politik yang memecah belah. Pergeseran ini sangat mengkhawatirkan; Kaum muda AS bergerak dari perpecahan politik ke arah radikalisasi.

Kekerasan di Seluruh Spektrum Politik 

Kekerasan politik yang meningkat mewarnai AS di awal periode kedua Trump. Menurut data dari Center for Strategic and International Studies, sepanjang 2025 saja terdapat 20 serangan dan konspirasi terhadap lembaga pemerintah AS, tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Hal yang menarik, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun serangan yang dilakukan oleh pelaku dari kalangan sayap kiri ekstrem mencapai 10 serangan, sedangkan hanya ada 8 serangan dengan pelaku dari kalangan sayap kanan ekstrem.

Isu imigrasi memicu banyaknya insiden. Sekitar setengah dari serangan dari kelompok sayap kiri menargetkan penegakan hukum terkait imigrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana satu isu kebijakan dapat memicu kemarahan yang lebih luas terhadap pemerintah.

Kekerasan politik di Amerika yang terjadi di seluruh spektrum politik ini diprediksi akan terus berlanjut. Salah satu alasannya adalah masing-masing pihak cenderung memandang pihak lain tidak hanya sebagai lawan, tetapi juga sebagai ancaman.

Opini publik menegaskan betapa seriusnya kekerasan politik di AS. Survei Pew Research Center yang digelar pasca-pembunuhan Kirk menemukan bahwa 85% warga AS dari kalangan Partai Demokrat dan Republik percaya bahwa kekerasan politik memang meningkat.

Sebagian besar pendukung Demokrat—sekitar 76%—mengatakan ekstremisme sayap kanan dan pemimpin seperti Trump adalah pemicu utama kekerasan politik tersebut, dengan 28% di antaranya secara khusus menyalahkan retorika Trump dan kelompok konservatif. Sebaliknya, 77% Republikan memandang ekstremisme sayap kiri dan ide-ide liberal sebagai pemicunya.

Jadi kalangan Partai Demokrat dan Republik sama-sama meyakini adanya peningkatan kekerasan politik, tapi masing-masing pihak menyalahkan pihak lain. Dinamika ini membuat kebencian yang tertanam dalam sistem politik AS, di mana kedua kubu yang saling berseteru tidak bisa mentoleransi pandangan pihak lain dan sulit bersepakat untuk mencari solusi.

Dari Loyalitas Partai ke Politik Kebencian

Di luar kekerasan, alienasi atau keterasingan politik menjadi masalah utama. Hanya 10% warga AS yang mendukung kinerja Kongres, menurut data CNN. Kedua partai politik yang menjadi komponen utama Kongres juga mendapat persetujuan yang rendah: Hanya 28% warga AS yang memiliki citra positif terhadap Demokrat, dan 32% merasakan hal yang sama terhadap Republikan. Sekitar 25% warga AS mengaku memiliki kesan negatif terhadap kedua partai; kelompok ini kerap disebut sebagai "double haters."

Partai Demokrat dikritik karena tidak produktif, dengan 22% mengatakan partai tersebut "tidak melakukan apa pun," 11% mengatakan bahwa partai tersebut tidak cukup keras menentang kaum Republikan, dan 10% mengatakan bahwa partai tersebut secara ideologis ekstremis. Partai Republik disalahkan oleh mayoritas warga karena mendukung Trump, tidak berperasaan, dan curang.

Jadi, loyalitas terhadap partai politik menurun, digantikan dengan persepsi negatif yang kini lebih dominan. Dalam iklim politik seperti ini, pemilihan lebih banyak diselimuti rasa takut daripada harapan. Demokrasi di AS masih berfungsi dengan baik, tetapi mencoblos dalam pemilu secara emosional lebih merupakan upaya memilih di antara dua opsi yang buruk atauprinsip “lesser of two evils”.

Hampir 60% pemilih tidak mendukung kinerja Trump menurut Silver Bulletin, dengan net approval rating mencapai -18,3 poin. Trump juga memiliki rating negatif pada isu-isu kunci, yakni -9,2 poin untuk imigrasi, -19,7 poin untuk perdagangan, -26,3 poin untuk ekonomi, dan -41,5 poin untuk inflasi.

Bagi banyak pemilih, terutama Demokrat, alasan utama untuk memilih adalah sebagai bentuk penentangan terhadap Trump. Menurut chief data analyst CNN, Harry Enten, meskipun approval rating Partai Demokrat di mata pemilihnya sendiri hanya 63%, 96% dari mereka mengaku akan memilih calon anggota DPR atau Senat pada pemilu. Pemicunya, kata Enten, tidak lain karena 99% dari mereka “hate, hate, hate Donald Trump!”

Ketika kebijakan atau tindakan buruk Trump menjadi sorotan, semakin banyak pemilih Partai Demokrat bersatu untuk menentangnya. Ketika pemilih Partai Demokrat melawan Trump, para pendukung Partai Republik merasa diserang. Siklus kebencian ini membuat polarisasidan rasa saling curiga di antara kedua kubu semakin memburuk. Hal ini membuat politik AS terasa seperti krisis yang tak pernah berakhir. 

Dari Pesimisme Ekonomi ke Kemarahan Politik 

Situasi di kalangan kaum muda sangat mencolok. Menurut Harvard Youth Poll yang dirilis belum lama ini, kaum muda AS semakin pesimis tentang ekonomi dan politik.

Sekitar 45% kaum muda AS mengaku sulit memenuhi kebutuhan hidup. Setengahnya mengatakan inflasi berdampak buruk terhadap kehidupan mereka. Hanya 29% yang percaya mereka akan lebih sejahtera daripada orangtua mereka, turun dari hampir 40% pada 2021. Bahkan, hanya 26% kaum muda yang optimis terhadap masa depan negara, turun dari 55% pada tahun 2021.

Kepercayaan kalangan muda AS terhadap lembaga pemerintah juga anjlok. Hanya 15% darimereka yang percaya bahwa pemerintah federal akan berupaya melakukan hal-hal yang benar, terendah dalam 26 tahun. Sementara itu, 68% meyakini bahwa pejabat terpilih sebagian besar bekerja demi kepentingan pribadi.

Jika kaum muda kehilangan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga mewakili mereka, mereka akan semakin apatis terhadap demokrasi. Sebagian merespons dengan kemarahan, yang berujung pada meningkatnya kekerasan politik dan radikalisme. 

Pengalaman Amerika menunjukkan bahwa kekerasan terjadi ketika proses demokrasi menghasilkan pejabat-pejabat terpilih yang abai terhadap kepentingan masyarakat. Kekhawatiran ekonomi diabaikan dan kaum muda merasa semakin terpinggirkan.

Kekerasan politik dan radikalisasi kalangan muda di Amerika bukan merupakan fenomena eksklusif, sehingga harus dianggap sebagai peringatan dini bahwa masalah yang sama dapat terjadi di sini.

Jika pemerintah tidak mengatasi kekhawatiran kaum muda Indonesia—terkait keadilan, akses pendidikan yang terjangkau, dan prospek masa depan—maka pola frustrasi, kekecewaan, perbedaan pendapat ekstrem, dan radikalisasi serupa dapat muncul.

Mempertahankan stabilitas politik tidak hanya membutuhkan indikator ekonomi yang cemerlang, tetapi juga visi yang kredibel untuk masa depan. Ini bisa diawali dengan pembenahan pemerintahan agar lebih mengedepankan efisiensi, sense of crisis, dan kesadaran kembali bahwa seluruh pejabat terpilih di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah abdi masyarakat.