Saat Tawuran Menjadi Konten, Perdamaian Harus Bekerja

Liputan6.com, Jakarta - Tawuran hari ini tidak selalu dimulai dari gang gelap. Ia bisa bermula dari layar ponsel, dari ejekan di media sosial, dari siaran langsung yang ditonton, dikomentari, bahkan diberi hadiah digital. Ketika kekerasan sudah memiliki penonton dan insentif, kita tidak lagi berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan ekonomi baru kekerasan.

Manggarai memberi pelajaran keras tentang itu. Di kawasan padat kota, tawuran bukan sekadar benturan antar-anak muda yang kurang kerjaan. Ia adalah gejala dari kegagalan kota membaca anak muda, ruang digital, pengangguran, trauma warga, lemahnya pengawasan keluarga, serta rapuhnya mekanisme rekonsiliasi sosial. Kota sering panik ketika batu sudah melayang, tetapi lambat membaca sumbu yang membuat kekerasan menyala.

Hasil pemetaan Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung Redam) di Kelurahan Manggarai menunjukkan bahwa konflik sosial di wilayah tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai masalah keamanan. Ada pola berulang: provokasi luar wilayah, media sosial sebagai pemicu dan alat mobilisasi, pengangguran pemuda, putus sekolah, lemahnya pengawasan keluarga, minimnya kegiatan produktif, serta belum optimalnya CCTV, penerangan, pos pantau, dan patroli terpadu.

Survei warga pada April 2026 memperlihatkan faktor dominan konflik: provokasi antarkelompok, kesalahpahaman komunikasi, dendam lama, dan saling ejek, baik langsung maupun melalui media sosial. Artinya, konflik tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari akumulasi luka, frustrasi, identitas kelompok, dan lemahnya kanal penyelesaian damai.

Kekerasan yang Berubah Wajah

Di beberapa sudut permukiman, petasan tidak lagi sekadar bunyi, melainkan kode sosial yang menandai dimulainya konflik. Dalam situasi tertentu, tawuran dapat berulang dalam jarak waktu yang pendek. Pemetaan lapangan menunjukkan bahwa pemuda menjadi aktor dominan dalam banyak kejadian, sementara beberapa titik lingkungan terus berulang sebagai ruang rawan.

Di sisi lain, pengangguran usia produktif dipersepsikan sangat tinggi oleh warga, meski tetap perlu diverifikasi melalui pendataan resmi. Yang lebih mencemaskan, konflik kini tidak hanya berlangsung di jalanan. Ia ikut berpindah ke layar ponsel, disiarkan langsung melalui TikTok atau YouTube, lalu memperoleh dukungan dan gift dari penonton.

Inilah wajah baru konflik perkotaan. Kekerasan tidak hanya terjadi di jalan, tetapi juga dipertontonkan, diperbincangkan, dan dimonetisasi. Tawuran berubah dari peristiwa fisik menjadi tontonan digital. Dalam logika media sosial, semakin keras adegannya, semakin tinggi perhatian yang diperoleh. Nasihat moral saja tidak cukup. Kita tidak bisa melawan ekonomi kekerasan hanya dengan imbauan spanduk.

Namun, menyalahkan anak muda semata juga terlalu mudah. Anak yang putus sekolah, tidak bekerja, hidup di hunian padat, kurang pengawasan keluarga, dan setiap hari melihat kekerasan sebagai bahasa sosial, tidak tiba-tiba lahir sebagai pelaku tawuran. Ia dibentuk oleh kelalaian panjang. Ketika negara, keluarga, sekolah, dan lingkungan gagal menyediakan ruang tumbuh yang layak, jalanan mengambil alih fungsi pendidikan sosial.

Pendekatan keamanan tetap diperlukan. Patroli, pos pantau, CCTV, dan penegakan hukum harus berjalan. Akan tetapi, bila negara hanya hadir setelah petasan meledak, negara sedang terlambat. Bila aparat datang setelah warga trauma, anak-anak ketakutan, usaha kecil tutup, dan stigma wilayah melekat, yang terjadi bukan pencegahan, melainkan pemadaman.

Redam Bukan Seremoni

Di sinilah Kampung Redam penting, tetapi harus diuji secara jujur. Kampung Redam tidak boleh berhenti sebagai deklarasi, spanduk, rapat koordinasi, atau foto bersama. Ia hanya bermakna bila bekerja sebagai mekanisme lapangan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Data Manggarai memperlihatkan bahwa perdamaian tidak bisa dikerjakan dengan resep tunggal. Ada kawasan yang perlu dijaga sebagai model deteksi dini berbasis komunitas. Ada kawasan yang membutuhkan respons cepat terhadap tanda awal konflik, pendataan anak putus sekolah, pendidikan kesetaraan, dan pelatihan kerja.

Ada pula titik yang lebih membutuhkan patroli terarah, pendataan pendatang secara persuasif, dan penguatan keluarga. Di tempat lain, masalahnya bergerak ke ranah yang lebih kompleks: layanan kerja, pemetaan keterampilan pemuda, pendampingan pascapelatihan, pos pantau, patroli siber, pelaporan konten provokatif, hingga pemulihan psikososial bagi warga yang trauma.

Dengan kata lain, perdamaian tidak bisa diproduksi dengan resep seragam. Konflik yang berbeda membutuhkan intervensi yang berbeda. Jangan memberi ceramah moral kepada anak muda yang lapar kesempatan. Jangan memasang CCTV bila tidak ada tindak lanjut hukum. Jangan menggelar pelatihan bila tidak ada penempatan kerja. Jangan meminta warga tidak membalas serangan bila respons negara lambat dan rasa aman tidak dipulihkan.

Ujian Kehadiran Negara

Kampung Redam perlu diukur bukan dari banyaknya forum, melainkan dari hasil yang dapat diperiksa. Dalam 90 hari, harus terlihat posko terpadu, peta titik rawan per RW, patroli berbasis jam rawan, CCTV dan penerangan yang berfungsi, kanal pelaporan konten provokatif, daftar remaja putus sekolah dan pengangguran, kelas pelatihan kerja, rujukan PKBM atau Sekolah Rakyat, kelas keluarga, serta layanan pemulihan psikososial.

Ukuran keberhasilan bukan sekadar menurunnya angka tawuran, melainkan tumbuhnya kepercayaan warga bahwa negara hadir sebelum konflik pecah. Dalam konflik sosial, keterlambatan negara selalu dibayar mahal oleh warga: kaca rumah pecah, anak-anak hidup dalam cemas, pengguna jalan menjadi korban salah sasaran, dan wilayah terus dikurung stigma.

Manggarai tidak boleh terus dibaca sebagai kampung tawuran. Stigma semacam itu tidak menyelesaikan masalah; ia hanya memperpanjang luka. Yang harus dibaca ialah keberanian warga untuk membuka masalah, mengakui kerentanan, dan mencari jalan keluar bersama.

Perdamaian bukan keadaan tanpa konflik. Perdamaian adalah kemampuan masyarakat menyelesaikan perbedaan tanpa kembali kepada kekerasan. Pada titik itu, Kampung Redam bukan sekadar program. Ia adalah ujian apakah negara mampu hadir secara cerdas di gang-gang kota: bukan hanya ketika api menyala, melainkan jauh sebelum sumbu konflik dinyalakan. 

Oleh: Rulinawaty Kasmad, Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM Jakarta