Jarak Jauh ke SLB Jadi Tantangan Siswa Disabilitas di Papua Barat Daya

Liputan6.com, Jakarta - Anak-anak disabilitas di Papua Barat Daya menghadapi tantangan jarak ketika hendak mengakses pendidikan.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, mengatakan, masih banyak siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tinggal jauh dari sekolah dan tidak semua orang tua memiliki kendaraan. Kondisi ini menyulitkan anak yang hendak sekolah, terutama saat cuaca hujan.

Melihat kondisi ini, Elisa menilai pentingnya keberadaan bus sekolah. Ia pun menyerahkan secara simbolis empat unit kendaraan minibus kepada SLB Kota Sorong, Jumat (09/01/2026).

Ini adalah salah satu upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Penyerahan berlangsung di halaman SDLB Inpres 73 Kota Sorong.

Empat unit minibus tersebut dialokasikan dari dana otonomi khusus (Otsus) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025. Diperuntukan SLB Kota Sorong satu unit, SLB Kabupaten Sorong satu unit, serta SLB Kabupaten Raja Ampat dua unit.

“Dengan adanya kendaraan ini, kita berharap anak-anak kita tidak lagi memiliki alasan untuk tidak datang ke sekolah karena kendala transportasi,” ujarnya.

Elisa menegaskan bahwa Sekolah Luar Biasa menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk penyediaan fasilitas dan tenaga pendidik, serta rencana pengembangan gedung sesuai kebutuhan jumlah siswa.

Untuk pengelolaan minibus, sambung Elisa, sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah agar digunakan sebagai sarana antar-jemput siswa dari rumah ke sekolah. Sekaligus mendukung kegiatan pembelajaran di luar sekolah dan aktivitas ekstrakurikuler.

Dia berharap, bantuan ini dapat meringankan beban orang tua serta memastikan anak-anak SLB tetap memperoleh hak pendidikan yang layak.

“Bantuan ini diharapkan dapat mengatasi kendala transportasi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi siswa SLB dalam mengikuti proses belajar mengajar secara rutin,” ucapnya.

Upaya membangun pendidikan inklusif juga terlihat di Cirebon, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya membangun pendidikan inklusif melalui pengembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan.

Hal ini diwujudkan melalui Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan menggelar Lokakarya Penyediaan Akomodasi yang Layak dan Pengembangan Unit Layanan Disabilitas. Bekerja sama dengan Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, INOVASI, serta Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon, Imron, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mochamad Syafrudin, meresmikan berfungsinya Kantor Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berlokasi di GOR Ranggajati Sumber, Cirebon pada Rabu (17/12/2025).

Peresmian dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong saat pembukaan lokakarya dan menjadi bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025.

Dijelaskan bahwa Pemkab Cirebon telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak 2012, khususnya pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Cirebon telah menerima peserta didik penyandang disabilitas.

Dalam sambutan Bupati Cirebon yang dibacakan Mochamad Syafrudin, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah diwujudkan melalui kebijakan daerah. Yaitu Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/Kep.506-Disdik/2024 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

Syafrudin berharap keberadaan regulasi ini dapat memperkuat pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas.

“Harapannya, revisi SK dan peresmian sekretariat ULD Bidang Pendidikan dapat menjadi dukungan nyata bagi pemenuhan hak peserta didik disabilitas di Kabupaten Cirebon,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, Tolhas Damanik, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin selama enam bulan terakhir dalam penguatan pendidikan inklusif di sekolah dan madrasah.

“Kami berharap ULD ini akan semakin menguatkan sekolah dan madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi disabilitas,” ujar Tolhas.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pelatihan terhadap 84 guru, delapan bendahara sekolah, delapan kepala sekolah, dan 13 pengawas sekolah dari enam sekolah dasar dan dua madrasah dampingan.