Pengadilan Inklusif Diperkuat di Cimahi, Aparatur Dibekali Pedoman Berperspektif Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan inklusif menjadi hal penting yang belakangan disorot oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi, Jawa Barat.

Guna mewujudkan ini, pihak pengadilan menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi, para hakim, serta seluruh aparatur PA Kota Cimahi yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sosialisasi berlangsung pada Jumat, 23 Januari 2026. Bertempat di Ruang Sidang Kartika, Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Tujuannya, meningkatkan pemahaman aparatur peradilan dalam mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif, adil, dan berperspektif disabilitas. Dalam penyampaiannya, Ketua PA Kota Cimahi, Djulia Herjanara menegaskan bahwa PERMA tersebut menjadi pedoman penting bagi seluruh aparatur peradilan dalam memberikan perlakuan yang setara kepada penyandang disabilitas.

“PERMA Nomor 2 Tahun 2025 menjadi pedoman penting bagi seluruh aparatur peradilan dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh perlakuan yang setara, adil, dan bermartabat ketika berhadapan dengan hukum di pengadilan,” kata Djulia mengutip laman resmi Mahkamah Agung, Sabtu (31/1/2026).

Lebih lanjut, Djulia menyampaikan bahwa penerapan PERMA tersebut bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan wujud nyata komitmen lembaga dalam menghadirkan peradilan yang inklusif.

“Penerapan PERMA ini merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak,” tegasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh aparatur PA Kota Cimahi mampu mengimplementasikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2025 secara konsisten dalam pelaksanaan tugas, sehingga pelayanan peradilan yang diberikan benar-benar menjamin akses keadilan bagi penyandang disabilitas.

Perkembangan menuju arah inklusi disabilitas juga terlihat di Pengadilan Agama Pamekasan, Jawa Timur. Guna mempermudah akses bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, PA Pamekasan meluncurkan SINJAY.

SINJAY alias Sistem Antar Jemput Layanan Khusus Kaum Rentan adalah layanan antar jemput gratis yang dirancang khusus untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh kelompok disabilitas dan lanjut usia (lansia). Kelompok ini kerap menghadapi hambatan fisik untuk datang ke pengadilan.

Peluncuran layanan SINJAY dinilai menjadi kado istimewa dalam rangkaian tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Pamekasan ke-495, yang dilaksanakan pada Kamis, 6 November 2025.

Inovasi ini adalah perwujudan dari visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung, modern, dan paling utama, ramah bagi semua kalangan.

Ketua PA Pamekasan, Dr. Muhammad Najmi Fajri, mengatakan bahwa layanan SINJAY lahir dari keresahan mendalam atas kesulitan yang dialami kaum rentan pencari keadilan.

“Kami meyakini bahwa keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tapi juga harus terlihat dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh publik. Pengadilan harus benar-benar ramah dan inklusif. Hambatan fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat Pamekasan untuk mendapatkan hak-hak hukumnya,” tegas Najmi Fajri mengutip laman Mahkamah Agung.

Layanan SINJAY dirancang dengan mekanisme yang sederhana tapi disebut memiliki dampak besar. Para pihak berperkara yang memenuhi kriteria (disabilitas dan lansia) cukup menghubungi petugas PA Pamekasan, menjelaskan kendala yang dihadapi, kemudian tim khusus akan menjemput mereka di kediaman.

Setelah proses persidangan atau administrasi selesai, tim akan mengantar mereka kembali dengan aman dan nyaman.