MBG untuk Disabilitas dan Lansia Dimatangkan, Mensos Ungkap Pembagian Tugas dengan BGN

4 days ago 7

Liputan6.com, Jakarta - Program MBG alias Makan Bergizi Gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas terus dimatangkan. Sejauh ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkoordinasi mematangkan rencana tersebut.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul telah bertemu dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana untuk membahas program ini.

"Semalam saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN, Prof Dadan, untuk mematangkan rencana makan bergizi gratis untuk lansia yang usianya di atas 75 tahun dan tinggal sendirian. Jadi ini sedang dalam pembicaraan," kata Ipul usai menghadiri pertemuan sejumlah tokoh pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan, pertemuannya dengan Kepala BGN menyepakati agar nantinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang dikelola BGN di berbagai daerah tidak hanya menyiapkan MBG untuk anak-anak sekolah, tapi juga lansia dan penyandang disabilitas.

"Jadi di SPPG yang ada di sekitar (wilayah) itu juga nanti melayani lansia dan penyandang disabilitas sesuai dengan data yang kami miliki atau data yang kami serahkan. Kami mendapatkan data-data itu nanti dari kepala daerah. Jadi setelah kita lakukan asesmen, lalu kita akan serahkan ke kepala daerah untuk ditandatangani, baru kemudian kita serahkan ke BGN untuk dilayani," jelas Gus Ipul.

Diperkuat Caregiver Terlatih

Dia menambahkan, program ini juga bakal diperkuat dengan kehadiran caregiver atau pendamping yang telah mengikuti pelatihan secara bertahap.

"Kita awali dengan pelatihan-pelatihan dulu, tapi sebelum mereka misalnya belum selesai mengikuti pelatihan, ya kita akan menggunakan tenaga-tenaga yang mengirim (MBG) ke rumah-rumah lansia dan penyandang disabilitas," ujarnya.

Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan, program MBG lansia dan penyandang disabilitas akan dipusatkan di BGN. Sedangkan Kemensos berperan menyiapkan petugas dan sistem distribusi makanan.

"Jadi anggarannya nanti kita jadikan satu di BGN, sementara kami menyiapkan yang mengantarkan, yang merawat," katanya.

Usulan Mensos ke Presiden Soal MBG Disabilitas

Sebelumnya, Gus Ipul mengusulkan agar MBG diberikan kepada penyandang disabilitas.

Usulan itu disampaikan Mensos kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

"Kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia (lanjut usia) dan penyandang disabilitas. Kami dalami lagi, nanti kami melaporkan pada kesempatan lain," kata Gus Ipul usai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Selasa (4/11/2025) malam seperti dilansir Antara.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa usulannya itu disetujui oleh Presiden Prabowo. MBG yang ditujukan kepada lansia dan difabel diharapkan dapat terwujud pada 2026.

Saat para lansia serta difabel masuk dalam daftar penerima MBG, itu tidak berarti nama-nama mereka dihapus dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang juga disalurkan oleh pemerintah.

"Ndak (dihapus). Jadi maksudnya begini, bansos itu bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Itu memang diberikan kepada yang membutuhkan, karena mereka harus mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan," kata Gus Ipul.

MBG Sudah Berjalan Setahun

MBG yang saat ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025 secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Program makan bergizi gratis saat ini diberikan kepada anak sekolah, bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui, yang diharapkan dapat membantu menjaga asupan gizi anak-anak sejak masa kandungan hingga masa pertumbuhannya.

Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir tahun 2025 penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang di 38 provinsi. Per akhir Oktober 2025, penerima MBG mencapai kurang lebih 40 juta orang yang tersebar di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota.

Read Entire Article