Berebut Obral Janji di New Delhi

Liputan6.com, Jakarta - Ketika debu dan riuh rendah pengungjung mulai mengendap dan senyap pasca perhelatan India AI Impact Summit pada 16-20 Februari 2026 ternyata masih tersisa pertanyaan mendasar: apakah dunia sedang menuju utopia teknologi atau sekadar meratapi eksploitasi digital?

Pertemuan di Ibu Kota India, New Delhi, merupakan tonggak keempat dalam estafet diplomasi kecerdasan artifisial (AI) global. Jika pertemuan di Inggris memulai dengan narasi "Keamanan", lanjut Korea Selatan dengan "Tata Kelola", dan Paris dengan "Aksi", maka New Delhi mengusung tema "Dampak". Pergeseran semantik ini bukan tanpa makna. Ia dapat ditafsirkan berakhirnya ketakutan akan keberadaan AI dan dimulainya fase di mana AI benar-benar dipaksa "untuk berdampak" di lapangan.

Istilah "Dampak" ini dilematis. AI bukan lagi sekadar dipakainya aplikasi Gen AI di ponsel kita. Sekarang AI masuk ke dapur pemerintah. Teknologi AI diminta berdampak bagi kemajuan manusia, bagi perekonomian, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek penting bangsa. Begitu dijalankan, ternyata AI mulai menguras sumber daya kita, kalau tidak bisa disebut eksploitatif. Lalu bagi warga biasa, "dampak" ini sering kali lebih mirip ancaman daripada berkah.

India mencoba tampil jumawa sebagai pemimpin negara berkembang. Perdana Menteri India Narendra Modi melempar visi M.A.N.A.V. (Manusia). Intinya: AI harus punya moral (Moral), bisa diawasi (Accountable), menjaga kedaulatan data nasional (National Sovereignty), bisa diakses semua orang (Accessible), dan sah secara hukum (Valid).

Ini terdengar sangat indah di telinga. Tapi mari kita jujur: di tengah perlombaan AI dari Amerika dan China, mampukah visi "kemanusiaan" ini bertahan? Ataukah MANAV hanya akan berakhir jadi jargon politik yang manis di atas kertas, sementara rakyat tetap menjadi objek eksperimen algoritma? Di AI Impact Summit juga, Microsoft terang-terangan menjanjikan investasi $50 miliar (sekitar Rp780 triliun). Targetnya? Negara-negara "Selatan"—termasuk kita. Mereka ingin membangun pusat data cloud raksasa dan melatih guru-guru agar bisa mengoperasikan AI. Google pun tak mau kalah, merayu pemerintah dengan janji digitalisasi layanan publik dan riset iklim.

Namun sadarlah, itu hanya janji manis untuk membungkus niat eksploitasi di belakangnya. Perusahaan AI global itu bukan sedang berderma. Mereka sedang menanam pasak kekuasaan baru. Siapa yang menguasai data dan pusat infrastruktur AI, dialah yang akan mendikte bagaimana sebuah negara berjalan di masa depan.

Justru yang lebih dulu dirasakan dari dampak AI pada kehidupan manusia yang lebih baik, adalah dampak buruknya pada manusia dan bumi. Pembangunan pusat data (data center) raksasa untuk menghidupkan kecerdasan artifisial itu adalah "monster" yang haus air, listrik, dan tanah. Mereka merampas tanah warga, memakan listrik dalam jumlah masif, dan menguras jutaan liter air bersih hanya untuk mendinginkan mesin. Di saat warga kesulitan air bersih untuk mandi, mesin-mesin AI ini justru "meminumnya" tanpa henti.

Lebih parah lagi, AI sedang melakukan pembusukan informasi secara sistematis. Institusi pers, yang selama ini menjadi mata dan telinga kita untuk mengawasi kekuasaan, sedang sekarat. Algoritma AI bekerja seperti parasit; mereka menyedot artikel-artikel media, merangkumnya, lalu menyajikannya kepada Anda secara gratis tanpa memberikan sepeser pun kompensasi kepada jurnalis yang mengerjakannya.

Di sesi yang saya isi, saya utarakan bagaimana ringkasan AI telah memudarkan peran pers, baik secara ekonomi dan secara politis. Ini untuk melengkapi amatan yang lebih dulu bagaimana AI mengubah hasil pemilihan umum dan mengerogoti demokrasi. Jika pers sebagai pilar keempat demokrasi nanti mati, bagaimana demokrasi dapat bertahan di tengah menguatnya otoritarianisme?

Kembali ke soal AI Summit. Ada satu penyakit kronis dalam forum global seperti AI Impact Summit ini, yaitu tokenisme. Masalah yang juga sama sudah berlangsung bertahun-tahun di Internet Governance Forum (IGF) yang membahas tata Kelola Internet dunia dan memperlemah prinsip multistakeholderisme.

Masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas korban hanya diundang sebagai pelengkap penderita. Suara mereka didengar, tapi tidak pernah masuk dalam keputusan yang mengikat. Para CEO Big Tech dan pemimpin dunia duduk di ruang berpendingin udara, menentukan nasib algoritma yang akan menentukan apakah Anda layak mendapat pinjaman bank atau apakah wajah Anda dikenali sebagai pelaku kriminal oleh kamera pengawas. Sementara itu, warga biasa hanya diminta untuk kagum dan bertepuk tangan.

Di tengah dampak yang sudah terjadi, kita butuh aturan main yang keras dan mengikat. Jika AI Summit hanya menjadi ruang "gaul" para elite tanpa ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar privasi atau merusak lingkungan, maka acara itu tak lebih dari sekadar pepesan kosong.

Sebagai warga, kita harus mulai bertanya: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kecerdasan buatan ini? Jika jawabannya bukan kita, melainkan segelintir miliarder di AS yaitu broligarki di sekitar kekuasaan tertinggi Amerika, maka sudah saatnya kita berhenti jadi penonton pasif. AI harus tunduk pada kuasa warga, bukan sebaliknya.

Penulis adalah Koordinator bidang kerja sama di Komite Tanggungjawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan pendiri Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi untuk Demokrasi.