Membangun Perlindungan Anak di Ranah Digital

Liputan6.com, Jakarta Dunia digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mayoritas penduduk dunia, termasuk Indonesia. Sejak bangun hingga mata terpejam lagi, kehidupan manusia modern tidak dapat lepas lagi dari gawai. Ketergantungan manusia terhadap gawai dan dunia digital tidak mengenal usia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak dapat lepas darinya.

Dengan kondisi demikian, maka seluruh upaya memberikan perlindungan terhadap anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi, juga harus kita upayakan baik di dunia nyata maupun digital. Orangtua, masyarakat, pendidik, dan pemerintah, tidak bisa lagi melepaskan diri dari hal tersebut.

Alasan bahwa anak-anak sangat pandai dan terampil di dunia digital, sehingga orang dewasa jadi lebih tertinggal tidak lagi bisa menjadi justifikasi gagalnya upaya melindungi anak di dunia digital.

PP Tunas, Respons Tantangan Perlindungan Anak di Dunia Digital

Bulan Maret tahun ini, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Perlindungan Anak, atau yang biasa disingkat sebagai PP Tunas. Peraturan ini mengatur klasifikasi usia anak untuk mengakses platform digital berdasarkan tingkat risiko.

PP ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Di dalam PP tersebut juga mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan adanya persetujuan orang tua dan fitur kontrol orang tua, untuk pengguna anak.

PSE juga wajib memberikan edukasi pada anak dan orang tua terkait penggunaan internet bijak dan aman. Sanksi tegas seperti denda, sampai ancaman penghentian layanan akan dikenakan pada PSE yang melanggar. Ini adalah salah satu bentuk nyata upaya negara dalam melindungi anak di ranah digital.

Wahana Visi Indonesia (WVI) yang telah lebih dari 25 tahun mendampingi anak Indonesia di berbagai wilayah, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, telah mengumpulkan suara dari anak-anak dampingan. Diwakili oleh Dewan Penasehat Anak WVI kami kami menggali pemahaman tentang kebutuhan anak. Berbagai suara muncul, termasuk diantaranya tentang perlindungan anak di ranah digital.

“Di dunia digital, anak-anak butuh perlindungan yang nyata dari perundungan, eksploitasi, dankonten berbahaya. Bantu kami mengerti bagaimana menggunakan internet dengan aman danbijak. Berikan edukasi digital yang ramah dan menyenangkan.,”

demikian salah satu butir pernyataan yang disampaikan oleh anak-anak di dalam acara tersebut.

Di usia PP yang masih seumur jagung, kita semua memiliki kesempatan besar untuk bersama-sama berkontribusi mencapai tujuan peraturan ini. Kita semua tahu bahwa aturan saja tidak akan berbunyi jika tidak diikuti oleh serangkaian kegiatan yang mendukung. Seperti halnya aturan lain, sosialisasi adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menjadi sasaran aturan tersebut memahami dan melaksanakan dengan tepat.

Sosialisasi yang dilakukan harus inklusif. Jangkauan digital telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, baik secara geografis, usia, tingkat ekonomi, termasuk kelompok disabilitas, maka sosialisasi juga harus dipastikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sekalipun, sudah banyak yang menggunakan teknologi digital untuk keperluan mereka. Selain itu, sifat dunia maya yang tanpa batas sangat memungkinkan anak terpapar dampak buruk internet bukan hanya dari lingkaran terdekat, sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat penting.

Selain itu, penegakan hukum juga perlu dilakukan, diantaranya untuk menindak konten berunsur pornografi dan kekerasan lain.