Apa Itu Inklusi Sosial Disabilitas? Ini Arti dan Dua Pendekatannya

Liputan6.com, Jakarta - Inklusi sosial adalah perjuangan politik penyandang disabilitas untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Seperti dirangkum dosen disabilitas netra di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bima Kurniawan. Gerakan inklusi sosial awalnya merupakan serangkaian pengalaman personal setiap individu dengan disabilitas, yaitu mengenai diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial yang diangkat ke ranah politik. Yang kemudian lambat laun menjadikannya isu struktural yang menuntut perubahan sistemik (WHO, 2011; Sabatello & Schulz, 2013).

Gerakan gigih ini, pada akhirnya, berkontribusi signifikan terhadap lahirnya United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006 (United Nations, 2006).

Munculnya konvensi tersebut sekaligus sebagai tanda adanya pergeseran secara menyeluruh paradigma tradisional menuju inklusi sosial. Yaitu dari pendekatan kesejahteraan publik yang berorientasi pada eksklusi sosial menuju model sosial disabilitas yang menekankan partisipasi mereka di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Martin & Cobigo, 2011).

Intinya, prinsip fundamental yang tercantum dalam CRPD menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, peniadaan diskriminasi, serta penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari keberagaman manusia (Pinkert dkk., 2021).

Secara garis besar, setidaknya terdapat dua aliran arus utama pemikiran mengenai inklusi sosial, yaitu, yang pertama adalah pendekatan berbasis hak (rights-based approach). Serta yang kedua adalah pendekatan berbasis kesempatan (Opportunity-oriented approach).

Pendekatan pertama, pendekatan berbasis hak (rights-based approach) menekankan bahwa pentingnya pemenuhan hak-hak dasar individu dengan disabilitas sebagai bagian integral dari warga negara atau anggota masyarakat.

Pendekatan ini berpijak pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak setara untuk menikmati dan mengakses, seluruh fasilitas publik yang mendukung mereka di setiap aspek kehidupan sosial.

Pendekatan Berbasis Kesempatan

Sedangkan pendekatan kedua, pendekatan berbasis kesempatan (opportunity-oriented approach) menekankan bahwa inklusi sosial tidak hanya sekadar bergantung pada pengakuan hak semata. Namun, juga harus jauh melampaui pada tersedianya peluang nyata bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam fungsi dan peran utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Pinkert dkk., 2021).

Kedua pendekatan itu saling bersinergi dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat terpisah dari jiwa dan raga manusia sebagai makhluk Multidimensional. Namun demikian, bagi komunitas penyandang disabilitas, integrasi kedua pendekatan ini menuntut perjuangan tersendiri yang memerlukan kebangkitan baru dalam struktur sosial dan kebijakan publik.

“Kebangkitan global itu, pada akhirnya, bergerak atas nama hak asasi manusia, dengan tuntutan pengakuan terhadap keterkaitan antara demokrasi, pembangunan ekonomi, dan pemenuhan hak-hak dasar, yang seluruhnya tidak dapat dilepaskan dari perjuangan politik penyandang disabilitas,” kata Bima kepada Disabilitas Liputan6.com melalui keterangan pers dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Perjuangan tersebut sangat berdampak dan berkontribusi besar dalam menggeser paradigma dari pandangan tradisional yang menitikberatkan pada keterbatasan individual. Menuju pendekatan yang menempatkan hak-hak penyandang disabilitas sebagai pusat advokasi dan formulasi kebijakan (Sabatello & Schulz, 2013).

Perubahan ini telah memengaruhi cara pandang masyarakat dalam memahami disabilitas. Dari perspektif yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai individu yang sakit dan memerlukan belas kasih, menjadi pandangan yang menegaskan kesetaraan martabat, harkat, dan hak sebagai manusia seutuhnya dalam seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan.

Secara keseluruhan, perjuangan kolektif itu telah banyak membuahkan hasil yang signifikan dalam memperkuat kebijakan penyandang disabilitas.

Kebijakan itu tumbuh atas kesadaran kolektif untuk merealisasikan inklusi sosial melalui proses transformasi dari kondisi eksklusi menuju penerimaan dan partisipasi penuh dalam masyarakat. Inklusi sosial sendiri secara luas dapat dipahami sebagai interaksi integral antara hubungan interpersonal dan keterlibatan aktif individu dalam suatu komunitas (Simplican dkk., 2015).

Terwujudnya inklusi sosial di suatu komunitas sosial umumnya dinilai melalui dimensi relasional, yaitu adanya rasa keterhubungan dan rasa memiliki antara satu dengan lainnya (Vyrastekova, 2021).

Kedua aspek tersebut merupakan motivasi dasar manusia, yang mencerminkan sejauh mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian integral dari lingkungan sosial, bukan sebagai entitas yang terisolasi. Intinya, dapat dikatakan bahwa rasa keterhubungan dan rasa memiliki merupakan elemen kunci dalam memaknai inklusi sosial.