50 Persen Mahasiswa Disabilitas Mental Alami Drop Out, Mengapa?

Liputan6.com, Jakarta Mahasiswa dengan disabilitas mental kerap terlihat seperti non disabilitas. Padahal, mereka memiliki tantangan tersendiri layaknya penyandang disabilitas fisik dan sensorik.

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Yeni Rosa Damayanti, menyoroti situasi kritis yang dihadapi mahasiswa dengan disabilitas mental.

Ia menyampaikan bahwa angka drop out (DO) di kalangan mahasiswa dengan disabilitas mental mencapai lebih dari 50 persen.

“Ini bukan karena kurangnya kapasitas akademik, melainkan karena minimnya pemahaman dan dukungan dari kampus,” kata Yeni dalam Lunch Talk #3 Gerakan Literasi Inklusi (GELITIK), Rabu (6/8/2025) secara daring.

Dia menjelaskan, disabilitas mental umumnya muncul pada usia belasan hingga awal dua puluhan—masa ketika banyak orang mulai mengenyam pendidikan tinggi. Namun, mereka dan keluarganya sering kali tidak menyadari bahwa yang dialami adalah kondisi disabilitas mental.

Di sisi lain, sangat sedikit perguruan tinggi yang bersedia memahami, apalagi memberikan dukungan yang layak.

Menurut Yeni, yang dibutuhkan mahasiswa dengan disabilitas mental adalah akomodasi yang layak, fleksibilitas waktu ketika mengalami relapse, bantuan dalam ujian atau tugas, dan yang tak kalah penting, perlindungan privasi data.

Ia menolak keras pandangan bahwa data disabilitas harus dibuka demi layanan, karena disabilitas mental adalah kondisi yang sangat sarat stigma dan butuh perlindungan yang ketat terhadap kerahasiaannya.

Seorang penyandang disabilitas membuktikan diri dengan meraih gelar sarjana sains di bidang biologi dengan predikat sangat memuaskan. Pemuda itu adalah Arik Dimas.

Tantangan di kampus juga dialami penyandang disabilitas fisik dan sensorik.

Guru Bimbingan Konseling dan aktivis disabilitas dari Aceh, Syifa Urrachmah, berbagi cerita soal perjuangannya ketika mengenyam pendidikan tinggi.

Dia berkisah, keputusan untuk kuliah diliputi rasa khawatir dan ketidakpastian. Pasalnya, ia adalah satu-satunya mahasiswa disabilitas netra di kampusnya di Aceh.

Ia mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tanpa jalur afirmasi disabilitas. Membuatnya menghadapi tantangan aksesibilitas pada sistem pendaftaran daring dan masih harus mengerjakan soal ujian dengan lembar jawaban komputer (LJK) yang membutuhkan pendampingan.

Tantangan dalam dunia pendidikan tinggi juga dialami oleh pegiat pendidikan inklusi yang memperjuangkan isu disabilitas berbasis nilai-nilai Islam, Aisyah Ardani.

Perempuan yang akrab disapa Ais menceritakan tentang status disabilitasnya tidak dicatat saat mendaftar di kampus swasta. Ia bahkan sempat diminta untuk pindah jurusan karena bangunan jurusan pilihannya belum mudah diakses. Namun, ia tetap bertahan pada pilihannya, menolak menyerah hanya karena sistem tidak ramah.

Sementara, pekerja sosial dari Yayasan PerDIK, Muhammad Luthfi, mengatakan bahwa beberapa kampus secara tidak langsung mengarahkan mahasiswa disabilitas ke jurusan tertentu setelah mencentang status disabilitas.

“Praktik ini dinilai menyederhanakan kebutuhan kami dan justru memperkuat stigma,” ujar Luthfi dalam kesempatan yang sama.

Di balik keberanian masuk kuliah, Syifa dan Ais menyimpan rasa takut yang besar. Mulai dari takut tidak punya teman, takut tidak diterima di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan takut tidak dianggap setara.

Syifa bahkan sempat tidak menyampaikan ke dosen bahwa ia disabilitas netra, khawatir akan mendapat perlakuan berlebihan yang justru menyulitkan.

Ais juga merasakan jadi pusat perhatian hanya karena menggunakan kursi roda—menjadi objek yang dinilai asing di lingkungan yang belum siap menerima keragaman.

Dari berbagai pengalaman yang dilalui, mereka menyatakan bahwa kebutuhan mahasiswa disabilitas sangat beragam.

Mulai dari akses terhadap bangunan, toilet, guiding block (ubin pemandu), rute aman menuju kelas, hingga materi elektronik yang kompatibel dengan pembaca layar.

Syifa menekankan pentingnya negosiasi dengan dosen, karena tidak semua dosen paham teknologi bantu seperti screen reader (layar pembaca).

Ais mengingat momen saat harus memanjat dari lantai 1 ke lantai 3 karena gedung tidak punya lift—pengalaman yang kini ia sadari bukan “tantangan” tapi bentuk diskriminasi.

“Kampus seharusnya menyesuaikan jadwal atau ruang kelas agar kegiatan belajar bisa diakses semua orang. Bukan kami yang harus menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah ada, melainkan kampus yang harus hadir sebagai mitra perubahan,” ujar Ais.