Sambut Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2025, Warga Tuban Belajar Bahasa Isyarat

Liputan6.com, Tuban Warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur, merayakan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Taman Hutan Kota Abhipraya pada Jumat 28 November 2025.

Perayaan diisi dengan senam bersama anak-anak sekolah luar biasa (SLB), para camat, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tuban. Kemudian, dilanjutkan dengan pembelajaran bahasa isyarat.

Para siswa SLB juga menyuguhkan berbagai penampilan, mulai dari pantomim, tarian, pembacaan puisi, hingga peragaan busana inklusif yang mendapat apresiasi para tamu undangan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan salam hormat dari Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Ia menegaskan bahwa momentum peringatan ini menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Joko menekankan pentingnya penyediaan aksesibilitas yang optimal pada seluruh fasilitas publik. Baik yang dikelola pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan sarana dan prasarana ramah disabilitas berjalan semakin baik.

Selain aksesibilitas, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian utama.

“Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan oleh tenaga medis yang kompeten. Sedangkan pendidikan harus menjamin bahwa tidak ada anak penyandang disabilitas yang putus sekolah. Mereka memiliki hak untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya,” ujar Joko seperti mengutip laman resmi pemerintah Tuban.

Lebih lanjut, Joko mengingatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama di dunia kerja sesuai amanat undang-undang. Karena itu, peningkatan pendidikan sejak dini menjadi bekal penting menuju kemandirian.

Peringatan ini menghadirkan ruang apresiasi bagi para siswa berkebutuhan khusus untuk menunjukkan potensi dan kreativitas mereka. Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, Kabupaten Tuban berkomitmen terus memperkuat layanan inklusif yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana, perwakilan Forkopimda, Ketua TP-PKK Ayuk Krisnawati Joko Sarwono, Ketua Dharma Wanita Persatuan yang juga Ketua Komisi IV DPRD Tuban Sri Rahayu Budi Wiyana, dan kepala Organisasi Perangkat Desa (OPD).

Bergeser ke Pekalongan, Jawa Tengah, perayaan Hari Disabilitas Internasional (HDI) berlangsung ramai pada Rabu, 26 November 2025.

Acara ini melibatkan peserta didik disabilitas dari berbagai satuan pendidikan. Rangkaian acaranya seperti pertunjukan seni hingga kegiatan menyolet bersama anak-anak disabilitas. Menyolet adalah proses memberi motif pada tenun ikat dengan mengikat kain atau benang dengan rafia mengikuti pola yang sudah dibuat sebelumnya.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, mengatakan pemerintah kota telah berupaya maksimal menyediakan fasilitas untuk mendukung pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

“Pemkot sudah memfasilitasi semaksimal yang kita mampu baik sesuai anggaran dan sebagainya. Tetapi memang masih ada beberapa kebutuhan yang harus kita lengkapi,” kata Afzan dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025.

Menurutnya, keberadaan guru pendamping khusus di sekolah-sekolah formal sangatlah penting. Beberapa sekolah diketahui telah menerima siswa berkebutuhan khusus tapi belum memiliki tenaga pendamping bersertifikasi.

“Guru khusus bagi anak disabilitas perlu diperhatikan. Apakah nantinya melalui jenjang pendidikan khusus atau sertifikasi, kita akan akomodir. Apabila di sekolah formal ada beberapa murid disabilitas, minimal harus ada satu guru yang memenuhi sertifikasi mengajar,” ucapnya.

“Ini menjadi penyemangat kita semua. Semoga ke depan anak-anak terus percaya diri, berprestasi, dan memberikan masukan agar layanan pendidikan semakin baik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Mabruri, menuturkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem pendidikan inklusi. Salah satunya melalui asesmen peserta didik baru setiap tahun, guna mendeteksi sejak dini apakah seorang anak merupakan penyandang disabilitas.

“Asesmen ini bertujuan agar kita bisa memilah dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai kebutuhan anak,” tutur Mabruri.

Mabruri menjelaskan, saat ini pemerintah telah menunjuk sejumlah satuan pendidikan sebagai sekolah rintisan inklusi, meliputi 1 SMP, 4 SD, dan 4 PAUD. Namun demikian, seluruh sekolah formal maupun nonformal tetap diminta membuka layanan pendidikan inklusif.

Meski belum seluruhnya memiliki guru pendamping profesional, Dinas Pendidikan telah memberikan pelatihan berjenjang dan pendampingan teknis.

“Tidak ada alasan sekolah menolak anak disabilitas,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan menyiagakan psikolog yang mendampingi sekolah dalam memberikan intervensi perkembangan bagi peserta didik disabilitas.

“Jika membutuhkan pendekatan intensif, anak dapat dibawa ke ULD Lakondik. Bila memerlukan terapi khusus, kami bekerja sama dengan psikolog dan rumah sakit,” jelasnya.

Hingga saat ini tercatat sekitar 200 anak berkebutuhan khusus berada dalam sistem pendidikan Kota Pekalongan. 

Perayaan Hari Disabilitas Internasional ini tidak sekadar sebagai acara seremonial, tapi menjadi momentum refleksi bersama bagi pemerintah, orang tua, pendidik, dan masyarakat bahwa setiap anak termasuk anak disabilitas memiliki hak belajar, berkembang, dan berprestasi.