Menhan AS Serukan Asia Tingkatkan Anggaran Militer Hadapi Ancaman dari China

Liputan6.com, Singapura - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menyerukan negara-negara Asia meningkatkan belanja militer demi memperkuat kemampuan kawasan dalam mencegah ancaman dari China.

Hegseth, saat berbicara dalam Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu (31/5/2025), menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan kehadiran AS di kawasan Indo-Pasifik dan merinci sejumlah proyek bersama baru, termasuk perluasan akses untuk perbaikan kapal dan pesawat militer milik AS, termasuk di Australia.

"Sekutu-sekutu AS di Indo-Pasifik bisa dan seharusnya meningkatkan pertahanan mereka sendiri," kata Hegseth seperti dilansir The Guardian.

"Semua pihak harus sadar bahwa China benar-benar sedang mempersiapkan diri secara serius untuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer demi mengubah keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik … Tidak perlu lagi memperhalus kata-kata. Ancaman dari China itu nyata dan bisa terjadi dalam waktu dekat."

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Donald Trump telah mendorong negara-negara Eropa untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka agar turut memikul beban yang lebih besar dalam menanggapi konflik di kawasan mereka sendiri dan sekarang saatnya bagi negara-negara Asia untuk melakukan hal yang sama.

Hegseth - yang pada Maret lalu diketahui pernah menyebut Eropa "menyedihkan" dan "menumpang gratis" pada dukungan keamanan AS —mengatakan pula dalam Shangri-La Dialogue bahwa meski terdengar sulit dipercaya, kini dia menyarankan negara-negara Asia untuk mencontoh sekutu-sekutu AS di Eropa.

"Daya cegah tidak datang dengan harga murah … waktunya sangat mendesak," ujarnya.

Lembaga International Institute for Strategic Studies yang berbasis di London dalam studi terbarunya menemukan bahwa belanja negara-negara Asia untuk persenjataan dan riset saat ini mengalami lonjakan. Kenaikan ini terjadi di atas rata-rata pengeluaran tahunan yang relatif stabil sebelumnya, yaitu sekitar 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing negara.

Hegseth menyatakan bahwa fokus baru Eropa terhadap kawasan mereka sendiri—khususnya karena perang Rusia-Ukraina—telah memungkinkan AS mengalihkan perhatiannya ke "teater prioritas", yaitu kawasan Indo-Pasifik.

AS, tegas Hegseth, tidak berniat untuk menekan negara-negara Asia agar mengadopsi kebijakan atau ideologi tertentu, melainkan ingin bekerja sama berdasarkan kepentingan bersama demi perdamaian dan kemakmuran.

"Kami tidak datang untuk menguliahi Anda soal perubahan iklim atau isu-isu budaya," tegas Hegseth. "Namun, ancaman sedang menguat."

"Kami tidak mencari konflik dengan Komunis China. Kami tidak akan memicu, menindas, atau mempermalukan China. Presiden Trump dan AS sangat menghormati China dan peradabannya. Namun, kami juga tidak akan membiarkan didorong keluar dari kawasan yang sangat penting ini."

Pidato Hegseth menegaskan kembali banyak posisi pertahanan dan keamanan pemerintahan Trump — di antaranya menyalahkan pemerintahan sebelumnya atas berbagai masalah, berjanji memperkuat militer AS, mengamankan perbatasan dari imigrasi ilegal yang tidak terkendali, serta menyuarakan kembali rencana untuk merebut Terusan Panama.

Hegseth mengaku bahwa Trump akan mengalokasikan anggaran sebesar USD 1 triliun untuk pertahanan tahun depan atau naik 13 persen. Dia juga menyinggung sejumlah rencana pengembangan senjata canggih, termasuk proyek kontroversial Golden Dome.

Berbicara dalam forum yang sama setelah pidato Hegseth, senator AS dari Partai Demokrat Tammy Duckworth, mengungkapkan kepada wartawan bahwa pernyataan Hegseth soal komitmen AS untuk tetap hadir di kawasan Indo-Pasifik memang patut disambut, namun menurutnya kata-kata Hegseth merendahkan negara-negara sahabat di kawasan Indo-Pasifik.

"Saya harus mengatakan, gagasan bahwa 'kami harus sepenuhnya melindungi kalian' — kita tidak butuh bahasa seperti itu. Kita hanya perlu berdiri bersama,” tutur Duckworth. 

"AS tidak meminta siapa pun untuk memilih antara AS dan (China) … Namun, kami akan memastikan norma-norma internasional tetap ditegakkan dan meminta bantuan sahabat-sahabat kami untuk menjaga itu."

Duckworth, yang memimpin delegasi bipartisan yang mengunjungi Taiwan pekan ini menilai bahwa pemerintahan Trump, "Bertindak sangat cepat, namun dengan cara yang sangat tidak kompeten."

"Inti dari kunjungan saya kali ini adalah menunjukkan bahwa ini bukan hanya soal Menteri Hegseth atau pemerintahan Trump. Dukungan bipartisan terhadap kawasan Indo-Pasifik di legislatif justru semakin menguat," imbuhnya.