BNPB: Kebijakan Soal Penanggulangan Bencana Harus Libatkan Penyandang Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta Penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam menyusun kebijakan dan penanggulangan bencana.

Hal tersebut seperti disampaikan dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (1/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Kedeputian Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Siap Siaga Kemitraan Austalia – Indonesia menggelar diskusi bertajuk Nothing Without Us: Ada Ruang untuk Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.

Berbagai hal dibahas, termasuk soal pembelajaran dari para pelaku penanggulangan bencana khususnya para rekan disabilitas yang juga sudah terlibat dalam setiap fase penanganan bencana. Selain itu, terdapat pula sesi berbagi pengalaman dari rekan disabilitas yang telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD).

“Praktik baik ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran dan pemicu bagi pemerintah daerah lainnya untuk melibatkan para disabilitas dalam menyusun kebijakan dan juga dalam proses penanganan bencana,” seperti mengutip keterangan resmi BNPB, Selasa (7/10/2025).

BNPB sejak tahun 2014 telah mengeluarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Artinya, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebijakan pemerintah juga harus mengedepankan rekan disabilitas, tidak ada batasan untuk mendapatkan perlindungan, edukasi dan keterlibatan sebagai pelaku dalam penanganan bencana.

Selain itu, BNPB turut merevisi Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P), dengan memasukkan unsur yang berbasis gender dan disabilitas atau inklusivitas.

Pelibatan aktif rekan disabilitas diharapkan dimulai dari awal proses perencanaan, asesmen dan juga peningkatan kapasitas dengan pendekatan inklusif, karena dalam penanggulangan bencana semua orang memiliki hak untuk melindungi dan dilindungi.

Sejauh ini, beberapa provinsi telah mengakomodasi keterlibatan rekan disabilitas dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Yang mana setiap kegiatan penanganan bencana mulai bersinergi berbasis inklusi.

“BNPB tidak melihat fisik dari rekan disabilitas namun yang dilihat adalah kapasitasnya dalam mendukung pelaksanaan penanganan bencana, karena peran ULD ini diharapkan sebagai mitra baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun aktor - aktor dalam penanggulangan bencana.”

Wilayah-wilayah yang sudah memiliki ULD antara lain Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang berproses membentuk ULD.

Para perwakilan ULD tersebut turut diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang dialami di wilayahnya masing-masing.

Hadir dalam diskusi ini sebagai pembicara yaitu, Prasinta Dewi selaku Deputi Bidang Pencegahan BNPB  periode 2021 - 2025, Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB yang juga menjabat Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo. Plt. Direktur Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Asep Supriyatna dan Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas. Serta ditutup oleh Lucy Dickinson selaku Tim Leader Siap Siaga.