2 Wamen Sepakat Ada Sertifikasi Khusus Lulusan Vokasi Penyandang Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mendukung terwujudnya sertifikasi bagi lulusan vokasi penyandang disabilitas. Hal ini seperti disuarakan 2 wakil menteri (wamen).

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor berkolaborasi mendorong sertifikasi bagi penyandang disabilitas lulusan vokasi.

Ini terkuak dari pertemuan keduanya di kantor Kemnaker, Jakarta, pada Senin, 6 Oktober 2025. Pertemuan ini menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo agar Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemhan tidak hanya membuka fasilitas Rehabilitasi Vokasi-nya bagi prajurit TNI, akan tetapi bagi masyarakat sipil penyandang disabilitas.

Donny menekankan bahwa Pusrehab memiliki pengalaman 57 tahun dan 15 jenis pelatihan vokasi. Kolaborasi ini bertujuan agar penyandang disabilitas sipil dapat memperoleh pelatihan, sertifikasi, dan kembali bekerja.

Sementara, Afriansyah Noor menyatakan kesiapan Kemnaker untuk mendukung penuh inisiatif ini. Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan asistensi dan kolaborasi untuk memperluas program pelatihan vokasi dan program _Return to Work_, termasuk bagi personel TNI purnawirawan yang menyandang disabilitas saat mengemban tugas dan keluarga TNI.

Untuk memastikan lulusan vokasi diakui, anggota BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) menjelaskan bahwa Pusrehab dapat mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sendiri atau menggunakan LSP Kemnaker. Donny menargetkan proses pendirian LSP di Kemhan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Selanjutnya Donny menargetkan proses pendirian LSP di Kemhan dapat diselesaikan dalam waktu dekat, dan diharapkan sertifikasi bagi lulusan vokasi Pusrehab dapat diresmikan bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember mendatang.

Turut hadir mendampingi Wamenhan dalam pertemuan tersebut yaitu Dirjen Kuathan Kemhan, Kapusrehab Kemhan dan Kepala RSPPN Jenderal Sudirman.

Sebelumnya, guna menciptakan dunia kerja yang inklusif dan berkeadilan, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan unit kerja baru.

Unit ini fokus menangani tenaga kerja penyandang disabilitas dan tenaga kerja khusus. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Ia menyebut, penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus dalam pembentukan struktur tersebut.

"InshaAllah kami sedang berusaha menjadikan satu direktorat khusus yang menangani mulai dari pembinaan, pelatihan, hingga penempatan penyandang disabilitas dan tenaga kerja khusus," katanya saat membuka kegiatan Advokasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Senin (25/11/2024) melansir News Liputan6.com.

"Keberadaan unit kerja tersebut merupakan bentuk keseriusan Kemnaker dalam menangani tenaga kerja disabilitas," tambahnya.

Perancangan unit kerja baru ini dilatarbelakangi isu tenaga kerja disabilitas yang membutuhkan prioritas dalam penanganannya. Selain itu, isu terkait penyandang disabilitas juga telah termaktub dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Kami melihat ini suatu prioritas penting yang harus kita perhatikan bersama dan ini sejalan dengan Asta Cita Pak Presiden Prabowo," kata Yassierli.

Dalam keterangan yang sama, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Haryanto, mengatakan, kegiatan Advokasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas bertujuan mendorong kuota penempatan 1 persen bagi perusahaan swasta.

Kegiatan Advokasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas juga bertujuan mendampingi perusahaan di Kawasan Jababeka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja disabilitas.

"Selain itu, kegiatan ini bertujuan melakukan pendampingan bagi perusahaan di Kawasan Jababeka dalam perencanaan kebutuhan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, assessment, perekrutan sampai dengan penempatan, serta mendorong upaya penciptaan tempat inklusif, akomodatif dan aksesibel bagi tenaga kerja penyandang disabilitas," katanya.