Kementerian Keamanan China Kampanyekan Ancaman Spionase Asing, Picu Respons Beragam dari Luar Negeri

Liputan6.com, Beijing - Kementerian Keamanan Negara China (MSS), lembaga intelijen sipil yang selama ini dikenal tertutup, kini mulai menampilkan wajah barunya di hadapan publik. Dalam beberapa bulan terakhir, lembaga ini aktif mengampanyekan kewaspadaan terhadap dugaan ancaman spionase asing melalui platform media sosial, siaran televisi, hingga imbauan melalui saluran hotline.

Langkah MSS ini dinilai sebagai perubahan pendekatan yang signifikan. Jika sebelumnya lembaga ini nyaris tak terdengar dan bekerja dalam bayang-bayang, kini mereka hadir dalam kehidupan publik dengan narasi-narasi dramatis. Akun resmi MSS di WeChat, yang diluncurkan pada pertengahan 2023, secara rutin membagikan kisah-kisah terkait upaya spionase yang digagalkan, seruan patriotik, serta ajakan kepada masyarakat untuk turut menjaga keamanan nasional.

Slogan-slogan seperti "Setiap orang bertanggung jawab atas keamanan nasional" dan "Laporkan orang asing yang mencurigakan" kini mudah ditemukan di tempat umum, seperti stasiun kereta bawah tanah, kampus, hingga gedung-gedung pemerintahan, dikutip dari laman geopolitico, Senin (21/7/2025).

Salah satu kampanye yang sempat menjadi sorotan publik adalah tuduhan terhadap sebuah LSM asing yang diduga mencoba memperoleh citra satelit dari seorang mahasiswa pascasarjana Tiongkok dengan dalih kerja sama akademik. Narasi seperti ini dinilai sebagian pihak mengingatkan pada gaya komunikasi era Perang Dingin.

Langkah Strategis dalam Bingkai Politik Domestik

Pengamat menilai langkah terbuka MSS ini selaras dengan agenda politik dalam negeri Tiongkok yang menempatkan isu keamanan nasional sebagai prioritas utama. Presiden Xi Jinping disebut menjadikan konsep “keamanan nasional komprehensif” sebagai salah satu landasan utama dalam kebijakan pemerintahannya.

Di tengah meningkatnya tensi diplomatik dengan negara-negara Barat dan perlambatan ekonomi domestik, kampanye ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat narasi ketahanan nasional dan memupuk solidaritas internal. Namun, sejumlah analis juga mewanti-wanti potensi dampaknya terhadap keterbukaan Tiongkok terhadap dunia luar.

Kementerian Luar Negeri China menegaskan akan membatasi visa bagi warga Amerika. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas dukungan Amerika untuk massa pro-demokrasi di Hong Kong.

Peningkatan intensitas kampanye MSS turut memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil, akademisi, serta pelaku bisnis asing yang beroperasi di Tiongkok. Beberapa laporan menyebutkan bahwa jurnalis dan akademisi asing menghadapi tantangan baru dalam menjalankan aktivitas profesional, terutama dalam hal pengumpulan data, wawancara, atau kerja sama riset.

Beberapa perusahaan internasional dikabarkan tengah mengevaluasi ulang operasi mereka di Tiongkok, menyusul kasus penahanan dan pemeriksaan terhadap sejumlah eksekutif bisnis terkait dugaan pelanggaran aturan data. Organisasi seperti Kamar Dagang Amerika dan Eropa juga telah menyampaikan imbauan kepada anggotanya agar berhati-hati dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan data atau kerja sama resmi.

Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh kalangan akademisi dan jurnalis lokal. Aktivitas seperti panggilan daring dengan mitra luar negeri, publikasi bersama, atau keikutsertaan dalam konferensi internasional kini dinilai lebih sensitif dan berisiko menarik perhatian aparat keamanan.

Munculnya Iklim Skeptisisme

Kampanye MSS dinilai oleh sebagian pengamat turut berkontribusi terhadap terbentuknya iklim kewaspadaan dan skeptisisme di tengah masyarakat. Mahasiswa didorong untuk mengamati rekan-rekannya, ilmuwan diingatkan agar menjaga informasi penelitiannya, dan warga sipil diminta melaporkan perilaku yang dianggap tidak biasa.

Sejumlah analis menyamakan kondisi ini dengan masa-masa kampanye politik di era sebelumnya, seperti Gerakan Anti-Kanan dan Revolusi Kebudayaan. Meski tak lagi diwarnai demonstrasi besar-besaran, pendekatan saat ini disebut lebih halus—disampaikan melalui siaran resmi, unggahan media sosial, dan kampanye visual yang dikemas modern.

Konsekuensinya, kolaborasi akademik lintas negara menurun, hubungan antarbudaya menjadi renggang, dan rasa saling percaya di kalangan masyarakat pun disebut semakin tergerus.

Dari perspektif hubungan internasional, kehadiran publik MSS juga dinilai sebagai bagian dari strategi komunikasi Tiongkok dalam membentuk narasi global mengenai keamanan nasional. Jika sebelumnya aparat intelijen negara ini lebih banyak bekerja di balik layar, kini Tiongkok tampak ingin menunjukkan dirinya sebagai negara yang waspada, berdaulat, dan tidak kompromi terhadap potensi ancaman asing.

Beberapa pengamat melihat langkah ini sebagai bagian dari pergeseran sikap Tiongkok dalam kompetisi geopolitik global, di mana negara ingin mendefinisikan sendiri parameter keamanan nasional, serta peran warga negara dalam menjaganya.

Apakah strategi ini akan efektif dalam memperkuat stabilitas internal atau justru menimbulkan dampak negatif bagi hubungan luar negeri Tiongkok masih menjadi perdebatan. Namun satu hal yang dinilai pasti: wajah Kementerian Keamanan Negara kini bukan lagi simbol kekuatan senyap, melainkan bagian dari narasi terbuka yang dibentuk untuk menggugah kewaspadaan dan kesetiaan masyarakat terhadap negara.