Liputan6.com, London - Dua puluh delapan negara termasuk Inggris, Jepang, dan sejumlah negara Eropa mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin (21/7/2025) yang menyatakan bahwa perang di Gaza harus diakhiri sekarang juga.
Para menteri luar negeri dari negara-negara termasuk Australia dan Kanada mengatakan bahwa penderitaan warga sipil di Gaza telah mencapai tingkat yang sangat parah. Mereka mengecam penyaluran bantuan yang sangat terbatas dan pembunuhan tidak manusiawi terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, yang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka akan air dan makanan.
Pernyataan itu menyebut kematian lebih dari 800 warga Palestina yang sedang mencari bantuan — berdasarkan data yang dirilis otoritas kesehatan Gaza dan kantor hak asasi manusia PBB — sebagai hal yang mengerikan.
"Model penyaluran bantuan pemerintah Israel itu berbahaya, memperburuk ketidakstabilan, dan merampas martabat kemanusiaan rakyat Gaza," kata negara-negara tersebut seperti dilansir AP.
"Penolakan pemerintah Israel untuk memberikan bantuan kemanusiaan penting kepada warga sipil tidak dapat diterima. Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional."
Israel dan AS Menolak Kritik
Kementerian Luar Negeri Israel menolak pernyataan bersama tersebut, dengan mengatakan bahwa pernyataan itu tidak sesuai dengan kenyataan dan mengirimkan pesan yang salah kepada Hamas.
Israel menuduh Hamas sebagai pihak yang memperpanjang perang karena menolak proposal gencatan senjata sementara dan pertukaran sandera yang didukungnya.
"Hamas adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kelanjutan perang dan penderitaan di kedua belah pihak," tulis juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Oren Marmorstein di platform media sosial X.
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Mike Huckabee, juga menolak pernyataan yang dikeluarkan oleh banyak sekutu terdekat AS. Dalam unggahannya di X, dia menyebut pernyataan itu "menjijikkan" dan mengatakan bahwa seharusnya mereka justru menekan Hamas, yang dia cap biadab.
Jerman tidak ikut menandatangani pernyataan bersama.
Namun, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menulis di X bahwa dia berbicara dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar pada Senin dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza seiring dengan makin meluasnya serangan Israel. Dia menyerukan agar Israel melaksanakan kesepakatan dengan Uni Eropa untuk memungkinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk.
Krisis Kemanusiaan Semakin Memburuk
Penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari 2 juta orang kini menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat parah dan bergantung hampir sepenuhnya pada bantuan terbatas yang diizinkan masuk ke wilayah itu. Serangan Israel telah membuat sekitar 90 persen populasi mengungsi, banyak di antaranya terpaksa berpindah berkali-kali.
Sebagian besar pasokan makanan yang diizinkan Israel masuk ke Gaza diberikan kepada Gaza Humanitarian Foundation, sebuah kelompok asal AS yang didukung Israel. Sejak operasinya dimulai pada Mei, ratusan warga Palestina telah tewas akibat tembakan tentara Israel saat mereka menuju lokasi-lokasi distribusi bantuan. Militer Israel mengatakan bahwa mereka hanya melepaskan tembakan peringatan kepada orang-orang yang mendekati pasukannya.
Perang selama 21 bulan antara Israel dan Hamas telah mendorong Gaza ke ambang kelaparan, memicu protes di seluruh dunia, dan menyebabkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Kritik dari para sekutu atas tindakan Israel sejauh ini belum menunjukkan dampak yang jelas. Pada Mei, Inggris, Prancis, dan Kanada juga mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak pemerintah Netanyahu menghentikan operasi militernya di Gaza dan mengancam akan mengambil tindakan konkret jika permintaan itu tidak dipenuhi.
Israel menolak kritik terhadap perilaku perang mereka, dengan mengatakan bahwa pasukan mereka bertindak sesuai hukum dan menyalahkan kematian warga sipil pada Hamas karena kelompok militan itu beroperasi di wilayah padat penduduk. Israel mengklaim pula pihaknya telah mengizinkan cukup banyak makanan masuk untuk memenuhi kebutuhan Gaza dan menuduh Hamas menyedot sebagian besar bantuan itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan tidak ada bukti terjadinya penyimpangan bantuan kemanusiaan secara luas.
Pernyataan bersama yang terbaru menyerukan gencatan senjata segera dan menyatakan bahwa negara-negara tersebut siap mengambil langkah untuk mendukung jalur politik menuju perdamaian di kawasan.