Shutdown Pemerintahan AS Pecahkan Rekor Terlama, Dampaknya Meluas

Liputan6.com, Washington, DC - Penutupan (shutdown) pemerintahan Amerika Serikat (AS) telah memasuki hari ke-36 dan menjadi yang terpanjang dalam sejarah negara tersebut. Kondisi ini telah mengacaukan kehidupan jutaan warga akibat terhentinya berbagai program dan layanan pemerintah federal, keterlambatan penerbangan di berbagai bandara, serta ribuan pekerja federal di seluruh negeri yang tidak menerima gaji.

Di tengah kekacauan itu, Presiden Donald Trump tetap bersikeras menolak bernegosiasi dengan Partai Demokrat mengenai permintaan mereka untuk memperpanjang subsidi asuransi kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan segera berakhir. Trump menegaskan bahwa pemerintah tidak akan dibuka kembali sampai Partai Demokrat menyetujui syarat-syarat yang ia ajukan dalam perundingan anggaran.

Namun, sikap keras Trump justru menimbulkan ketidakpercayaan di kubu Demokrat. Mereka meragukan bahwa presiden dari Partai Republik itu akan menepati janjinya jika tuntutannya dipenuhi. Keraguan itu muncul karena, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Trump telah memangkas bantuan pangan bagi masyarakat miskin lewat program SNAP, meskipun pengadilan telah memerintahkan agar bantuan tersebut tetap disalurkan untuk mencegah kelaparan selama shotdown.

Kekecewaan juga disuarakan oleh sejumlah anggota Senat.

"Kenapa ini terjadi? Kita mengalami shutdown karena rekan-rekan kita menolak duduk bersama untuk membahas satu hal sederhana: premi asuransi kesehatan," kata Senator Demokrat dari Minnesota Amy Klobuchar seperti dikutip dari Associated Press. "Hentikan kekacauan ini, datanglah ke meja perundingan, dan negosiasikan."

Trump Pecahkan Rekor Baru Shutdown

Pendekatan Trump terhadap shutdown kali ini berbeda jauh dengan yang terjadi pada masa jabatan pertamanya. Saat itu, pemerintahan sempat ditutup sebagian selama 35 hari akibat tarik-menarik mengenai dana pembangunan tembok perbatasan AS–Meksiko. Trump ketika itu masih membuka ruang dialog dengan para pemimpin Kongres, meski akhirnya menyerah pada 2019 setelah gagal memperoleh dana yang diinginkan.

Kini, situasinya lebih buntu. Trump tidak lagi aktif bernegosiasi, sementara para pemimpin Kongres tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Ketua DPR AS Mike Johnson dari Partai Republik bahkan memulangkan para anggota DPR pada September setelah mereka mengesahkan rancangan anggaran versi partai mereka sendiri, dan menolak melanjutkan perundingan dengan Partai Demokrat untuk membuka kembali pemerintahan.

Sementara itu, dampak shotdown semakin terasa. Menteri Transportasi Sean Duffy memperingatkan akan terjadi kekacauan di langit minggu depan jika para pengatur lalu lintas udara kembali tidak menerima gaji. Serikat pekerja federal pun meningkatkan tekanan kepada Kongres, mendesak agar pemerintahan segera dibuka kembali demi menghindari krisis ekonomi yang lebih luas.

Dari Senat, Pemimpin Mayoritas John Thune dari Partai Republik asal South Dakota menyebut bahwa shutdown kali ini bukan hanya yang terpanjang, tetapi juga yang paling parah dalam sejarah modern AS.

Ia kemudian mengimbau Partai Demokrat agar menerima tawaran kompromi, yaitu melakukan pemungutan suara terlebih dahulu mengenai subsidi asuransi kesehatan — program bantuan pemerintah bagi warga berpenghasilan rendah untuk membayar premi asuransi — dan melanjutkan negosiasi setelah pemerintahan kembali dibuka.

Menurut Thune, tidak ada pihak yang akan menang secara politik dari kebuntuan ini.

"Shutdown itu hal bodoh," ujarnya tegas, menegaskan bahwa perdebatan politik seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.