Rencana Stabilisasi Gaza ala Trump Jadi Ujian Berat bagi Militer Pakistan

Liputan6.com, Islamabad - Marsekal Lapangan Pakistan Asim Munir menghadapi ujian politik dan kebijakan luar negeri paling sensitif sejak ia memantapkan dominasinya di Islamabad.

Dorongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membentuk pasukan “stabilisasi” Gaza pascaperang—yang berpotensi melibatkan negara-negara mayoritas Muslim—menempatkan Pakistan dalam dilema tajam antara kepentingan strategis luar negeri dan risiko gejolak domestik.

Reuters melaporkan, pemerintahan Trump tengah mendorong kerangka kerja pascakonflik Gaza yang mencakup pengerahan pasukan multinasional untuk mengawasi rekonstruksi dan demiliterisasi wilayah tersebut setelah kampanye militer Israel yang menghancurkan, dikutip dari laman Global Order, Rabu (24/12/2025).

Dalam skema itu, Pakistan disebut sebagai salah satu kandidat potensial, mengingat besarnya kekuatan militernya, rekam jejak kerja sama keamanan dengan Washington, serta kepemimpinan militer yang saat ini memprioritaskan stabilitas dan hubungan strategis dengan Amerika Serikat.

Namun, bagi Islamabad, tawaran itu bukan sekadar urusan kebijakan luar negeri. Keterlibatan apa pun Pakistan dalam arsitektur keamanan Gaza yang dipimpin AS berisiko memicu reaksi keras di dalam negeri, di tengah sentimen publik yang sangat pro-Palestina dan penolakan historis terhadap Israel.

Pakistan hingga kini tidak mengakui Israel dan secara resmi menyatakan paspornya tidak berlaku untuk perjalanan ke negara tersebut.

Isu Palestina telah lama menjadi bagian dari identitas politik dan keagamaan masyarakat Pakistan, mengakar kuat dalam mimbar masjid, wacana partai-partai Islam, hingga opini publik sehari-hari. Dalam konteks ini, partisipasi Pakistan dalam misi Gaza—meski dibingkai sebagai kemanusiaan atau stabilisasi—dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai dukungan tidak langsung terhadap Israel.

“Bagi publik, narasi yang terdengar bukan ‘stabilisasi’, melainkan ‘Israel’,” ujar seorang analis politik di Islamabad. “Detail teknis misi tidak akan relevan di jalanan.”

Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Oval Office berlangsung dengan nuansa berbeda dibanding Februari lalu. Saat itu, Zelenskyy sempat ditegur Trump dan Wakil Presiden JD Vance karena dianggap tidak menghorma...

Risiko tersebut bukan sekadar teori. Aksi unjuk rasa pro-Gaza telah berulang kali memadati kota-kota besar Pakistan. Associated Press melaporkan, pada April 2025 sekitar 15.000 orang turun ke jalan di Lahore dalam demonstrasi yang digelar Jamaat-e-Islami, menggabungkan kemarahan atas Gaza dengan sentimen anti-AS dan anti-Israel.

Kedutaan Besar AS di Islamabad juga telah mengeluarkan peringatan keamanan terkait potensi demonstrasi besar, menandakan bahwa mobilisasi massa merupakan ancaman nyata.

Situasi ini menempatkan Munir—tokoh militer paling berpengaruh di Pakistan dalam beberapa dekade—pada posisi sulit. Sejak menjabat, ia membangun kekuasaan dengan pendekatan yang relatif berbeda dari para pendahulunya: supremasi militer tanpa deklarasi kudeta terbuka. Munir memproyeksikan diri sebagai penjaga ketertiban nasional, berada di atas partai politik dan kekacauan elektoral, dengan klaim mampu menstabilkan negara melalui disiplin dan kendali.

Reuters dan Financial Times mencatat, di bawah kepemimpinannya, militer memperluas pengaruh politiknya secara signifikan, disertai penindakan keras terhadap lawan-lawan politik dan bahkan figur elite, termasuk mantan pejabat intelijen. Pilar kekuasaan Munir bertumpu pada dua hal: janji mampu mengamankan dukungan eksternal—khususnya dari AS—dan klaim mampu mengendalikan dinamika domestik yang rawan.

Namun, isu Gaza berpotensi mengguncang kedua pilar tersebut. Berbeda dengan konflik politik internal, Palestina adalah isu lintas spektrum di Pakistan.

Partai, kelompok mahasiswa, pedagang, hingga keluarga apolitis memiliki sensitivitas yang sama. Jika Munir terlihat condong ke Washington dalam isu ini, protes yang muncul akan sulit diredam dengan narasi “anti-negara” atau “campur tangan asing”.

Sebaliknya, jika Islamabad menolak keterlibatan secara terbuka, Munir berisiko kehilangan modal strategis yang selama ini menopang posisinya: kemampuan bernegosiasi dengan AS demi bantuan ekonomi dan dukungan internasional, di saat Pakistan masih bergulat dengan krisis ekonomi berkepanjangan.

Ekosistem protes di Pakistan juga dikenal terorganisasi dengan baik. Jaringan partai dan kelompok aktivis mampu mengubah kemarahan publik menjadi aksi massa berskala besar. Aparat keamanan menyadari bahwa tindakan represif berlebihan justru dapat memperbesar legitimasi moral demonstran, terutama jika terjadi setelah salat Jumat atau di ruang-ruang simbolik keagamaan.

Dengan demikian, setiap langkah Munir terkait Gaza mengandung risiko. Dukungan dini terhadap rencana Trump dapat memicu perlawanan preventif. Kerja sama diam-diam berisiko bocor dan memicu rumor yang memanaskan situasi. Penolakan terbuka mungkin meredakan tekanan jalanan, tetapi melemahkan posisi tawar Pakistan di mata Washington.

Dilema ini mencerminkan paradoks lama politik Pakistan: kekuasaan yang kuat tetapi legitimasi publik yang rapuh membuat kebijakan luar negeri menjadi sangat sensitif.

Rencana stabilisasi Gaza ala Trump, dengan unsur pengerahan pasukan dan kedekatan dengan Israel, menjadi ujian nyata bagi Munir—bukan karena ia kekurangan otoritas, melainkan karena isu Palestina adalah salah satu dari sedikit isu yang mampu menembus rasa takut publik dan memunculkan pertanyaan mendasar: kepentingan siapa yang sebenarnya sedang dijalankan negara.