Usai Penembakan di Pantai Bondi, PM Australia Dorong Pengetatan UU Senjata Api

Liputan6.com, Canberra - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese akan mengusulkan pengetatan undang-undang kepemilikan senjata api menyusul penembakan massal di Pantai Bondi.

Pemerintah Negara Bagian New South Wales (NSW) bahkan membuka opsi memanggil kembali parlemen sebelum Natal untuk mengesahkan regulasi darurat, dikutip dari laman Sydney Morning Herald, Senin (15/12/2025).

Langkah ini diambil setelah seorang pria tua dan putranya diduga melakukan serangan bersenjata terhadap pengunjung pantai yang tengah merayakan hari pertama Hanukkah. Keduanya menggunakan enam senjata api yang tercatat dimiliki secara legal.

Sajid Akram, sang ayah, diketahui pernah dinyatakan “layak dan pantas” memegang izin senjata api sekitar satu dekade lalu. Bersama putranya, Naveed Akram, ia diduga membawa senjata-senjata tersebut ke jembatan penyeberangan di kawasan Pantai Bondi sebelum melakukan serangan yang disebut otoritas sebagai aksi teror bermotif antisemitisme.

Sejumlah korban jiwa telah teridentifikasi, di antaranya seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Matilda, seorang rabi sekaligus ayah lima anak Eli Schlanger, serta warga negara Prancis Dan Elkayam.

Albanese mengatakan, perubahan kebijakan akan dibahas dalam rapat kabinet nasional. Ia menekankan bahwa izin kepemilikan senjata tidak boleh diperlakukan sebagai hak seumur hidup.

“Kondisi seseorang bisa berubah. Proses radikalisasi dapat terjadi dalam jangka waktu tertentu. Izin senjata api tidak seharusnya berlaku selamanya, dan harus ada pengawasan serta mekanisme pengendalian yang kuat,” kata Albanese.

Perdana Menteri NSW Chris Minns menyatakan tengah mempertimbangkan untuk memanggil kembali parlemen guna mereformasi undang-undang senjata api dan memperketat persyaratan kepemilikan. Menurutnya, senjata api tidak memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan masyarakat sipil.

“Pemberian izin kepemilikan senjata api tanpa batas waktu jelas tidak lagi sesuai dengan tujuan keselamatan publik,” ujar Minns.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan bahwa Australia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang.

Dalam insiden tersebut, pelaku yang lebih tua tewas di lokasi kejadian setelah terlibat baku tembak dengan polisi. Naveed Akram masih dirawat di rumah sakit dalam pengawasan ketat aparat. Jumlah korban luka mencapai sedikitnya 40 orang.

Komisaris Polisi NSW Mal Lanyon menyatakan serangan tersebut merupakan tindakan yang disengaja dan secara spesifik menargetkan komunitas Yahudi. Meski Naveed Akram dikenal oleh polisi, aparat mengaku tidak memiliki indikasi sebelumnya bahwa serangan tersebut tengah direncanakan.

Tragedi ini memicu reaksi luas, termasuk dari Walter Mikac, yang kehilangan istri dan dua putrinya dalam pembantaian Port Arthur pada 1996. Ia menyampaikan simpati mendalam kepada komunitas Yahudi.

“Ini pengingat yang sangat mengerikan tentang pentingnya kewaspadaan terhadap kebencian dan kekerasan, serta perlunya memastikan undang-undang senjata api kita benar-benar melindungi keselamatan semua warga Australia,” ujarnya.

Minns menegaskan reformasi hukum hampir pasti dilakukan pasca-penembakan tersebut. Ia juga menekankan sikap nol toleransi terhadap antisemitisme.

“Kita harus mengirimkan pesan yang tegas dan jelas bahwa tidak ada tempat bagi antisemitisme, rasisme, atau kebencian terhadap Yahudi di NSW maupun Australia,” katanya. “Baik dalam bentuk kekerasan, slogan, nyanyian, maupun unggahan daring, semuanya harus dilawan.”

Penyelidikan polisi mengungkap Akram bekerja sebagai tukang batu dan baru saja kehilangan pekerjaannya. Ia sempat memberi tahu keluarganya bahwa akan pergi memancing pada akhir pekan. Polisi telah mengepung rumah keluarga Akram di Bonnyrigg serta sebuah rumah sewa jangka pendek di Campsie tempat ayah dan anak itu menginap.

Selain itu, aparat menemukan sejumlah alat peledak rakitan di sebuah mobil yang terparkir di Campbell Parade, sejajar dengan kawasan pantai. Kendaraan tersebut dikaitkan dengan salah satu pelaku.

Di tengah duka nasional, Albanese juga mendapat kritik dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menilai pemerintah Australia belum cukup tegas menghadapi antisemitisme. Albanese tidak menanggapi secara langsung kritik tersebut dan menyerukan persatuan nasional.

“Apa yang kita saksikan adalah kejahatan murni, aksi antisemitisme dan terorisme di salah satu lokasi paling ikonik Australia, Pantai Bondi—tempat yang selama ini identik dengan keluarga, perayaan, dan kegembiraan,” kata Albanese.

“Makna itu kini ternoda oleh tragedi ini.”

Pada Senin pagi, Albanese mengunjungi Pantai Bondi untuk meletakkan bunga di Paviliun Bondi dan menyambangi petugas di kantor polisi setempat.

Kepolisian NSW mengaktifkan Operasi Shelter dengan menempatkan personel tambahan di rumah ibadah dan sekolah-sekolah Yahudi. Sementara itu, Operasi Arques, tim gabungan kontra-terorisme, ditugaskan untuk menyelidiki insiden tersebut. Polisi memastikan saat ini tidak ada tersangka lain yang diburu.