Perang Iran: Kubu Demokrat AS Khawatir Usai Dengar Penjelasan Pemerintah Trump

Liputan6.com, Washington, DC - Sekelompok senator dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) menuntut diadakannya sidang terbuka mengenai perang Iran. Tuntutan ini muncul setelah para senator menerima serangkaian pengarahan rahasia dari pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump.

Saat ini Partai Republik memegang mayoritas tipis di Senat dengan perbandingan 53 berbanding 47 kursi. Kondisi ini memberi mereka kewenangan untuk menentukan rancangan undang-undang mana yang dapat diajukan ke lantai Senat untuk dibahas.

Beberapa senator Demokrat mengungkapkan kekecewaan setelah mengikuti pengarahan tertutup terbaru. Presiden Trump juga belum menutup kemungkinan mengirim pasukan darat AS ke Iran.

"Saya baru saja keluar dari pengarahan rahasia selama dua jam mengenai perang ini," kata Senator Chris Murphy dari negara bagian Connecticut pada hari Selasa (10/3), seperti dikutip dari laporan Al Jazeera. "Itu semakin meyakinkan saya bahwa strateginya benar-benar tidak koheren."

Ia menambahkan bahwa persoalan ini sebenarnya sederhana.

"Jika presiden melakukan apa yang diwajibkan oleh Konstitusi dan datang ke Kongres untuk meminta otorisasi perang ini, dia tidak akan mendapatkannya — karena rakyat AS akan menuntut para anggota Kongres mereka untuk memilih menolak," ujarnya.

Sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, sejumlah pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, telah mengadakan beberapa pertemuan tertutup untuk memberi pengarahan kepada anggota Kongres mengenai operasi militer tersebut serta perkembangan yang terjadi.

Karena pertemuan tersebut bersifat rahasia, para anggota parlemen dibatasi dalam hal informasi apa saja yang dapat mereka ungkapkan kepada publik mengenai materi yang mereka terima.

Beberapa senator Demokrat menyatakan bahwa mereka meninggalkan pengarahan tersebut dengan perasaan frustrasi. Mereka menilai pemerintahan Trump tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai tujuan perang, jangka waktu operasi militer, maupun strategi jangka panjang yang menjadi dasar pendekatan terhadap konflik tersebut.

Awal pekan ini, enam senator Demokrat juga menyerukan penyelidikan terhadap serangan di sebuah sekolah khusus perempuan di Minab, wilayah selatan Iran. Laporan menyebutkan bahwa serangan yang menurut para penyelidik melibatkan pasukan AS itu menewaskan sedikitnya 170 orang, sebagian besar adalah anak-anak.

"Sepertinya tidak ada tujuan akhir yang jelas," tutur Senator Demokrat Richard Blumenthal. "Presiden mengatakan perang ini hampir selesai, tetapi pada saat yang sama juga menyebutnya baru saja dimulai. Jadi ini pernyataan yang saling bertentangan."

Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts juga menyoroti biaya perang yang sangat besar.

"Satu hal yang tampaknya jelas adalah bahwa ketika tidak ada uang untuk 15 juta warga AS yang kehilangan layanan kesehatan mereka, justru ada satu miliar dolar per hari untuk membombardir Iran," kata Warren pada hari Selasa.

Ia menambahkan bahwa Kongres memiliki kekuasaan untuk menghentikan tindakan seperti itu melalui kewenangan penganggaran.

"Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Kongres adalah menghentikan tindakan seperti ini melalui kekuasaan atas anggaran," ujarnya.

Beberapa anggota parlemen lain khawatir kemungkinan pengerahan pasukan darat akan terjadi.

"Kita tampaknya sedang berada di jalur menuju pengerahan pasukan AS di darat di Iran untuk mencapai berbagai tujuan yang mungkin ada di sini," kata Blumenthal kepada wartawan setelah pengarahan rahasia pada hari Selasa.

Ia menambahkan bahwa rakyat AS berhak mengetahui lebih banyak mengenai biaya perang tersebut, risiko yang dihadapi tentara AS, serta potensi eskalasi yang lebih luas.

"Rakyat AS berhak mengetahui jauh lebih banyak daripada yang telah disampaikan oleh pemerintahan ini mengenai biaya perang, bahaya bagi putra-putri kita yang mengenakan seragam militer, serta potensi eskalasi lebih lanjut dan meluasnya perang ini,” katanya.

Partai Republik, yang memiliki mayoritas tipis di kedua kamar Kongres, hampir secara bulat mendukung operasi militer Trump terhadap Iran. Hanya beberapa anggota yang menyuarakan keraguan mengenai perang tersebut.

Beberapa pemimpin Partai Republik mengatakan serangan tersebut diperlukan untuk mengekang kemampuan militer Iran, program misilnya, serta pengaruh regional negara tersebut.

Mereka juga berpendapat bahwa operasi militer ini memiliki cakupan terbatas dan bertujuan melemahkan kemampuan Iran untuk mengancam pasukan AS serta sekutu-sekutunya di kawasan.

Anggota DPR dari Partai Republik Brian Mast, yang mewakili Florida dan menjabat sebagai Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, pekan lalu secara terbuka berterima kasih kepada Trump atas tindakannya terhadap Iran. Ia menilai presiden menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk melindungi AS dari "ancaman yang segera terjadi" dari Teheran.

Namun demikian, beberapa anggota Partai Republik juga menyuarakan kekhawatiran.

Anggota DPR Nancy Mace dari South Carolina mengatakan melalui unggahan di platform X bahwa ia tidak ingin mengirim putra-putri South Carolina ke perang dengan Iran.

Sementara itu, Senator Rand Paul dari Kentucky menuduh pemerintahan Trump terus mengubah narasi dan alasan perang dari hari ke hari.

"Kita terus mendengar alasan baru untuk perang dengan Iran — tidak ada yang meyakinkan," tulisnya di X. "'Membebaskan yang tertindas' terdengar mulia, tetapi di mana akhirnya? Selama puluhan tahun kita diberitahu bahwa Iran tinggal beberapa minggu lagi memiliki senjata nuklir. Perang seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan langkah pertama kita. Perang seperti ini bukanlah pilihan saya."

Perselisihan ini kembali memunculkan perdebatan lama di Washington, DC mengenai batas-batas kewenangan presiden dalam memulai perang.

Menurut Konstitusi AS, Kongres memiliki kewenangan untuk menyatakan perang. Namun dalam praktik modern, banyak presiden meluncurkan operasi militer tanpa persetujuan resmi dari Kongres dengan alasan keamanan nasional atau ancaman darurat.

Undang-undang memperbolehkan presiden mengerahkan pasukan AS hingga 60 hari tanpa otorisasi dari Kongres, yang kemudian diikuti masa penarikan pasukan selama 30 hari jika Kongres tidak menyetujui tindakan tersebut.

Sejumlah anggota parlemen dan pakar hukum menilai perang melawan Iran menunjukkan perlunya pengawasan Kongres yang lebih kuat terhadap tindakan militer.

"Pada tahun 1970-an, kita mengadopsi sesuatu yang disebut War Powers Resolution yang memberi presiden kemampuan terbatas untuk melakukan hal ini," kata David Schultz, profesor ilmu politik dan hukum di Hamline University.

Ia menjelaskan bahwa tindakan presiden bisa diperdebatkan dari sisi hukum.

"Anda bisa berargumen bahwa tindakan presiden melanggar Konstitusi karena perang ini tidak pernah secara resmi dinyatakan; atau bahwa tindakan itu melampaui kewenangannya, baik sebagai panglima tertinggi militer maupun berdasarkan War Powers Act," ujarnya. "Karena itu, Anda bisa berpendapat bahwa secara domestik, tindakannya ilegal dan tidak konstitusional."

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa serangan pada 28 Februari dibenarkan sebagai respons terhadap ancaman yang segera terjadi. Alasan ini sering digunakan oleh para presiden AS untuk membenarkan tindakan militer tanpa persetujuan awal dari Kongres.

Namun, sebelum perang dimulai, badan intelijen AS sendiri menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti adanya ancaman dari Iran yang segera terjadi terhadap AS atau fasilitas AS di kawasan Timur Tengah.