2 Menteri Inggris Mundur di Tengah Polemik Anggaran Pertahanan

Liputan6.com, London - Menteri Pertahanan (Menhan) Inggris John Healey mengundurkan diri setelah berselisih dengan pemerintah terkait rencana investasi pertahanan yang telah lama tertunda.

Healey mengatakan usulan pendanaan dalam Defence Investment Plan (DIP) atau Rencana Investasi Pertahanan "jauh dari apa yang dibutuhkan untuk pertahanan dan negara pada masa yang berbahaya seperti saat ini". Demikian seperti dikutip dari laporan BBC.

Dalam surat pengunduran dirinya yang bernada tajam, Healey menilai Perdana Menteri Sir Keir Starmer "tidak mampu" dan Kementerian Keuangan "tidak bersedia" menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan Inggris di tengah meningkatnya berbagai ancaman.

Menanggapi kritik tersebut, Starmer menegaskan pemerintah tetap akan meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan. Namun, menurutnya, peningkatan itu harus dilakukan secara berkelanjutan tanpa membebani keuangan negara melalui penambahan utang yang berlebihan. 

Menteri Angkatan Bersenjata Al Carns juga mengundurkan diri pada Kamis (11/6) malam. Ia menilai pemerintah "gagal" mendukung militer dengan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas.

"Saya menghabiskan seluruh waktu saya di pemerintahan untuk menyampaikan argumen tersebut," kata Carns.

"Downing Street tidak mau mendengarkan, sehingga saya mengundurkan diri sebagai menteri angkatan bersenjata."

Pengunduran diri Healey yang mengejutkan, salah satu sekutu kabinet paling setia Starmer, mengguncang pemerintahan dan semakin melemahkan posisi perdana menteri yang masa depannya di Downing Street telah menjadi sorotan.

Peristiwa ini juga terjadi hanya beberapa hari sebelum pemilihan sela penting, ketika kandidat Partai Buruh Andy Burnham berupaya kembali ke parlemen untuk membuka jalan menantang Starmer dalam perebutan kepemimpinan.

Healey menjadi menteri kabinet kedua yang mengundurkan diri dari pemerintahan Starmer dalam beberapa pekan terakhir, setelah Wes Streeting mundur dari jabatan menteri kesehatan karena mengaku "kehilangan kepercayaan" terhadap kepemimpinan perdana menteri.

Starmer juga menghadapi desakan untuk mundur dari sejumlah pihak di partainya sendiri setelah hasil pemilu yang buruk di Inggris, Skotlandia, dan Wales bulan lalu. Meski demikian, ia telah mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dirinya akan tetap maju dalam setiap kontestasi kepemimpinan Partai Buruh.

Perselisihan internal mengenai anggaran pertahanan telah berlangsung selama berbulan-bulan menyusul beberapa kali penundaan DIP, yang semula dijadwalkan terbit pada musim gugur tahun lalu.

Namun, persoalan tersebut mencapai titik puncak menjelang pertemuan puncak aliansi militer NATO di Turki bulan depan. Starmer sebelumnya menetapkan forum tersebut sebagai tenggat untuk mengumumkan cetak biru kebijakan pertahanan itu.

Healey mengatakan kebutuhan sektor pertahanan meningkat sejak Januari akibat konflik di Timur Tengah serta komitmen baru Inggris di kawasan Arktik dan Ukraina.

Sejumlah laporan menyebut pemerintah tengah bersiap mengumumkan tambahan pendanaan sebesar 13,5 miliar pound sterling bagi kementerian pertahanan selama empat tahun ke depan. Angka itu lebih rendah dibanding tambahan 28 miliar pound sterling yang diminta kementerian tersebut.

Dalam suratnya, Healey mengaku khawatir karena skema pendanaan DIP yang diterimanya pada Senin menempatkan sebagian besar tambahan anggaran pada tahun-tahun akhir program. 

Menurut dia, kondisi tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan saat ini karena "tekanan operasi dan kebutuhan mendesak untuk mempercepat kesiapan tempur justru berada dalam dua tahun pertama".

Namun, dalam surat balasannya kepada Healey, Starmer menegaskan DIP akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan militer untuk menjaga keamanan negara sekaligus memberikan kepastian bagi industri pertahanan Inggris dalam menyusun perencanaan.

"Peningkatan belanja yang menjadi dasar rencana ini akan berkelanjutan dan adil," tulis Starmer.

"Hal itu akan membutuhkan realokasi anggaran dalam jumlah besar dari berbagai departemen pemerintah serta keputusan-keputusan sulit demi melindungi negara kita." 

Ia menambahkan, "Pinjaman yang tidak bertanggung jawab hanya akan membahayakan hal tersebut. Mengambil keputusan seperti ini memang tidak pernah mudah."