Divonis 45 Tahun Penjara, Eks Presiden Honduras Pulang Usai Diampuni Trump

Liputan6.com, honduras - Mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez kembali ke negaranya setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan pengampunan atas hukuman penjara 45 tahun yang dijatuhkan kepadanya dalam kasus perdagangan narkoba.

Dikutip dari Al Jazeera, Senin, (27/7/2026), Hernandez tiba di Honduras pada Minggu, empat tahun setelah diekstradisi ke Amerika Serikat.

Meski telah memperoleh pengampunan di AS, ia masih harus menjalani persidangan di Honduras atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Namun, sejumlah aktivis meragukan proses hukum tersebut akan memberikan keadilan yang sesungguhnya.

Trump memberikan pengampunan presiden kepada Hernandez pada Desember. Menurut Trump, Hernandez tidak memperoleh persidangan yang adil dan menjadi korban rekayasa pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden.

"Saya tidak bisa menyangkal betapa besar emosi dan kebahagiaan yang saya rasakan karena bisa kembali ke rumah," tulis Hernandez di media sosial awal bulan ini. Ia mengatakan telah menghitung hari untuk bisa bertemu kembali dengan keluarganya.

"Prosesnya tidak mudah. Semua ini sangat sulit ... dan apa yang saya alami di penjara benar-benar tidak saya harapkan terjadi pada siapa pun," tambahnya.

Setibanya di Bandara Internasional Palmerola, Hernandez disambut oleh keluarganya serta puluhan pendukung dari Partai Nasional.

Meski telah diampuni atas kasus di Amerika Serikat, Hernandez dijadwalkan hadir di pengadilan Honduras pada 3 Agustus untuk menghadapi dakwaan penipuan dan pencucian uang.

Namun, ia tidak langsung ditahan saat tiba di Honduras karena surat perintah penangkapannya telah ditangguhkan sejak Juni. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan aktivis bahwa persidangan yang akan berlangsung hanya bersifat formalitas.

"Semua mengarah pada kesimpulan bahwa penangguhan itu adalah langkah pertama," kata Joaquin Mejia, pengacara sekaligus peneliti di Reflection, Research and Communication Team, sebuah organisasi hak asasi manusia.

"Ia akan datang, kemungkinan diberi alternatif selain penahanan agar terlihat seolah-olah proses hukum berjalan, lalu akhirnya tidak menghadapi masalah apa pun dan tidak dijatuhi sanksi," ujar Mejia.

Ia juga mengatakan masih banyak masyarakat yang marah, tetapi memilih diam karena rasa takut.

"Kita sedang berbicara tentang bos dari para bandar narkoba," katanya.

Hernandez memimpin Honduras pada 2014 hingga 2022 dan pernah dianggap sebagai sekutu Amerika Serikat dalam "perang melawan narkoba".

Namun, dalam persidangannya di New York, seorang jaksa AS menyebut Hernandez pernah mengatakan kepada para pengedar narkoba bahwa mereka akan "memasukkan narkoba langsung ke hidung orang-orang gringo".

Selain kasus narkoba, Hernandez juga terseret dalam penyelidikan korupsi Pandora Papers. Penyelidikan tersebut menuduh Hernandez bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya mengalihkan hampir 11 juta dolar AS dana negara untuk membiayai kampanye politik pada periode 2010 hingga 2013. Sebagian dana itu diduga digunakan untuk kampanye presiden pertamanya.

Mantan Presiden Porfirio Lobo dan mantan Menteri Keuangan Wilfredo Cerrato juga disebut dalam penyelidikan yang sama. Namun, dakwaan terhadap keduanya kemudian dibatalkan.