Inggris, Prancis, dan Kanada Kompak Tekan Israel soal Tepi Barat

Liputan6.com, London - Inggris, Prancis, dan Kanada pada Selasa (8/9/2026) mengumumkan rencana menjatuhkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. 

Saat mengumumkan sanksi tersebut di Parlemen Inggris, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengecam keras tindakan Israel di Tepi Barat. Ia mengatakan "teroris dari kalangan pemukim" telah melakukan "pembersihan etnis" terhadap warga Palestina di wilayah tersebut. Menurut dia, langkah yang diambil Inggris menandai perubahan besar dalam hubungan kedua negara.

Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan sudah waktunya mengambil tindakan lebih jauh demi mempertahankan solusi dua negara.

Ketiganya menyatakan, "Waktunya telah tiba untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna menegakkan komitmen kami melindungi solusi dua negara, kepentingan kami, serta mempertahankan nilai-nilai kami sebelum terlambat."

"Karena itu, Inggris, Prancis, dan Kanada akan mengambil langkah untuk melarang impor barang dari permukiman serta menerapkan tindakan khusus terhadap permukiman dan pihak-pihak yang membantu atau mengambil keuntungan darinya."

Pengumuman Inggris, Prancis, dan Kanada turut didukung sembilan negara Barat lainnya, yakni Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia. Posisi mereka tidak sepenuhnya sama. Sebagian telah mengambil langkah membatasi perdagangan dengan permukiman Israel, sementara yang lain menyatakan niat atau masih mempertimbangkan pembatasan serupa sesuai prosedur di negara masing-masing.

Sejumlah negara Timur Tengah, termasuk sekutu Amerika Serikat (AS) seperti Oman dan Qatar, menyambut baik keputusan tersebut.

Israel dan AS, yang merupakan sekutu terpenting Israel, telah mengancam akan mengambil langkah balasan terhadap Inggris terkait kebijakan tersebut.

Miliband, yang mengatakan menyampaikan kebijakan itu "sebagai seorang Yahudi yang bangga", menyatakan Inggris tidak bisa lagi sekadar mengecam ketidakadilan dan penderitaan.

Ia mengatakan, "Pemerintah Inggris sepakat bahwa terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat yang dilakukan oleh teroris dari kalangan pemukim. Pemerintah Israel terlalu sering menutup mata terhadap hal ini. Lebih buruk lagi, sejumlah anggota pemerintahnya telah mengeluarkan pernyataan dan mengambil tindakan yang mendukung pemindahan paksa warga Palestina."

Ia menambahkan, Inggris kini harus "bertindak" untuk menentang perluasan permukiman.

Sanksi Inggris akan melarang impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat. Miliband mengatakan Inggris juga akan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukim Israel lainnya serta mengambil tindakan terhadap perusahaan dan individu tertentu yang terlibat dalam perluasan permukiman di sektor konstruksi, infrastruktur, keuangan, dan real estat.

Miliband menegaskan, "Inggris kini harus memimpin di Eropa, di seluruh Persemakmuran, dan secara internasional untuk memastikan tidak ada negara, perusahaan, bank, maupun lembaga yang mendukung, membantu berlangsungnya, atau mengambil keuntungan dari pendudukan ilegal ini."

Proses pemberlakuan sanksi di Inggris biasanya memerlukan waktu 12 bulan atau lebih. Namun, dalam kasus ini, proses tersebut diketahui akan dipercepat menjadi enam hingga sembilan bulan.

Israel merebut Yerusalem Timur dan Tepi Barat dalam perang 1967. Keduanya dianggap sebagai wilayah pendudukan menurut hukum internasional, sementara permukiman Israel di sana secara luas dinilai ilegal.

Miliband mengatakan sanksi tersebut merupakan upaya untuk mencegah hancurnya solusi dua negara, yakni rencana perdamaian yang menyerukan pembentukan negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan Israel. Ia menyebut solusi dua negara sebagai pedoman utama kebijakan Inggris.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyebut kebijakan Inggris sebagai "keputusan politik yang tidak masuk akal" dan "langkah yang bobrok secara moral". Ia juga menuduh pemerintah Inggris ikut campur dalam pemilu Israel mendatang.

Pembangunan permukiman semakin dipercepat di bawah pemerintahan garis keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menjadikan perluasan permukiman sebagai salah satu prioritas.

Sa'ar mengatakan Israel akan membalas dengan menutup konsulat Inggris di Yerusalem dan mengeluarkan perwakilan Inggris dari CMCC, pusat koordinasi di Israel selatan yang menangani tahap-tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata Gaza.

Selain itu, Israel akan menghentikan kegiatan British Support Team (BST), unit kecil personel militer Inggris yang berbasis di Ramallah dan memberikan dukungan kepada pasukan keamanan Otoritas Palestina. Israel akan melarang 11 anggota parlemen Inggris dan seorang pengacara memasuki negara tersebut.

Sumber yang mengetahui isi pembicaraan tersebut mengatakan persoalan itu dibahas dalam percakapan antara Burnham dan Presiden AS Donald Trump pada Senin (7/9). Pengumuman bersama Inggris, Prancis, dan Kanada juga berpotensi memicu respons dari pemerintahan Trump.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Selasa menolak mengomentari sanksi baru Inggris, tetapi mengatakan Washington "memiliki tujuan yang sama dalam menjaga stabilitas".

Dalam keterangannya kepada wartawan di Miami, Rubio mengatakan, "Yang jelas, kami tidak akan melakukan seperti yang dilakukan Inggris. Kami sudah melihat pengumuman mereka hari ini, tetapi saat ini saya tidak punya komentar mengenai hal itu."

Rubio menambahkan bahwa AS tidak "ingin melihat sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas terjadi di Tepi Barat saat begitu banyak hal sedang berlangsung di kawasan tersebut".