Trump Pakai Doktrin Monroe untuk Membenarkan Serangan ke Venezuela, Apa Maksudnya?

Liputan6.com, Washington, DC - Dalam menjelaskan aksi militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Donald Trump mengaitkan langkah tersebut dengan Doktrin Monroe, sebuah kebijakan luar negeri AS yang dibuat lebih dari dua abad lalu.

Doktrin Monroe pada awalnya ditujukan untuk menolak campur tangan negara-negara Eropa di kawasan Amerika. Namun, dalam praktiknya, doktrin tersebut kerap digunakan Washington untuk membenarkan keterlibatan AS di Amerika Latin.

Pada Sabtu (3/1/2026), Trump secara terbuka merujuk doktrin tersebut saat menjelaskan kebijakan pemerintahannya terhadap Venezuela. Ia bahkan berseloroh bahwa sebagian orang kini menyebutnya sebagai "Doktrin Don-roe". Demikian dilaporkan Associated Press.

Trump menyatakan bahwa Venezuela di bawah pemerintahan Maduro telah "semakin sering menjadi tuan rumah bagi musuh-musuh asing di kawasan kami dan memperoleh senjata ofensif yang dapat mengancam kepentingan AS." Ia menyebut kondisi itu sebagai "pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip inti kebijakan luar negeri AS yang telah ada lebih dari dua abad."

Menurut Trump, kondisi tersebut menjadi dasar bagi arah baru kebijakan pemerintahannya. Ia mengatakan, melalui strategi keamanan nasional yang baru, AS akan menegaskan kembali posisinya di kawasan Belahan Bumi Barat, sejalan dengan prinsip "America First".

Doktrin Monroe pertama kali disampaikan Presiden James Monroe pada 1823 sebagai pernyataan bahwa negara-negara Eropa tidak boleh lagi menjajah atau mencampuri urusan negara-negara di kawasan Amerika.

Sebagai gantinya, AS menyatakan tidak akan ikut campur dalam perang atau urusan dalam negeri negara-negara Eropa.

Pada masa itu, banyak negara di Amerika Latin baru saja memperoleh kemerdekaan dari kekaisaran-kekaisaran Eropa. Monroe ingin mencegah Eropa merebut kembali kendali atas wilayah tersebut sekaligus menegaskan pengaruh AS.

Penggunaan Doktrin Monroe dari Masa ke Masa

Menurut Jay Sexton, profesor sejarah di Universitas Missouri, Venezuela kerap menjadi bagian penting dalam penerapan Doktrin Monroe sepanjang sejarah.

"Secara historis, Venezuela telah menjadi dalih atau pemicu bagi banyak corollary atau turunan dari Doktrin Monroe," kata Sexton, penulis buku 'The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America'.

"Dan jika ditarik kembali ke Abad ke-19, ini adalah negara yang terpecah, penuh friksi, memiliki hubungan yang sulit dengan kekuatan asing dan juga sering menjalin hubungan dengan para rival AS."

Para pemimpin Eropa pada awalnya tidak terlalu memperhatikan deklarasi tersebut. Namun, dalam dua abad berikutnya, Doktrin Monroe berulang kali digunakan untuk membenarkan intervensi militer AS di Amerika Latin.

Pada dekade 1860-an, Prancis memasang Kaisar Maximilian sebagai penguasa Meksiko, sebuah langkah yang dipandang AS sebagai pelanggaran terhadap prinsip Doktrin Monroe. Setelah Perang Saudara AS berakhir, Washington menekan Prancis hingga akhirnya negara itu menarik pasukannya dari Meksiko.

Tahun 1904, Presiden Theodore Roosevelt menyatakan bahwa AS berhak melakukan intervensi di negara-negara Amerika Latin yang dianggap tidak stabil. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai Corollary Roosevelt, yakni penafsiran lanjutan atas Doktrin Monroe yang digunakan untuk membenarkan campur tangan AS di kawasan tersebut, termasuk dukungan terhadap pemisahan Panama dari Kolombia demi mengamankan Zona Terusan Panama.

Pada era Perang Dingin, Doktrin Monroe kembali digunakan sebagai alat menghadapi komunisme, seperti tuntutan AS pada 1962 agar Uni Soviet menarik rudal-rudalnya dari Kuba, serta penentangan pemerintahan Ronald Reagan terhadap pemerintahan kiri Sandinista di Nikaragua.

Gretchen Murphy, profesor di Universitas Texas, menilai rujukan Trump terhadap Doktrin Monroe sejalan dengan pola yang telah lama digunakan para presiden AS sebelumnya.

Ia mengatakan Presiden Roosevelt "mengklaim bahwa Doktrin Monroe dapat diperluas untuk membenarkan intervensi yang, alih-alih melindungi negara-negara Amerika Latin dari campur tangan Eropa, justru digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan negara-negara tersebut agar pemerintahannya bertindak sesuai dengan kepentingan komersial dan strategis AS."

"Saya pikir Trump sedang mengikuti pola yang sudah dikenal ini—mengutip Doktrin Monroe untuk melegitimasi intervensi yang, menurut saya, merusak demokrasi sejati dan melayani berbagai kepentingan, termasuk kepentingan komersial," ungkap Murphy, penulis buku 'Hemispheric Imaginings: The Monroe Doctrine and Narratives of U.S. Empire'.

Corollary Trump dan Implikasinya

Ketika ditanya bagaimana AS dapat mengelola sebuah negara tanpa bertentangan dengan prinsip "America First", Trump mengatakan kebijakan tersebut justru ditujukan untuk memperkuat AS.

Pandangan itu tercantum dalam strategi keamanan nasional pemerintahan Trump, yang menyebut adanya apa yang disebut sebagai "Corollary Trump" terhadap Doktrin Monroe, dengan tujuan "memulihkan keunggulan AS di Belahan Bumi Barat".

Trump menyatakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya telah mengabaikan ancaman keamanan di kawasan tersebut. Di bawah pemerintahannya, kata dia, AS kembali menegaskan kekuatannya di kawasan sendiri.

Menurut Sexton, apa yang dilakukan Trump mengikuti pola lama dalam sejarah kepresidenan AS.

"Apa yang biasanya dilakukan para presiden adalah mereka akan menyelubungi agenda apa pun yang mereka miliki dengan Doktrin Monroe dengan mengeluarkan corollary," katanya.

Ia menambahkan bahwa setelah Perang Dunia II, para presiden AS mulai merumuskan doktrin mereka sendiri, seperti Harry S. Truman dan Richard Nixon, dan menduga Trump akan melakukan hal serupa.

"Ketika Anda berbicara tentang 'Corollary Trump', saya langsung tahu bahwa Trump tidak akan mau menjadi sekadar corollary dari doktrin presiden lain, bahwa ini entah bagaimana akan berkembang menjadi sebuah Doktrin Trump,” ujarnya.

Strategi keamanan nasional yang dirilis Gedung Putih pada Desember lalu juga menggambarkan sekutu-sekutu Eropa sebagai pihak yang lemah dan menegaskan kembali ambisi Washington untuk mendominasi Belahan Bumi Barat.

Dokumen tersebut menguraikan serangkaian serangan militer terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur sebagai bagian dari "Corollary Trump" untuk "memulihkan keunggulan AS di Belahan Bumi Barat".

Strategi itu menyatakan tujuannya adalah memerangi arus narkotika dan mengendalikan migrasi, serta menandai penataan ulang kehadiran militer AS di kawasan tersebut, bahkan setelah membangun kehadiran militer terbesar di sana dalam beberapa generasi terakhir.

Sexton memperingatkan bahwa operasi militer untuk menangkap Maduro—dan kemungkinan keterlibatan AS yang berkepanjangan di Venezuela—dapat memicu perpecahan baru di kalangan pendukung gerakan "Make America Great Again/MAGA" Trump.

"Ini bukan sekadar operasi serang-dan-pergi seperti di Iran beberapa bulan lalu, ketika menjatuhkan rudal, lalu bisa melanjutkan hidup seperti biasa," beber Sexton. "Ini berpotensi menjadi kekacauan besar dan bertentangan dengan kebijakan pemerintahan untuk menarik diri dari perang tanpa akhir—dan ada banyak kalangan isolasionis di dalam koalisi MAGA."