Reaksi Dunia Pasca Serangan AS ke Venezuela, Pakar Ingatkan Pentingnya Pemimpin Global Bersuara

Liputan6.com, Jakarta - Turki pada Sabtu menyatakan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar pada stabilitas di Venezuela serta perdamaian dan kesejahteraan rakyat Venezuela.

"Untuk mencegah situasi saat ini berkembang menjadi konsekuensi yang merugikan bagi keamanan regional dan internasional, kami menyerukan kepada semua pihak untuk bertindak dengan menahan diri," kata Kementerian Luar Negeri Turki seperti dikutip dari laporan kantor berita Anadolu, menyusul serangan Amerika Serikat (AS) ke wilayah Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1/2026).

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Ankara mengikuti secara dekat perkembangan terbaru di Venezuela dan menyatakan kesiapan untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut dalam kerangka hukum internasional.

"Dalam proses ini, kedutaan besar kami di Caracas terus melakukan komunikasi tanpa gangguan dan koordinasi yang diperlukan dengan warga negara kami di negara tersebut," tutup pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.

Serangan itu terjadi setelah berbulan-bulan ketegangan dengan AS, yang menuduh Maduro terlibat dalam perdagangan narkoba. Maduro telah membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan perundingan.

Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Irfan Ardhani saat dihubungi Liputan6.com mengatakan bahwa sangat penting bagi para pemimpin dunia bersuara, termasuk Indonesia.

"Kedaulatan merupakan norma yang menjadi dasar hubungan internasional modern dan diperjuangkan oleh Indonesia dan negara-negara pascakolonial melalui KAA 1955. Minimal pemimpin kita bersuara atas basis tersebut," ujarnya.

"Harusnya negara-negara yang sepandangan secara kolektif mensponsori resolusi UNGA untuk mengecam tindakan AS dengan segera."Lantas, bagaimana para pemimpin dunia bereaksi atas serangan AS ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Maduro? Berikut ulasannya seperti dikutip dari kantor berita Anadolu.

Wali Kota New York Cap AS Lakukan "Tindakan Perang"

Wali Kota New York Zohran Mamdani pada Sabtu mengatakan bahwa ia telah menelepon Presiden Donald Trump secara langsung untuk menyampaikan penolakannya terhadap apa yang ia sebut sebagai "upaya perubahan rezim" di Venezuela setelah penangkapan Maduro dan istrinya.

"Saya menelepon presiden dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan penolakan saya terhadap tindakan ini," kata Mamdani kepada wartawan dalam konferensi pers.

Sebelumnya pada hari yang sama, Mamdani menulis di platform media sosial X, menyebut operasi AS di Venezuela sebagai "tindakan perang" dan "upaya terang-terangan untuk perubahan rezim."

"Saya diberi pengarahan pagi ini mengenai operasi militer AS yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, serta rencana penahanan mereka dalam tahanan federal di New York City," tulis Mamdani. 

"Menyerang secara sepihak sebuah negara berdaulat adalah tindakan perang dan pelanggaran hukum federal dan internasional."

Mamdani menekankan bahwa upaya terang-terangan untuk perubahan rezim tersebut tidak hanya berdampak pada pihak luar negeri, tetapi juga dapat secara langsung memengaruhi puluhan ribu warga Venezuela yang tinggal di New York.

"Fokus saya adalah keselamatan mereka dan keselamatan setiap warga New York, dan pemerintahan saya akan terus memantau situasi serta mengeluarkan panduan yang relevan," tambahnya.

Indonesia melalui kementerian luar negeri menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian Kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi.

Menurut Indonesia, penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka.

"Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil, yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama," sebut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

China pada Sabtu mengecam AS atas apa yang disebutnya sebagai tindakan hegemonik terhadap Venezuela dan Presiden Maduro, merujuk pada serangan militer dan penangkapan pemimpin tersebut, serta mendesak Washington mematuhi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kami sangat terkejut dan dengan tegas mengutuk penggunaan kekuatan secara terang-terangan oleh AS terhadap sebuah negara berdaulat dan tindakan terhadap presidennya," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

Pernyataan yang sama menyebutkan, "Tindakan hegemonik AS semacam itu secara serius melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan Amerika Latin dan Karibia. China dengan tegas menentangnya."

"Kami menyerukan kepada AS untuk mematuhi hukum internasional serta tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan negara lain."

Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri China dan Kedutaan Besar China di Venezuela mengimbau warga negaranya untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan ke negara tersebut.

Warga negara China dan institusi China di Venezuela juga diminta untuk memantau situasi keamanan setempat secara ketat, meningkatkan langkah-langkah keselamatan dan kesiapsiagaan darurat, serta menghindari kegiatan yang tidak perlu.

Rusia pada Sabtu menegaskan kembali dukungannya terhadap pemerintah Venezuela dan membantah laporan mengenai keberadaan Wakil Presiden Delcy Rodriguez di Rusia sebagai hoaks. Demikian menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, yang melanjutkan bahwa setelah berbicara melalui telepon dengan Rodriguez, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menyampaikan "solidaritas teguh Rusia dengan rakyat Venezuela dalam menghadapi agresi bersenjata."

Iran mengecam keras serangan AS terhadap Venezuela dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut.

"Serangan militer AS terhadap Venezuela merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB dan aturan dasar hukum internasional, khususnya Pasal 2 Ayat 4 Piagam yang melarang penggunaan kekuatan," tegas Kementerian Luar Negeri Iran.

Pernyataan yang sama mengutuk agresi militer AS terhadap Venezuela dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional serta keutuhan wilayah negara tersebut.

Serangan AS disebut sebagai contoh klasik tindakan agresi yang harus secara tegas dikutuk segera oleh PBB dan oleh semua negara yang peduli pada penegakan supremasi hukum, perdamaian, dan keamanan internasional.

Iran juga menegaskan kembali hak inheren Venezuela untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan hak menentukan nasib sendiri.

Belarus mengecam keras serangan AS terhadap Venezuela. Presiden Alexander Lukashenko  mengutuk tindakan tersebut, dengan juru bicaranya menyatakan bahwa serangan itu berpotensi menjadi "Vietnam kedua". Kementerian Luar Negeri Belarus menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintah sah Venezuela dan menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, sambil menegaskan bahwa tidak ada bentuk intervensi eksternal yang dapat dibenarkan.

Prancis menyatakan bahwa transisi di Venezuela harus berlangsung secara damai dan demokratis. Presiden Emmanuel Macron mengatakan bahwa rakyat Venezuela dapat bersukacita setelah penangkapan Maduro, yang menurutnya telah menginjak-injak kebebasan fundamental. Macron menyatakan harapannya agar pemimpin oposisi Edmundo Gonzalez Urrutia segera memastikan proses transisi, serta menegaskan bahwa Prancis waspada terhadap keselamatan warganya di Venezuela.

Israel menyambut jatuhnya pemerintahan Presiden Maduro. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyatakan bahwa AS, di bawah kepemimpinan Presiden Trump, bertindak sebagai pemimpin dunia bebas. Ia menegaskan bahwa Israel berdiri bersama rakyat Venezuela dan menyampaikan harapannya agar hubungan persahabatan antara Israel dan Venezuela dapat terjalin di masa depan. 

Ukraina menyatakan tidak mengakui legitimasi pemerintahan Maduro. Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha mengatakan bahwa Ukraina mendukung perkembangan yang mengutamakan kepentingan rakyat Venezuela dan menegaskan bahwa negaranya selalu membela hak bangsa-bangsa untuk hidup bebas dari kediktatoran dan pelanggaran hak asasi manusia.

Uni Eropa menyerukan penahanan diri. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati dalam segala keadaan. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa memantau situasi dengan cermat dan bahwa keselamatan warga negara Uni Eropa di Venezuela menjadi prioritas utama.

PBB menyatakan keprihatinan mendalam. Kepala HAM PBB Volker Turk menyebut dirinya sangat khawatir dengan situasi di Venezuela setelah serangan AS dan penangkapan presiden negara tersebut. Kantor HAM PBB menyerukan agar semua pihak menahan diri, menghormati Piagam PBB dan hukum HAM internasional, serta menempatkan perlindungan rakyat Venezuela sebagai prioritas utama.

Inggris melalui Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan bahwa pemerintahnya telah lama menganggap Maduro sebagai presiden yang tidak sah. Ia mengatakan Inggris tidak menyesali berakhirnya rezim Maduro, namun tetap menegaskan pentingnya hukum internasional dan menyerukan transisi yang aman dan damai menuju pemerintahan yang sah.

Qatar menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam setiap upaya internasional yang bertujuan mencapai solusi damai segera di Venezuela. Doha menyerukan penahanan diri, pengurangan ketegangan, serta dialog, dan menegaskan kembali dukungannya terhadap Piagam PBB dan prinsip penyelesaian damai sengketa.

Uni Afrika menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hukum internasional. Dalam pernyataannya, blok Pan-Afrika itu menyatakan keprihatinan mendalam terhadap perkembangan di Venezuela dan menekankan bahwa tantangan kompleks di negara tersebut hanya dapat diselesaikan melalui dialog politik inklusif antarwarga Venezuela.

Sejumlah negara Eropa lainnya, termasuk Swiss, Belanda, Slovakia, Denmark, Austria, Irlandia, Slovenia, Belgia, Portugal, dan Jerman, secara terpisah mengeluarkan pernyataan yang menyoroti pentingnya de-eskalasi, perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap Piagam PBB, serta hukum internasional. Beberapa di antaranya menekankan perlunya transisi yang tertib dan menghindari ketidakstabilan regional.

Di Yunani, ratusan orang menggelar aksi protes terhadap serangan AS di Venezuela. Para demonstran berbaris menuju Kedutaan Besar AS di Athena sambil membawa spanduk dan meneriakkan slogan anti-AS. Partai Komunis Yunani dan kelompok politik kiri lainnya mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan bentuk imperialisme agresif.