Pemilu Myanmar Digelar di Tengah Perang Saudara, Legitimasinya Dipertanyakan

Liputan6.com, Naypyidaw - Para pemilih di Myanmar mendatangi tempat pemungutan suara pada Minggu (28/12/2025) untuk mengikuti tahap pertama pemilu nasional pertama dalam lima tahun terakhir. Pemilu diselenggarakan di bawah pengawasan junta militer saat perang saudara masih berlangsung di sebagian besar wilayah negara tersebut.

Pemilu ini menuai kritik luas dari dalam dan luar negeri. Para pengamat menilai pemilu dirancang untuk memberikan kesan legitimasi terhadap kekuasaan militer, yang berkuasa sejak angkatan bersenjata menggulingkan pemerintahan sipil terpilih pada Februari 2021. Pemerintahan yang digulingkan saat itu dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang partainya menang telak dalam pemilu 2020, tetapi digulingkan sebelum sempat membentuk pemerintahan. 

Pemungutan suara berlangsung di berbagai lokasi, termasuk sekolah menengah, gedung pemerintah, dan bangunan keagamaan. Di kota terbesar Myanmar, Yangon, serta di ibu kota Naypyitaw, aparat keamanan terlihat memperketat pengamanan sejak Sabtu (27/12). Penjaga bersenjata ditempatkan di sekitar tempat pemungutan suara, sementara kendaraan militer berpatroli di jalan-jalan utama.

Menurut laporan Associated Press, untuk pertama kalinya, otoritas pemilu menggunakan mesin pemungutan suara elektronik. Para petugas pemilu sibuk menyiapkan peralatan dan memasang mesin tersebut menjelang hari pemungutan suara.

Sejumlah kelompok oposisi dan organisasi perlawanan bersenjata sebelumnya menyatakan akan mengganggu jalannya pemilu. Namun, hingga tahap pertama berlangsung, tidak dilaporkan adanya aksi besar yang menghambat proses pemungutan suara.

Legitimasi pemilu ini dipertanyakan pula menyusul banyaknya pembatasan politik. Junta militer mengecualikan sejumlah partai besar, membatasi kebebasan berbicara, serta memberlakukan aturan ketat yang menciptakan suasana represif.

Undang-Undang Perlindungan Pemilu yang baru bahkan menetapkan sanksi berat dan secara efektif melarang segala bentuk kritik publik terhadap pemilu.

Aung San Suu Kyi (80) tidak terlibat dalam proses pemilu karena sedang menjalani hukuman penjara selama 27 tahun atas sejumlah dakwaan yang secara luas dianggap bermotif politik. Partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, secara resmi dibubarkan pada 2023 setelah menolak mendaftar ulang sesuai aturan baru yang ditetapkan oleh militer.

Selain itu, sejumlah partai politik lain juga menolak untuk mendaftar atau memilih tidak ikut serta karena menilai kondisi pemilu tidak adil. Kelompok-kelompok oposisi pun menyerukan boikot terhadap pemilu ini.

Amael Vier, analis dari Asian Network for Free Elections, menilai pemilu tidak memberikan pilihan yang nyata bagi pemilih. Ia mencatat bahwa sekitar 73 persen pemilih pada pemilu 2020 memberikan suara kepada partai-partai yang kini sudah tidak lagi eksis.

Upaya mobilisasi oposisi dinilai semakin sulit di bawah tekanan aparat militer. Data dari Assistance Association for Political Prisoners menunjukkan bahwa lebih dari 22.000 orang saat ini ditahan karena pelanggaran politik. Sejak militer merebut kekuasaan pada 2021, lebih dari 7.600 warga sipil dilaporkan tewas akibat tindakan pasukan keamanan.

Gelombang perlawanan bersenjata meluas setelah junta militer menggunakan kekuatan mematikan untuk menekan aksi protes damai pasca kudeta tahun 2021. Konflik yang berkembang menjadi perang saudara ini, menurut PBB, telah memaksa lebih dari 3,6 juta orang mengungsi.

Kepala Urusan Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyatakan bahwa Myanmar saat ini mengalami peningkatan kekerasan dan intimidasi. Ia menegaskan bahwa tidak ada kondisi yang memungkinkan kebebasan berekspresi maupun kebebasan berkumpul secara damai.

Di tengah situasi tersebut, baik pihak militer maupun para penentangnya sama-sama menilai bahwa kekuasaan kemungkinan besar akan tetap berada di tangan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, tokoh yang memimpin pengambilalihan kekuasaan pada 2021.

Pemilu Myanmar dijadwalkan berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama digelar Minggu ini di 102 dari total 330 kotapraja. Tahap kedua akan berlangsung pada 11 Januari, disusul tahap ketiga pada 25 Januari. Pengumuman hasil akhir direncanakan pada akhir Januari 2026.

Di wilayah yang berada di bawah kendali junta militer, putaran pertama dari tiga tahap pemungutan suara dimulai pada pukul 06.00 waktu setempat. Kepala Junta Militer Min Aung Hlaing hadir memberikan suaranya di Naypyidaw.

"Kami menjamin ini sebagai pemilu yang bebas dan adil," ujarnya kepada para wartawan seperti dilansir CNA.

"Pemilu ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercemar."

Secara keseluruhan, lebih dari 4.800 kandidat dari 57 partai politik berkompetisi untuk memperebutkan kursi di parlemen nasional dan regional. Namun, hanya enam partai yang bertarung secara nasional dan dinilai memiliki peluang untuk memperoleh pengaruh politik di parlemen.