Partai Pro Militer Memimpin Hasil Awal Pemilu Myanmar

Liputan6.com, Naypyidaw - Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (Union Solidarity and Development Party/USDP) yang didukung junta militer Myanmar memimpin perolehan suara pada fase pertama pemilu yang kontroversial. Hasil awal tersebut dikutip oleh media pemerintah dan menandai pemungutan suara pertama di negara itu sejak kudeta militer pada 2021.

Junta menyatakan bahwa pemilu yang digelar dalam tiga fase ini bertujuan membawa stabilitas politik bagi Myanmar, negara Asia Tenggara yang miskin. Pernyataan itu disampaikan setelah kudeta militer memicu pemberontakan berskala nasional akibat penindasan terhadap demonstrasi pro-demokrasi.

Laporan CNA menyebutkan, hasil sementara dari pemilu pertama Myanmar sejak 2020 dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Persatuan (Union Election Commission/UEC) untuk 56 daerah pemilihan. Hasil tersebut menunjukkan partai yang didukung junta menang dengan selisih besar, seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, meskipun tingkat partisipasi pemilih relatif rendah.

Dalam hasil yang dipublikasikan pada Jumat (2/1/2026), USDP yang dipimpin para jenderal purnawirawan memenangkan 38 dari 40 kursi di Pyithu Hluttaw atau majelis rendah, yang hasilnya telah dihitung.

Dua kursi sisanya masing-masing dimenangkan oleh Shan Nationalities Democratic Party, yang juga dikenal sebagai White Tiger Party, serta Mon Unity Party (MUP).

Di tingkat parlemen daerah atau State Hluttaw, USDP juga mendominasi perolehan suara. Dari 15 kursi yang telah dihitung dengan sistem first-past-the-post, USDP memenangkan 14 kursi, sementara satu kursi lainnya diraih oleh Akha National Development Party.

Sementara itu, untuk majelis tinggi atau Amyotha Hluttaw, baru satu kursi yang hasilnya diumumkan. Kursi tersebut dimenangkan oleh Wa National Party.

Hingga kini, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pengumuman hasil akhir pemilu. Pemilu ini menuai kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejumlah negara Barat, serta kelompok hak asasi manusia, karena partai-partai politik yang menentang junta tidak diikutsertakan, sementara kritik terhadap pemilu dinyatakan ilegal.

Komisi pemilu juga belum mengungkapkan jumlah total daerah pemilihan yang mengikuti fase pertama pemungutan suara. Panel tersebut memilih merilis hasil secara bertahap berdasarkan masing-masing daerah pemilihan.

Pada Rabu (31/12/2025), junta menyatakan bahwa 52 persen pemilih atau lebih dari separuh warga yang berhak memilih, telah memberikan suara pada fase pertama pemilu.

Angka tersebut berada di bawah tingkat partisipasi sekitar 70 persen yang tercatat pada pemilu umum 2020 dan 2015, menurut lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat, International Foundation for Electoral Systems.

Dua fase pemungutan suara berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari dan 25 Januari. Putaran tersebut akan mencakup 265 dari total 330 kota di Myanmar, termasuk sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali junta.

Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang digulingkan oleh militer beberapa bulan setelah memenangkan pemilu 2020 dengan kemenangan telak, hingga kini masih berada dalam tahanan. Partainya, National League for Democracy, telah dibubarkan.

Para analis menilai upaya junta untuk membentuk pemerintahan yang stabil di tengah konflik bersenjata menghadapi risiko besar. Selain itu, pengakuan luas dari komunitas internasional dinilai kecil kemungkinannya bagi pemerintahan yang dikendalikan militer meskipun dikemas dengan tampilan sipil.