Myanmar Minta Negara Terkait Pulangkan Warganya yang Ditahan dalam Operasi Penindakan Pusat Penipuan Online

Liputan6.com, Naypyidaw - Junta militer Myanmar pada Minggu (14/12/2025) meminta komunitas internasional untuk segera memulangkan ratusan warga negara asing yang ditahan dalam operasi penindakan terhadap pusat-pusat penipuan di Negara Bagian Kayin, Myanmar timur, yang berbatasan dengan Thailand.

Melansir Associated Press, beberapa bulan terakhir, otoritas Myanmar menggerebek dua pusat penipuan besar, KK Park dan Shwe Kokko, yang berada di pinggiran Myawaddy, sebuah kota perdagangan di perbatasan Myanmar–Thailand. Operasi tersebut menyebabkan ribuan warga negara asing ditahan.

Kolonel Min Thu Kyaw, yang memimpin operasi penindakan tersebut, mengatakan pihak berwenang mengalami kesulitan dalam menangani para tahanan.

"Mereka berasal dari berbagai negara, dengan agama, moral, dan kepribadian yang berbeda-beda," ujarnya. "Kami ingin komunitas internasional datang dan menjemput mereka secepat mungkin. Akan lebih mudah jika mereka dipulangkan sesegera mungkin."

Dalam konferensi pers di Yangon pada Minggu, Wakil Menteri Dalam Negeri Myanmar Mayor Jenderal Aung Kyaw Kyaw mengatakan bahwa sejak operasi penindakan dimulai pada Januari, sebanyak 13.272 warga negara asing dari 47 negara telah ditahan. Ia menyebutkan bahwa meskipun sebagian besar telah dideportasi, masih terdapat 1.655 orang yang berada dalam tahanan.

Myanmar selama ini dikenal sebagai basis operasi penipuan siber yang menargetkan korban di berbagai negara. Modus yang digunakan umumnya berupa pendekatan romantis untuk membangun kepercayaan, sebelum korban diarahkan ke skema investasi palsu. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan memperkirakan aktivitas tersebut menghasilkan pendapatan tahunan hampir USD 40 miliar bagi jaringan kriminal.

Kolonel Min Thu Kyaw, yang juga menjabat sebagai Menteri Keamanan dan Urusan Perbatasan Pemerintah Negara Bagian Kayin, mengatakan bahwa sebagian besar dari 1.655 orang yang masih menunggu deportasi ditahan di fasilitas olahraga milik kota, serta di bangunan-bangunan yang dikuasai Pasukan Penjaga Perbatasan Kayin dan di kompleks penipuan yang telah dialihfungsikan.

Ia menjelaskan bahwa jumlah terbesar dari para tahanan yang masih menunggu deportasi adalah warga negara China, dengan jumlah lebih dari 500 orang. Selebihnya terdiri atas kelompok-kelompok beranggotakan antara 100 hingga 300 orang dari Indonesia, Ethiopia, Vietnam, Kenya, dan India.

Menurutnya, keterlambatan pemulangan terutama dialami oleh warga negara asing dari negara-negara Afrika yang tidak memiliki kedutaan besar di Myanmar maupun Thailand. Kondisi tersebut membuat proses deportasi dapat tertunda hingga lima bulan.

Televisi pemerintah, MRTV, baru-baru ini menyiarkan rekaman operasi di pusat-pusat penipuan di sekitar Myawaddy, termasuk video dan foto yang menunjukkan bangunan-bangunan dihancurkan menggunakan bahan peledak dan buldoser.

Pemerintah militer Myanmar menyatakan bahwa operasi penindakan terbaru terhadap penipuan online dan judi online telah dimulai sejak awal September. Namun, para pengkritik menilai bahwa para dalang di balik operasi penipuan masih beroperasi di lokasi lain.

Di wilayah Myawaddy, sejumlah milisi etnis minoritas juga memiliki pengaruh yang kuat. Beberapa milisi etnis Karen aktif di kawasan tersebut, termasuk Pasukan Penjaga Perbatasan yang didukung militer dan telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan tentara, serta Persatuan Nasional Karen yang merupakan bagian dari perlawanan nasional terhadap kekuasaan militer.

Pasukan Penjaga Perbatasan mengklaim turut terlibat dalam operasi penindakan, meskipun secara luas diyakini sebelumnya memberikan perlindungan kepada para operator penipuan. Pemerintah militer menuduh pula bahwa Persatuan Nasional Karen memiliki keterkaitan dengan pusat-pusat penipuan, berdasarkan laporan transaksi properti.

Namun, kedua kelompok itu membantah keterlibatan dalam operasi penipuan.